Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkan lebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegated legislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturan yang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Historically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission is inseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of the Draft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives, the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature. However, the missing network nomenclature is replaced by the liaison nomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regarding this link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states: The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs. Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding the formation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in the regions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial Commission Regulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission to describe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison of the Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. The delegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higher regulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegated legislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy is recognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higher law or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legal experts about the position of regulations made by institutions outside the executive and the legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that the regulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in the legislation.