Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Priangan Si Djelita dibagi dalam 3 bagian:1. Tanah kelahiran 2. Dendang sajang 3. Pembakaran. Ini dengan sadar dilakukan Ramadhan karena dalam periode ini ia diliputi perasaan kagum atas keindahan alam (I) dan kehidupan di tanah Priangan, tapi lama diganggu oleh ketidak amanan, terutama didesa (II) sehingga dia mendapatkan bagian Pembakaran sebagai protes untuk djalan keluar..."

"Seorang Presiden, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah, dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan dukungan penuh, tidak hanya dari orangorang didalamnya namun juga dari masyarakat. Beliau sebagai Presiden dituntut memiliki adanya kredibilitas yang positif. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari dia harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, terarah, efisien dan terencana yang dilakukan oleh Public Relations/Humas. Dengan seringnya terjadi kerancuan informasi dan berita, Presiden merasa perlu untuk menyesuaikan diri agar tidak terjadi kesenjangan terutama untuk kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Maka pada Surat Keputusan Presiden No. 255/M/2000 tanggal 9 Oktober 2000, Presiden resmi mengangkat tiga orang juru bicara dan satu institusi pendukung yang menjadi satu kesatuan tim, Tim Media/Juru Bicara Kepresidenan, untuk membantu Presiden dalam mengelola informasi dan hubungan dengan media massa, mewakili apa saja yang menjadi keinginan Presiden yang layak diketahui masyarakat pada umumnya. Hal ini juga sebagai langkah menyikapi tekanan masyarakat yang meminta agar Presiden memiliki seorang juru bicara. Karena Presiden mempunyai 'kekurangan' dalam masalah penglihatan, maka dengan keberadaan juru bicara akan banyak membantu tugas Presiden sehari-hari. Dalam menentukan suatu strategi komunikasi yang efektif, terarah, efisien dan terencana, sehingga dapat menunjang tujuan, visi dan misi organisasi, juru bicara perlu menguasai teknik-teknik kehumasan. Penjabaran teknik-teknik kehumasan, dijelaskan didalam kerangka pemikiran yang berisi tentang teori-teori manajemen komunikasi, meliputi reposisi, komunikasi internal, media relations, manajemen berita (cara mengemas pesan), dan manajemen fungsi human. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penyusunan strategi komunikasipada Tim Medial juru Bicara Kepresidenan masih belum maksimal dan efektif. Dimana pada level individu, permasalahan timbul karena kurangnya pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Tim Media/juru Bicara Kepresidenan dalam hal kejuru bicaraan. Pada level insitusi, permasalahan yang timbul banyak berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah yang lebih memperhatikan masalah-masalah politis dibandingkan masalah substantif Selain itu, balk Presiden maupun para juru bicara kepresidenan itu sendiri masih kurang memiliki sense of human relation, dimana mereka lebih mendahulukan emosi dari pada rasionalitas, yang tergambar pada pernyataan-pernyataan Presiden yang sering kali kontroversial. Opini publik yang seharusnya dijadikan sebagai masukan bagi sebuah institusi untuk kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian, kurang diperhatikan secara serius oleh individu-individu didalam sistem ini, termasuk mereka yang langsung dekat dengan Presiden, dengan alasan peroleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Kebangkitan Bangsa sangatlah sedikit. Karena faktor-faktor (level socio-political environment) tersebutlah maka Presiden lebih peduli dengan masalah-masalah koalisi maupun kompromi-kompromi politik dibandingkan dengan opini publik, yang beliau nilai bisa ditempatkan diposisi kedua setelah dicapainya kompromi politik."

"Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial kemasyaralatan maka akan semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya di bidang hukum Islam (fiqh). Dalam kondisi demikian, kegiatan untuk melakukan ijtihad marak disuarakan.Sudah menjadi maklum bahwa hukum Islam akan selalu berkembang mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Kehadiranuya akan selalu relevan dan mampu diterapkan pada setiap keadaan dan tempat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Melihat perkembangan-perkembangan tersebut dalam hubungannya dengan fleksibilitas hukum Islam, maka kegiatan berijtihad mutlak diperlukan. Hal ini mengingat karena banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak dapat dibendung lagi kehadiranya.Di Jakarta, misalnya, kegiatan istinbath hukum Islam secara perorangan (fardhi) pernah dilakukan oleh K.H. Muhammad Syafe'i Hadzami dalam karyanya, Thudhih alAdiliah. Jika dilihat dalam keberadaaa organisasi-organisasi keagamaan di Indoneaia, maka dalam sejarahnya KH Muhammad Syafi'I Hadzami terlibat aktif dalam Nahdhalul Ulama (NU). Sebagai salah satu organisasi keagamaan, NU juga melakukan kajian-kajian hukum Islam yang terbentuk dalam wadah Bahsul Masail NU yang menelorkan fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad secara kolektif.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya konsistensi KH. Muhammad Syafi'i Hadzami sebagai ulama NU dalam memberikan keputusan hukum Islam secara perorangan (fardhi) dalam wadah Bahsul Masail NU sebagai lembaga pengambil keputusan hukum Islam secara kolektif (jama'i) di lingkungan NU. Konsistensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi metode istinbath hukumnya dan hasil-hasil keputusan hukumnya.Dari analisis pembahasan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. KH Muhammad Syafi'i Hadzami cenderumg hanya mencukupkan diri pada ibarat-ibarat kitab yang memuat pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang berhaluan madzhab Imam Syafi'i, sekalipun dalam beberapa hal ia menjawab dengan menggunakan logikanya sendiri yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyyah, ayat-ayat al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi saw.2. Secara umum keputusan-keputusan KH. Muhammad Syafi'i Hadzami dari berbagai persoalan kontemporer adalah sama dengan keputusan-keputusan hukum yang difatwakan oleh Bahsul Masail NU. Perbedaan hanya terlihat pada perincian atau penegasan jawaban terhadap suatu masalah.

---

Progressively accelerate and expanding it modern science and social change, hence will progressively problems complex which must face by Islam people, specially in area Islamic law (fiqh). In a condition that way, activity to conduct ijtihad is popular lighthouse.

Have become enunciated that Islamic law will always expand to keep abreast of epoch and time. Its attendance will be relevant always and can be applied in each place and situation. This matter prove that Islam law represent an creative and dynamic strength.

To see that growths in its relation with flexibility Islamic, hence activity of iiecded absolute to do ijiihad. This matter remember because many new problems appearing in society midst as effect of growth and progress and science of technology which cannot be barricaded again its attendance.

In Jakarta, for example, activity of istinbath Islamic law alonely (farad) have been conducted by Ku Muhammad Syafi'i Hadzami in its masterpiece, Tcutdhih al-Adillah. If seen in religious organizational existence in Indonesia, hence in history of K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami involve active in Nahdhatul Ulama (NU). As one of the religious organization, NU also conduct studies Islamic law, which is formed in place of Bahsul Masail NU which is produced religious advices law as result of ijtihad collectively (jama?i)

Therefore, this research aim to to know there is or do not it consistency of KR Muhammad Syafi'i Hadzami as moslem scholar of NU in giving decision of Islamic law alonely (fardhi) in place of Bahsul Masail NU as institute taker of decision of Islam law collectively (jama'i) in environment of NU. The Consistency at least can be seen from method facet of istinbath its law and pickings decision of his law.

From solution analysis, obtained by result of research of the following research:

1. K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami tend to only making sufficient himself at s pposings book loading opinions all former moslem scholar which is Syafi' i madzhah oriented, even if in some cases he answer by using its own logic which relied on methods of fiqhiyyah, sentences of al-Qur'an, and hadis-hadis. But this matter conducting of in very number afew.

2. In general, decisions of law of K.H. Muhammad Syafi'i from various contemporary problem is equal to decisions of law which is religious advices by Bahsul Masail NU. Even if there are difference, that thing is only seen at detail or is coherent of answer to an problem."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR dalam pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini diuraikan menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja dipakai oleh para anggota DPR/MPR untuk memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir?. (2) Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, manakah pertimbangan yang paling menentukan (dominan) dalam menjatuhkan KH. Abdurrahman Wahid ?. (3) Bagaimana dampak pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid terhadap Ketahanan Nasional Indonesia pada waktu itu ?.Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif para partisipan melalui penelitian ke dalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat, kemudian sebagai justifikasi dari hasil analisis kualitatif diuunakan metode Analitical Hierarchi Process (AHP).Temuan penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR RI dalam pemberhentian Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang dominan adalah pertimbangan hukum, lebih spesifik tentang "penegakan hukum" proses pemberhentian tersebut mengandung kelemahan konstitusional.

