Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dirancang untuk meningkatkan akses ibu hamil pada fasilitas pelayanan kesehatan yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan kematian ibu. Artikel ini bertujuan menilai cakupan Jampersal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu profil kesehatan dan laporan kesehatan ibu dan anak (KIA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2011. Cakupan Program Jaminan Persalinan yang meliputi pelayanan antenatal care (ANC), persalinan, dan pascapersalinan berada pada kisaran 2,67% - 12,56%, dengan cakupan tertinggi pelayanan persalinan (12,56%). Berdasarkan uji analysis of variance (ANOVA) ditemukan perbedaan yang bermakna antara cakupan di wilayah pembangunan barat (25,05%), tengah (9,43%), dan timur (11,08%) (nilai p = 0,012). Uji multiple comparison menunjukkan perbedaan rata-rata cakupan Jaminan Persalinan di wilayah barat dan wilayah tengah yang bermakna (p = 0,011; IK 95% = 3,12 ? 29,60). Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan intensitas sosialisasi program oleh petugas kesehatan dan elemen masyarakat. Sosialisasi meningkatkan pengenalan sasaran terhadap program tersebut, khususnya kelompok miskin. Perbedaan cakupan Jampersal dapat juga disebabkan oleh perbedaan cakupan jaminan kesehatan yang lain. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan menjadi tidak berhak untuk mengikuti program Jampersal. Direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi Jampersal yang difokuskan pada kelompok sasaran kategori miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

---

Delivery insurance (Jampersal) was designed to increase pregnant woman to access health care fasility that contributed to reduce maternal death. The study aimed to describe Jampersal coverage for delivery. It utilized Bogor District health profile and maternal and child health report 2011. Coverage of Jampersal was about 2,67 - 12,56%, for antenatal care, delivery care, and postnatal care, the highest coverage was for delivery (12,56%). Analysis of variance test showed the significance among the coverage in west (25,05%), central (9,43%), and east (11,08%) area (p = 0,012). Multiple comparison analysis then showed that difference coverage was significance between west and central area (p = 0,011; 95% CI = 3,12 - 29,60). Different coverage might be associated with the intensity of Jampersal promotion done by both health workers and communities. Promotion will be essential for the success of program due to its abili ty to increase the community recognition, particularly for lower socioeconomic group, to Jampersal. It also might be influenced by discrepancy of other health insurances coverage. Those who already had health insurance would not be eligible for Jampersal. It is recommended to increase the Jampersal promotion focused to the poor groups that have not been covered by any other health insurance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap infeksi Virus Hepatitis B (VHB). Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Kedung Halang, Cirimekar, Gunung Putri dan Citeureup, tahun 1991. Setelah melalui proses pembersihan data, diperoleh jumlah responder sebanyak 83 orang pada kelompok medis dan 71 orang pada kelompok non medis. Dari kelompok pertama sejumlah 83 orang yang melakukan praktek (berhubungan dengan alat suntik, produk darah, merawat pasien, menggunakan sarung tangan, riwayat tertusuk jarum) sejumlah 61 orang yang dianalisis lebih lanjut.Dari hasil analisa data diperoleh hasil bahwa pemakaian jarum suntik daur ulang kemungkinan terinfeksi VHB adalah 11,24 kali dibandingkan dengan pemakaian jarum sekali pakai dan tingkat signifikan p = 0,007. Walaupun terdapat peningkatan pada variabel umur > 30 tahun, jenis kelamin pria, jenis pekerjaan (kelompok medis), riwayat terapi akupunktur dan lama kerja > 6,5 tahun, perbedaan tersebut secara statistik ternyata tidak bermakna.Dalam upaya menurunkan kemungkinan terinfeksi VHB pada kelompok medis karyawan kesehatan maka yang panting adalah :1. Pendidikan dalam perilaku pekerjaan sehari-hari, mengenali alat sekali pakai,2. Menghimbau kepada DepKes untuk mengganti alat suntik daur ulang dengan sekali pakai,3. Dan yang paling penting perlindungan untuk tenaga kesehatan dengan imunisasi terhadap hepatitis B."

"ABSTRAKAngka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Kabupaten Bogor memiliki jumlah kematian tinggi mencapai 69 jiwa dengan AKI 55,41/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kematian ibu di Kabupaten Bogor Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu case series dengan sampel 67 kasus kematian ibu yang terdata dalam form RMM dan OVM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian ibu tinggi saat nifas (61,5%), dengan sebab kematian perdarahan (41,9%). Dari faktor sosiodemografi kematian tinggi pada umur 20-35 tahun (59,7%), pendidikan ibu SD (55%), pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga (61,2%), pendidikan suami SD (48%), pekerjaan suami sebagai buruh (37,5%). Kematian ibu terbanyak pada yang memiliki riwayat komplikasi (46,3%), multigravida (75,8%), paritas 1-3(64,6%), tidak pernah mengalami abortus (83,1%). Dari akses ke layanan kesehatan kematian tinggi pada jarak jauh dengan RS (46,9%), jarak dekat dengan bidan/puskesmas (55,1%), sementara tidak berbeda jauh pada yang memiliki risiko tinggi/tidak. Kematian ibu juga tinggi pada yang memiliki riwayat ANC, K1, dan K4 dengan persentase masing-masing 95,4%, 72,4%, dan 90,9%. Cara persalinan spontan (57,8%), penolong persalinan SpOG (51,2%), tempat persalinan di RS (63%), usia kehamilan preterm (57,8%) dan tempat kematian di RS (80%).

---

ABSTRACTMaternal Mortality Ratio (MMR) is one of the indicators that reflects a country?s social welfare (Kemenkes RI, 2014). In 2015, Kabupaten Bogor had 69 maternal mortality cases and MMR of 55,41/100.000 live births. The purpose of this research is to describe the maternal mortalities in Kabupaten Bogor 2015. The design of this research is case series with 67 samples reported through the RMM and OVM form to Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. The results show that maternal mortality in Kabupaten Bogor is mostly at post-partum (61,5%), caused by haemorrhage (41,9%). Sociodemographic factors show that maternal mortality is high in those aged 20-35 years old (59,7%), women with primary school background (55%), housewives (61,2%), spouse?s education until primary school (48%), spouse working as labor (37,5%). Maternal mortality is found high in those with a history of complication (46,3%), multigravida (75,8%), parity 1-3 (64,6%), and no history of abortion (83,1%). Factors of access to health services show that maternal mortality is high in those living in a long distance to the hospital (46,9%), living near midwives/Puskesmas (55,1%), meanwhile there is not much difference in those with high-risk or without. Maternal mortality is found to be high in those who received antenatal care, K1, and K4 with 95,4%; 72,4%; and 90,9% respectively. The cases were mostly found in those with normal delivery/labor (57,8%), specialists as birth attendants (51,2%), birth delivery at the hospital (63%), age of pregnancy during preterm (57,8%), and death place mostly at the hospital (80%)."

"Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed."

"Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor diimbangi dengan kebutuhan akan pangan dan peningkatan tempat tinggal, sehingga diperlukan keseimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan dengan ditinjau daya dukung lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk dianalisis status daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan tahun 2010 dan 2020 di Kabupaten Bogor, serta dianalisis kondisi daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan antara tahun 2010 dan 2020 di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan hasil perhitungan dideskripsikan sehingga status daya dukung lingkungan terjelaskan. Data – data yang diperlukan adalah jumlah penduduk, jumlah produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan harga komoditas pada tahun 2010 dan 2020. Status daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan didapatkan dengan perbandingan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Pada tahun 2010, hasil ketersediaan lahan didapatkan seluas 225.561 ha, sedangkan kebutuhan lahan adalah 713.289 ha, sehingga didapatkan status defisit. Pada tahun 2020, hasil ketersediaan lahan adalah 124.721 ha, sedangkan kebutuhan lahan seluas 868.495 ha, sehingga didapatkan status defisit. Kondisi daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan pada tahun 2010 dan 2020 yang ditinjau dari penurunan luas lahan pertanian sebanyak 56,73% atau 231.762 ha. Hal tersebut dikarenakan peralihan fungsi lahan yang disebabkan penurunan jumlah produksi sehingga lahan sawah petani disewakan atau dijual ke investor.

