Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilakukan untuk mengkaji kemampuan alat Open-Source Intelligence (OSINT) untuk diterapkan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan kegiatan deteksi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam rangka melakukan kontra intelijen. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah melihat pentingnya peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua, yang selanjutnya dapat digunakan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan upaya pemanfaatan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan: Bagaimana peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua? Dan bagaimana upaya Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri dalam memanfaatkan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua dimanfaatkan dalam kegiatan kontra terorisme; kegiatan penanganan kejahatan dunia maya; melakukan analisis pendanaan terorisme; melakukan analisis harga di pasar cryptocurrency; melakukan analisis untuk menghadapi situasi seperti perdagangan manusia, migrasi ilegal, pembuatan senjata dan bahan peledak, dan dalam kaitannya dengan pendanaan teroris; dapat digunakan untuk pengambilan data. Di dalam melaksanakan perannya tersebut, OSINT ini diterapkan dengan metode: pengumpulan data; analisis data, yang meliputi: analisis leksikal, analisis semantik, analisis geospasial, analisis media sosial, metode ekstraksi pengetahuan, yang dapat diperoleh melalui data korelasi, data klasifikasi, deteksi outlier, data pengelompokan, data regresi, dan pola pelacakan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan OSINT dalam kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua dilakukan melalui penerapan strategi kontra intelijen dengan metode defensif aktif-pasif dan metode ofensif aktif pasif, melalui sejumlah kegiatan berikut ini: analisis prediktif untuk kegiatan teroris; melakukan identifikasi kegiatan radikalisasi; mendeteksi missinformasi dan disinformasi yang disebarkan oleh KKB maupun kelompok teroris untuk tujuan strategis; melakukan moderasi dan penghapusan konten yang berisi paham radikal dan terorisme secara otomatis; melawan narasi teroris dan ekstremis keras; dan melakukan pengelolaan analisis data yang sifatnya berat.

---

This thesis was conducted to examine the ability of the Open-Source Intelligence (OSINT) tool to be applied by the National Police's Separatist Countermeasures Unit to carry out threat detection activities for the Papuan Armed Criminal Group (KKB) in the context of conducting counterintelligence. The reason for this research is to see the importance of OSINT's role in detecting threat mapping and KKB movements in Papua, which can then be used by the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit to make efforts to use OSINT in conducting counterintelligence against KKB movements in Papua. Therefore, the problem is formulated: What is the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua? And what are the efforts of the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit in utilizing OSINT in conducting counterintelligence against the KKB movement in Papua.

The results of this study indicate that the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua is utilized in counter-terrorism activities; cyber crime handling activities; perform analysis of terrorism financing; perform price analysis on the cryptocurrency market; conduct analysis to address situations such as human trafficking, illegal migration, manufacture of weapons and explosives, and in relation to terrorist financing; can be used for data collection. In carrying out its role, OSINT is applied with the following methods: data collection; data analysis, which includes: lexical analysis, semantic analysis, geospatial analysis, social media analysis, knowledge extraction methods, which can be obtained through correlation data, classification data, outlier detection, clustering data, regression data, and tracking patterns. In addition, efforts that can be made to use OSINT in counterintelligence against the KKB movement in Papua are carried out through the application of counterintelligence strategies with active-passive defensive methods and active-passive offensive methods, through the following activities: predictive analysis for terrorist activities; identify radicalization activities; detect misinformation and disinformation spread by KKB or terrorist groups for strategic purposes; carry out moderation and removal of content containing radical and terrorism ideas automatically; counter terrorist and violent extremist narratives; and manage data analysis that is heavy in nature."

"Sejak tiga tahun terakhir, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah terus meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan naiknya persentase non performing financing (NPF) dari tahun ke tahun. Salah satu jenis pembiayaan yang memiliki porsi besar dalam menyumbang NPF perbankan syariah adalah NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kenaikan dan penurunan NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) periode Januari 2005 ? Maret 2015 kepada peningkatan kerugian sehingga akhirnya berdampak kepada kecukupan modal bank syariah serta untuk menghasilkan kisaran kebijakan Down Payment (DP) yang dapat diajukan untuk mengelola pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) dengan lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan simulasi kebijakan makroprudensial dan simulasi stress testing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) berpengaruh secara signifikan terhadap kecukupan modal perbankan syariah (CAR). Hasil simulasi stress testing Januari 2005 hingga Maret 2015 menunjukkan bahwa dengan NPF KKB iB sebesar 12,4%, 30,8% dan 41,8% akan menurunkan rasio CAR menjadi 13,85%, 13,74% dan 11,23% untuk pembiayaan dengan pola anuitas DP 30% berjangka waktu 1 tahun. Selain itu, hasil simulasi kebijakan makroprudensial menunjukkan bahwa besar kebijakan DP yang ideal untuk mengelola pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) yang lebih baik, dengan menekan pembiayaan bermasalah bank sehingga meminimalisir kerugian bank adalah pembiayaan KKB iB dengan DP 30%.

---

Since three years ago, total of funding that Syariah Banking distributed is increasing. This rise is followed by Non Performing Financing (NPF) percentage rising in year by year. One of funding kinds that has a big portion to contribute NPF Syariah Banking is vehicle funding. The goal of this research is studying the influence of increasing and lowering NPF vehicle funding in January 2005 - March 2015 to the rising of financial loss and have the impact to Syariah Banking capital adequacy and produces Down Payment policy rate that can be proposed for the better managing of vehicle funding. The research method is macroprudential policy simulating and stress testing simulating.

This research result shows that Non Performing Financing (NPF) of vehicle funding influences significantly for Syariah Banking capital adequacy. The outcome of stress testing simulation in January 2005 to March 2015 shows that by 12,4%, 30,8% and 41,8% of Non Performing Financing (NPF) of vehicle funding are going to reduce the ratio of Syariah Banking capital adequacy to be 13,85%, 13,74% dan 11,23% for funding by DP 30% in one year annuity system. Beside that, the result of macroprudential policy simulation shows that ideal DP policy for the better managing vehicle funding is push down the bank complicated funding so the minimizing bank financial loss is by 30% DP of vehicle funding."

"

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan  yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure  penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.

---

This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.

"

"ABSTRAKInsiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera."