Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dan analisis hukum skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa pokok permasalahan antara lain usaha-usaha yang dilakukan oleh istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebelum perceraian, cara istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengajukan perceraian dan hak-hak mantan istri korban kekekerasan dalam rUmah tangga setelah perceraian. Metode penelitian yang dipergunakan penyusun adalah library research, dimana penyusun mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan kemudian menelaahnya. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain bahwa sebelum perceraian, istri harus terlebih dahulu menempuh usaha-usaha dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga seperti berdiskusi dengan suami, mengangkat hakam dari pihak keluarga suami dan istri dan melapor ke polisi dengan jalan yang ma'ruf, bahwa istri berhak mengajukan perceraian ke pengadilan agama jika usaha-usaha tersebut tidak berhasil, dan bahwa setelah perceraian, mantan istri berhak atas tempat tinggal, biaya hidup, uang hiburan atau mut'ah, mahar, harta bawaan , harta perolehan masing-masing pihak sendiri-sendiri, setengah harta bersama, pemeliharaan anak (hadhanah) dan perwalian anak."

"ABSTRAKJumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat global maupun Indonesia masih relatif tinggi dengan porsi terbesar berbentuk kekerasan terhadap istri. Meningkatkan tingkat pendidikan istri dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah KDRT, sekalipun sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai korelasi tingkat pendidikan wanita terhadap jumlah KDRT. Melalui model teoretis, penelitian ini membuktikan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita akan dapat menekan jumlah KDRT. Fokus penelitian empiris diarahkan pada 15 propinsi di Indonesia dalam periode 2006-2013. Hasil estimasi model empiris menemukan tingkat pendidikan wanita berkorelasi negatif dan signifikan dalam menjelaskan jumlah KDRT.

---

ABSTRACT

Number of domestic violence at the global level as well as Indonesia is still relatively high with the largest portion is in the form of violence against wives. Improving wife education level is one way to reduce domestic violence, even though to this day there is still a debate about the correlation between the women level of education and domestic violence. Through theoretical models, this study proves that higher women education level will be able to reduce domestic violence. Focus of empirical research directed at 15 provinces in Indonesia in the period 2006-2013. The estimation results of an empirical model found the level of education of women is negatively correlated and significant in explaining the amount of domestic violence."

"Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau rumah tangga pada saat ini di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sedang berkembang dan korbannya terus meningkat jumlahnya. Akan tetapi, kasus tersebut seringkali tidak dilaporkan, sehingga menjadi dark number of crime. Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka masalah ini sudah seharusnya penting untuk diperhatikan dan dicari penyelesaiannya. Kekerasan terhadap anak terdiri dari berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Anak merupakan salah satu subjek hukum, jadi kepentingan anak juga diatur, dijamin, dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, produk hukum yang ada di Indonesia, seperti: KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur mengenai peranan aparat penegak hukum yang ada dalam melindungi anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU 23 Tahun 2004 ini tidak hanya mengatur secara materiil, tetapi juga mengatur secara formil, bagaimana kewenangan aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah kesatuan terpadu dari lembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana, atau yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum mengalami kendala. Hukum dapat berfungsi dengan baik, apabila dapat digunakan dan sesuai dengan aspek sosiologis dalam masyarakat."

"Penelitian membahas KDRT yang berakibat tidak terpenuhinya hak reproduksi istri. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual serta akibatnya terhadap pemenuhan hak reproduksi, tempat korban mencari pertolongan, dan harapan terhadap pemerintah. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dan cross setional. Respondennya adalah perempuan menikah. Hasil analisis didapatkan KDRT sebanyak 86,2%, kekerasan psikis 77,7%, kekerasan ekonomi 59,8%, kekerasan seksual 53,1% dan 23,6% kekerasan fisik. Akibatnya terhadap tidak terpenuhi hak reproduksi istri sebanyak 58%. Kekerasan ekonomi, seksual, fisik bermakna secara statistik. Tempat korban mengadu adalah orang tua, 41,1%. Harapan kepada pemerintah adalah diberikannya bantuan hukum, 41,5%.

---

The research is aimed at describing the domestic violence occured in Indonesia which brings about the unfulfillment of the rights of wives. The objectives of the research are to identify physical, psychological, economical, and sexual violence and the impacts to the fulfillment of the rights of sexual reproduction, to figure out the place where the victims gets protection, and to explain the expectations of the victims toward the government. The research is qualitatively and descriptively done and cross sectional. Subject is the women who have been married. Having analyzed the data, it is found that 86.2 percentage of respondents had ever been the victims of domestic violence within their marriage, 77,7 % psychological, 59.8 % of the economical, 53.1% of sexual, and 23,6 % of physical violence. The impacts experienced are unfulfillment 58%. These violences are statistically meaningful. Parents are those to whom the violence mostly complain (41.1%). Around 41.5 % of the victims expect that the government will give them judicial support."

"Perilaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT selalu yang menjadi korban adalah perempuan yang berperan sebgai ibu rumah tangga. Peluang terjadi KDRT masih sangat banyak di Indonesia karena tradisi adat ketimuran yang masih memandang laki-laki selalu dinomorsatukan dari perempuan terutama di Maluku. Fenomen yang masih banyak terjadi kejadian KDRT sampai saat ini masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah ataupun menangani masalah KDRT, oleh karena masih dianggab persoalan pribadi rumah tangga itu sendiri. Dampak KDRT yang dirasakan bukan hanya secara fisik namun juga secara psikis, dan hal ini tidak hanya terjadi kepada perempuan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga berdaampak terhadap psikologis anak.. Perempuan yang mengalami KDRT hanya menerima kondisi sebagai korban tanpa ada keingian untuk melawan perilaku suami yang melakukan KDRT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor lebih dalam tentang pengalaman perempuan yang mengalami KDRT di Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pada partisipan ke delapan data yang didapatkan telah mmenunjukan saturasi. Hasil penelitian ini didapatkan ada lima tema yaitu, perubahan kondisi suami, Perubahan konsep diri perempuan yang mengalami KDRT, Emosi negatif anak terhadap perilaku KDRT ayah, Kekerasan fisik dan psikis mendominasi bentuk KDRT suami, dan Penguatan potensi diri dalam menghadapi kondisi suami. Hasil penelitian merekomendasikan untuk perawat jiwa sebagai konselor para perempuan yang mengalami KDRT dalam tahap pemulihan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Kata kunci: KDRT, Pengalaman perempuan.

---

Victim's women of Intimate Partner violences IPV is always the victim is a woman of housewife. Opportunities occur domestic violence is still very much in Indonesia, because of the traditional customs of eastern who still look at men always priority of women. especially in Maluku.

The impact of domestic violence that is perceived not only physically but also psychic, And this is not only happening to women as housewives but also have the impact against psychological child. Women who experience domestic violence only accept the conditions as a victim without any desire to fight the behavior of a husband who did domestic violence, let alone to report to the officer berwewennang because Afraid of being held open family disgrace.

The purpose of this study is to explore more deeply about the experience of women who experience domestic violence in Maluku. This research uses qualitative method with phenomenology approach. In the eight participants the data obtained had maturity saturation.

The results of this study found there are five themes namely, changes in the condition of the husband, Changes in self concept of women who experience domestic violence, negative emotions of children against the behavior of domestic violence, physical and psychological violence dominates the form of domestic violence, and strengthening the potential of self in the face of husband 39 s condition.

The results recommend for nurses as counselors of women who experience domestic violence in the recovery phase to improve the mental health of the community. Keywords IPV, women experience, "

"Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada PKT RSCM. Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan berlakunya tanggal 22 September 2004, mengamanatkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Namun belum banyak perempuan yang mengetahui hal ini, karena Undang-undang PKDRT masih baru. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dijelaskan peneliti berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, tentang kebutuhan korban yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perhatian segera (keselamatan dan perlindungan), (2) terus menerus dukungan dan informasi,(3) representasi atau perwakilan formal di pengadilan,(4) restitusi dan kompensasi, dan (5) peran penting awal polisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat untuk dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman tentang kesulitan mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM . Hasil penelitian diketahui bahwa belum seluruhnya kebutuhan korban dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT, pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna, Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

---

This thesis explores how the implementation of protection and service to women victims of domestic violence at the CCP RSCM. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence which was ratified into force on 22 September 2004, mandated that victims of domestic violence are entitled to protection and health services. But not many women know this, because the Domestic Violence Act was still new. Implementation of protection and service to victims of domestic violence based on the ideas explained researcher Joanna Shapland, about the needs of victims who need to be considered include: (1) immediate attention (the safety and protection), (2) ongoing support and information, (3) formal representation or representation in court, (4) restitution and compensation, and (5) an important role early police. This research is qualitative research by conducting observations involved to be able to obtain direct experience and understanding of the difficulties regarding the implementation of protection and victim services at the CCP RSCM. The results showed that not all the needs of victims can be implemented. The results suggested that the government in this case the Ministry of Women more active in conducting education and socialization of Domestic Violence Act, the government must consider or provide a budget for the operation of the CCP to make it more efficient RSCM, Domestic Violence Act must first understand its implementation by law enforcement agencies."

"Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala. Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, leaflet, internet. Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non ligitasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

---

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience. Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons."

"Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (Post-Traumatic Strees Disorder), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (Shelter). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik,psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (support group) dan rujukan ke rumah aman (Shelter). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

---

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims individual resilience.

Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development."