---

The increase of population in Bogor Regency is balanced with the need for food and an increase in housing, so a balance is needed between land availability and land needs in terms of environmental carrying capacity. This research was conducted to analyze the status of the environmental carrying capacity based on the land balance in 2010 and 2020 in Bogor Regency, and to analyze the condition of the environmental carrying capacity based on the land balance between 2010 and 2020 in Bogor Regency. The method used is descriptive quantitative with the calculation results are described so that the status of the carrying capacity of the environment is explained. The data needed are population, total production of agricultural commodities, plantations, fisheries, and commodity prices in 2010 and 2020. The status of environmental carrying capacity based on land balance is obtained by comparing land availability and land demand. In 2010, the result of land availability was 225,561 ha, while the land requirement was 713,289 ha, so that the deficit status was obtained. In 2020, the result of land availability is 124,721 ha, while the land requirement is 868,495 ha, so that the deficit status is obtained. The condition of the environmental carrying capacity based on the land balance in 2010 and 2020 in terms of a decrease in the area of agricultural land was 56.73% or 231,762 ha. This is due to the shift in land function caused by a decrease in the amount of production so that farmers' rice fields are rented out or sold to investors."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha membahas tentang bagaimana masa bersiap sebagai fenomena historis berlangsung di wilayah Bogor, yaotu Kabupaten dan Kota Bogor. Secara garis besar, masa bersiap di Bogor terjadi karena kemampuan pemerintah Keresidenan Bogor saat itu belum memadai untuk mengendalikan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya sendiri. Gangguan keamanan terebut diperkeruh oleh tindakan tentara Gurkha dan NICA yang hendak mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesiadan aksi kudeta yang dilakukan oleh kelompok Direktorium. Setelah selesai mengatasi gangguan-gangguan internal dan memperoleh pengakuan dari Sekutu, Bogor telah mengalhiri Masa Bersiapnya untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

---

AbstractThe thesis is trying to explain how Bersiap as a jistorical phenomenon happened in Kabupaten and Kota Bogor. In general, Bersiap was happening in Bogor because the government of Residence Bogor at that time was unable be control and defend the _rust en orde_ at ist own area. Many disturbances was caused by Gurkhas and NICA officers who wanted to raise the country of Netherlands-Indies again, also the coup d_etat done by group called Directory. After finished the disturbances and got Alliance_s acknowledgement, the Residence of Bogor has ended its Bersiap to continue our struggle to defend the independence of Indonesia."

"ABSTRAKPengelolaan sampah menuntut pengaturan sistem yang memungkinkan pengangkutan yang optimal dari timbulan yang ada. Daerah penelitian yaitu Wilayah Kabupaten Bogor behun rnemepunyai pengatman pengangkutan sampah yang memadai, hal ini ditunjukan dengan tingkat pelayanan yang baru mencapai 40 %. Faktor yang meneyebabkan rendahnya pelayanan antara lain : keterbatasan alat, pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi (11,38%/tahun), kondisi alam yang berkontur ( 42,62% dataran bergelombang, 8,34% pegunungan tinggi dan 222% puncak gunung) dan curah hujan yang tinggi (2500-5000mm/tahun) serta pertumbuhan Ialu lintas yang terus meningkat (7%/ tahun).Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan yang menyangkut faktor produksi sampah. Pengolahan data dilakukan dengan analisa statistik untuk memperkirakan perlumbuhan penduduk, estimasi timbulan sampah, dan penentuan voIume Ialu Iintas. Untuk memperhitungkan faktor produksi digunakan rumusan dari Solid Waste Management dan Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM).Hasil penelitian menunjukkan faktor produksi optimal dalam sistem pengangkutan sampah sampai dengan tahun 2000 yang meliputi :a. Daerah pelayanan menjadi 4 wilayah yang melipuli 19 kecamatan dengan total timbulan sampah dari tahun 1995 sebesar 2,521,313 ms/hari menjadi 3.111,16 m3/hari pada tahun 2000.b. Pewadahan dan pengangkutan yang digunakan adalah: wadah individual dengan Dump Truk (6m3), dan container dengan Ann Roll Truk (6 m3)c. Faktor produksi yang menyangkut pewadahan dan pengangkutan dengan Dump Truk yaitu: waktu angkut per trip (p) = 2,24 jam/trip, waktu dafam site /T PA (s) = 0,271 jam/trip, faktor hayek (W) = 25%. Dengan Arm Roll Truk:p = 0.091 jam/trip, s = 0,271 jam/trip dan w = 25%. Waktu muat (h) antara 0,292-4,136 jam/trip diperoleh dari hasil perhitungan /capasitas jalan (C)dengan volume kendaraan (Q) adalah 19,68-60,68 km/jam dan jarak lokasi pelayanan terhadap TPA sampah (x) = 4,60-68,20 km.d. Hasil perhitungan produksi operasional transportasi/angkutan yang diperoleh adalah: jumlah trip per hari, wadah pemindahan, kendaraan angkut, tenaga kerja dan jadwal waktu operasi pengangkutan sampah dari masing-masing daerah pelayanan.Kesimpulan dari hasiI penelitian adalah diperolehnya faktor produksi waktu muat (h) yang paling bervariasi. Untuk mengoptimalkan diperlukan perencanaan lokasi TPA sebagai pusat pelayanan yang mempengaruhi pola/jaringan transportasi angkutan sampah."