Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra. ...... This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemilihan seorang calon Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru yang menggunakan mekanisme demokrasi yang dikenal dengan nama Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Mekanisme pemilihan Ketua Umum berdasarkan suara dari para DPD tingkat I & II pada saat Munas, merupakan hal yang baru bagi organisasi Golkar yang sebelumnya pada masa Orde Baru melalui proses penetapan/penunjukkan langsung dari Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana demokrasi internal yang terbangun di dalam Golkar Reformasi, dengan melihat proses pemilihan Ketua Umum Golkar pada saat Munas hingga faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang calon Ketua Umum yang baru. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi internal Partai politik, teori faksionalisasi elite, teori catch-all Party, dan teori Oligarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan sekunder. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurnya sebagai politisi sipil yang telah lama berkiprah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-Soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan pula sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kabinet SBY jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori demokrasi internal pemilihan pimpinan Partai, teori faksionalisasi elite, teori catch-all party, dan teori oligarki. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa Munaslub 1998 merupakan pertarungan berbasis ideologi yaitu Paradigma Baru, sedangkan Munas 2004 dan Munas 2009 merupakan kemenangan pragmatisme politik di tubuh Golkar. ......The thesis is directed by the election of Golkar leader party after Orde Baru regime which using democracy mechanism as known as Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. The election mechanism of leader party based on vote from DPD I & II at Munas, were new for Golkar organization which using direct order by Soeharto as chief od Dewan Pembina Golkar before. This research also looking for answer how internal democracy was build ini Golkar Reformasi, by looking election Golkar leader party process in Munas and also the other factors which influencing the Golkar leader party elected As the theoritical basis, this research used internal democracy political party theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. The method that is being used in this research is the qualitative method. It is an explanatory research with a primary and secondary data usage. Data found in the field showed that Akbar Tandjung being elected on Munaslub 1998 because of his figure as civilian politician which had been long served in Golkar and also reformation push which anti-military and anti-Soeharto, being support from HMI organization, rich businessman and his power position as Ministry of State Secretary. Jusuf Kalla being elected on Munas 2004 because of the influence of power as his position as vice President SBY 2004-2009 and his social background as rich businessman. Aburizal Bakrie being elected on Munas 2009 because of the power influence factor also as Ministry of Economic and Social Welfare on SBY cabinet first edition regime and also his position as the richest people on South East Asian on 2008 by Asia Globe magazine version. The theoritical implication shows that the research result showed has a similar explanation by internal democracy political leader election theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. This thesis also conclude that Munaslub 1998 was a competition based on ideology of reformation spirit fighting old Golkar paradigm, but Munas 2004 and Munas 2009 were the victory of political pragmatism in Golkar organization

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agraria tidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakan masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakan tersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakan reforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatan politik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melalui pembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY (2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadi Institutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacana dan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga Bank Dunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang peranan institusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan oleh kemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamika antar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkan dinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dan kepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia. ...... Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law (BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the 1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and land grabbing. The movement grew along with student activists who later became pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era (2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA at the national level to the village level

Abstrak :
Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden. ......This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study. The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor. In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party. To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election.