---

The research has evaluated of the considerations which Members of DPRIMPR ("Indonesian Parliament/People's Consultative Council") took for discharging Mister KH Abdurrahman Wahid from his chair as President of the Republic of Indonesia. Statement of the problem revealed in this Thesis consists of three questions as follows: (1) What are considerations taken by the Members of DPRIMPR for discharging Mister KH Abdurrahman Wahid prior to the termination of his administrative position?, (2) Which is the dominant among the considerations for discharging his excellency?, (3) Meanwhile, what were the effects of his discharge on the National Stability?

This study, on one hand, applies a Descriptive Qualitative Method for identifying social phenomena viewed from the participants' perspectives by researching into activities of the involved actors while justification for the results of qualitative analysis uses an Analytical Hierarchy Process (AHP) method, on the other.

Research findings are all considerations which Members of DPRIMPR of the Republic of Indonesia take for discharging President KH Abdurrahman Wahid in which the dominant is legal aspect or "law enforcement". However his termination carries some constitutional violence."

"Terlibatnya laki-laki -feminis laki-laki- dalam perjuangan dan pembelaan terhadap perempuan mendapatkan tantangannya ketika beberapa kelompok feminis melakukan penolakan dan penerimaanya, dengan argumentasi yang berbeda, kelompok feminis yang menerima laki-laki sebagai pemebela perempuan beralasan bahwa tidak semua laki-laki memperlakukan perempuan buruk, dan banyak laki-laki (feminis laki-laki) yang memiliki perasaan yang lama dengan perempuan bahwa ada persoalan ketimpangan dalam relasi sosial anti laki-laki dan perempuan yang harus diperbaiki. Sementara itu perjuangan sosialisasi wacana dari gerakan perempuan mendapatkan benturannya ketika berhadapan dengan wacana keagamaan. Pesantren -yang di dalamnya terdiri dari Kiai, pengetahuan yang diproduksinya (wacana agama) dan budaya yang dihasilkan dari pengetahuan agama- sebagai basis Islam tradisional dianggap memiliki peran yang besar dalam melakukan subordinasi terhadap perempuan, namun dari beberapa kasus munculnya pembelaan terhadap perempuan justru bermula dari kelompok Islam tradisionalis atau pesantren, misalnya pernyataan bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Dengan sikap tersebut pesantren menjadi penting untuk dilibatkan dalam melakukan sosialisasi wacana dan gerakan perempuan.Melihat hal tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah melihat gagasan KH. Husien Muhammad sebagai feminis laki-laki tentang persoalan-persoalan yang dihadapai perempuan, inti dari penelitian ini adalah, melihat gagasan-gagasan KH. Husien Muhammad sebagai ulama pesantren (Islam tradisonalis) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dengan perspektif Islam terutama wacana Islam klasik, karena gagasannya KH. Husien dianggap sebagai kiai feminis dan menjadi pembuka dalam melakukan perubahan-perubahan wacana keagamaan pesantren. Analisisnya difokuskan pada gagasan-gagasan KH. Husien Muhammad sebagai ulama pesantren yang memproduksi wacana-wacana keagamaan dan aktifitasnya sebagai kiai yang melakukan pembelaan terhadap perempuan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap KH. Husien Muahammad dan gagasan-gagasannya baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk diskusi, dan studi pustaka. Juga beberapa kiai di sekitar pesantren Cirebon, dan teman-teman aktifitas Husien lainnya.Dari hasil analisis menunjukan bahwa pada awalnya Husien juga sangat resisten terhadap reinterpretasi wacana agama yang melakukan pembelaan terhadap perempuan, namun karena seringnya ia mengikuti kegiatan tentang masalah-masalah yang dihadapi perempuan gagasannya berubah menjadi pembela terhadap perempuan, bahkan dia dianggap dan dijadikan rujukan utama oleh para. aktifis perempuan dalam menyelesaikan masalah-masalah agama dan perempuan. Husien adalah laki-laki yang memahami dan merasakan ketertindasan perempuan yang dilakukan oleh tafsir agama, padahal Husain yakin dalam ajaran agama, Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, sehingga Husien melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks agama yang melakukan subordinasi terhadap perempuan.Diskusi teoritik yang dihasilkan adalah (1) KH. Husien adalah feminis laki-laki yang sangat diperlukan atau sekutu yang efektif oleh kelompok feminis lainnya, karena Husien melakukan perjuangan pembelaan terhadap perempuan dari perepektif yang jarang orang menguasainya, malah kadang agama menjadi legitimasi untuk mensubordinasi perempuan terus menerus. (2) Husien sebagai ulama adalah alat sosialisasi wacana jender bagi masyarakat Islam tradisonalis yang masih memegang teguh budaya hormat pada guru atau kiai, karena Husien adalah kiai maka wacana yang diusung Husien diharapkan akan menyebar ke masyarakat pesantren secara luas. (3) Reinterpretasi terhadap teks-teks agama yang dilakukan Husien tidak akan terlalu besar mengundang kritik atau resisiten karena Husien dianggap memiliki legitimasi dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks.Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah: (1) Laki-laki tidak selalu menjadi musuh utama perempuan bahkan kadang menjadi sekutu paling utama dalam melakukan perjuangan pembelaan terhadap perempuan.(2) Aktifis demokrasi dan jender kebanyakan berlatar belakang pendidikan sekuler yang lebih mengandalkan pada alat analisis sosial dan filsafat atau berlatar belakang pendidikan agama tetapi tidak memiliki otoritas keagamaan yang diakui oleh masyarakat, maka sangat penting seorang yang memiliki otoritas keagamaan melakukan interpretasi terhadap teks-teks agama untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan dengan legitimasi teks agama pula. (3) Aktifis perempuan perlu mendorong gagasan keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan masuk ke dalam masyarakat secara luas dengan menggunakan berbagai macam strategi, tidak terkecuali pesantren dengan mengubah kesadaran mereka dengan gagasan-gagasan Islam dan jender. (4) Sehubungan ada kesadaran bahwa agama menjadi alat legitimasi subordinasi perempuan -terutama di pesantren- maka dibutuhkan argumentasi-argumentasi keagamaan yang melawan pemahaman keagamaan dengan disesuaikan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pesantren."

"ABSTRAKKH. Bisri Mustofa adalah seorang kiyai kharismatis yang merupakan pendiri pondok pesantren Roudlotut Thalibin Rembang Jawa Tengah. la dilahirkan di Kampung Sawahan Gang Palen Rembang Jawa Tengah pada tahun 1915. Pada masa kecilnya ia diberi nama Mashadi oleh kedua orang tuanya yaitu H. Zainal Mustofa dan Chodijah. Selanjutnya setelah ia menuanaikan ibadah haji pada tahun 1923 ia mengganti nama dengan Bisri. Selain sebagai seorang kiyai yang mengasuh scbuah pesantren. K.H. Bisri Mustofa adalah politikus handal yang disegani oleh semua kalangan. Sebelum NU keluar dari Masyumi KH. Bisri Mustofa adalah seorang aktivis Masyumi yang sangat gigih berjuang. Akan tetapi setelah NU menyatakan diri keluar dari Masyumi, ia pun ikut keluar dan berjuang di NU. Pada Pemilu tahun 1955 ia terpilih menjadi anggota konstituante yang merupakan wakil dari NU. Sewaktu pemerintahan Orde Baru rnenerapkan fusi atas partai-partai yang ada waktu itu, sehingga Partai NU pun harus berfusi ke dalam Partai Persatuan Permbangunan (PPP), K.H. Bisri Mustofa pun akhirnya bergabung dan meneruskan perjuangannya di PPP. Pada Pemilu 1977 ia masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) jadi dari PPP untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Akan tetapi ketika masa kampanye kurang seminggu lagi, tepatnya Hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 (27 Shafar 1397 H) menjelang waktu ashar KH. Bisri Mustofa dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. KH. Bisri Mustofa dikenal sebagai tokoh yang Handal dalam berpidato. la adalah seorang orator. Dalam setiap kampanye is pasti menjadi juru kampanye andalan dari partainya. Kemampuan panggung KH. Bisri Mustofa memang tidak terbantah dan diakui oleh siapa pun. Benar apa yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Zuhri bahwa KH. Bisri Mustofa adalah orator, ahli pidato yang dapat mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi gamblang. Mudah diterima dan tidak membosankan. Pemikiran keagamaan KH. Bisri Mustofa dinilai oleh banyak kaingan bersifat moderat. Sikap moderat ini merupakan sikap yang diambil dengan menggunakan pendekatan ushul figh yang mengdepankan kemaslahatan dan kebaikan umat islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman clan masyarakatnya. Oleh karena itu pemikirannya sangat kontekstual. Pemikiran-pemikiran KH. Bisri Mustofa itu biasnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang disusunnya menjadi buku-bulku. kitab-kitab, dan lain sebagainya. Banyak sekali karya KH. Bisri Mustofa yang sampai sekarang menjadi rujukan bagi para ulama dan santri di Indonesia dan di Jawa khususnya. Hasil karya yang sudah tercetak kira-kira sebanyak 176 buah. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan KH. Bisri Mustofa adalah sosok yang sangat gigih dan kreatif dalam menanangkap peluang usaha atau bisnis. Ia memang dididik dalam keluarga pedagang_ Orang tua dan saudara-saudaranya adalah para pedagang yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pelajaran baginya dalam dunia bisnis. Keuletan dan kreatifitasnya bisa dilihat dari perjalanan hidupnya dari zaman Jepang sampai masa akhir hidupnya.

---

"

"ABSTRAKMetode Dakwah pada Padepokan Welas Asih Parung Bogor Padepokan Welas Asih didirikan pada tahun 2005 dan terletak di daerah Parung Bogor. Dalam berdakwah, K.H Ryan Sukandar menggunakan metode yang diambil dari pemahaman surat An-Nahl ayat 125, yaitu menyeru kepada manusia dengan bijaksana, menasehati dengan kata-kata yang baik, mencari jalan terbaik setelah berdiskusi. Konsep padepokan mengenai kunci"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran Kyai Rifa rsquo;i dalam mengembangkan Pondok Pesantren Daar el-Qolam Gintung, Tangerang, Banten sebagai pesantren modern. Penelitian ini berada dalam kurun waktu 1968 hingga 1997, yang bermula dari Kyai Rifa rsquo;i mendirikan Pondok Pesantren Daar el-Qolam dan berakhir pada tahun wafat Kyai Rifa rsquo;i. Pada dasarnya, Kyai Rifa rsquo;i menerapkan pendidikan pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok Pesantren Daar el-Qolam. Namun, terdapat beberapa hal berbeda yang dikembangkan Kyai Rifa rsquo;i, seperti penggabungan santri putra dan putri dalam kegiatan belajar mengajar, penambahan kurikulum pendidikan nasional, dan pengembangan fasilitas. Berbagai upaya Kyai Rifa rsquo;i itu memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses santrinisasi. Sebagian santrinya mendirikan pesantren-pesantren sejenis di Banten. Sebagian lainnya menyebar dan menduduki posisi strategis di struktur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, pendidikan tinggi, dan sekolah inklusif bertaraf internasional. Dengan posisi strategis mereka, ajaran-ajaran Islam dapat lebih mewarnai kehidupan sosial.

---

ABSTRACTThis thesis examines Kyai Rifa rsquo i rsquo s role in the development of Pesantren Daar el Qolam, Gintung, Tangerang, Banten as modern pesantren. This study focused on 1968 1997 started by the time Kyai Rifa 39 i founded Pondok Pesantren Daar el Qolam and ended in the year of Kyai Rifa 39 i 39 s death. Basically, Kyai Rifa 39 i adopted the educational system of Pondok Modern Darussalam Gontor in Pondok Pesantren Daar el Qolam. However, there are several different things that Kyai Rifa 39 i developed in Pondok Pesantren Daar el Qolam, such as the incorporation of santriwan and santriwati in learning, the adoption of national education curriculum, and the development of facilities. It rsquo s contribution encourages a significant impact on the process of santrinization. Some of his santri founded similar pesantren in Banten. Others have spread and occupied on strategic positions in government, non governmental organizations, university, and international inclusive schools. By their strategic position, they made a contribution in providing Islamic society."