Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai salahsatu lembaga negara yang lahir melalui amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial diharapkan menjadi pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial karenanya diharapkan dapat menjadi agent of change dalam proses reformasi peradilan. Terkait dengan hal tersebut, tesis ini membahas mengenai efektifitas peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari periode 2005-April 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan wewenang pengawasan Komisi Yudisial serta efektifitas pelaksanaannya. Termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja pengawasan komisi Yudisial. ......Judicial Commission was born from a political will that poured through the changes amendments of the Republic of Indonesia Constitution Year of 1945, which purpose is to build a checks and balances system in the judiciary power. Establishment of the Judicial Commission by Constitution of 1945 is motivated by the thought that the independent judiciary power can’t be left without control / supervision. As one of the state agency that was born through the 1945 amendment, the Judicial Commission is expected to become an external supervisor to maintain and uphold the dignity and behavior of judges. Hence the presence of the Judicial Commission is expected to become agents of change in the judicial reform process. Related to those regard, this thesis discusses concerning the effectivity role of Judicial Commission in overseeing judges starts from the period 2005-April 2013. This research aims to determine how the standing and authority of the Judicial Commission oversight as well as the effectiveness of its implementation. Including the factors that influence the effectiveness of monitoring the performance of the Judicial Commission.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkan lebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegated legislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturan yang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Historically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission is inseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of the Draft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives, the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature. However, the missing network nomenclature is replaced by the liaison nomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regarding this link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states: The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs. Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding the formation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in the regions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial Commission Regulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission to describe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison of the Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. The delegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higher regulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegated legislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy is recognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higher law or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legal experts about the position of regulations made by institutions outside the executive and the legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that the regulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in the legislation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik (code of ethics) hakim dan merekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik hakim belum optimal. Rekomendasi dari Komisi Yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung relatif sangat kecil, angka ini dapat ditafsirkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial belum efektif dilaksanakan sehingga fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kode etik hakim belum optimal yang disebabkan oleh Pertama, ketidakjelasan garis demarkasi antara ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kedua, resistensi hakim terhadap lembaga penegak kode Etik di luar struktur lembaga. Ketiga, Kewenangan Komisi Yudisial yang terbatas pada usulan penjatuhan sanksi. Maka didasarkan hal tersebut Kewenangan Komisi Yudisial di masa depan (ius constituendum) perlu direkonstruksi sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim dengan cara, Pertama, Memetakan Yuridiksi ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yaitu dengan menganulir kewenangan KY untuk menilai putusan hakim dan menyerahkan seluruh kewenangan dalam penegakan kode etik hakim kepada Komisi Yudisial. Kedua, Mengklasifikasikan hakim Indonesia yaitu, hakim agung, dan seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Ketiga, menerapkan konsep Quasi peradilan dan prinsip peradilan modern dalam merkonstruksi Komisi Yudisial. Keempat, mengkomposisikan keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas Ketua Komisi Yudisial yang dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung secara ex-officio dan enam komisioner lain dengan komposisi anggota mayoritas non-hakim. Kelima, amandemen konstitusi sebagai upaya merekonstruksi Komisi Yudisial.

---

ABSTRACT
The reasearch aims to analyze the achivement of Judicial Commission as the institutions that enforce the code of ethics of judges and to reconstruct the authority of the Judicial Commission as court of Ethics for Indonesian judges.This research is a normative research that use historical, comparative, and conceptual approach. The results of this reasearch indicate the performance of the Judicial Commission to enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. Recommendation of the Judicial Commission are implemented by the Supreme Court is relatively small, this can be interpreted to mean that the Judicial Commission's recommendations have not been effectively implemented so that the function of the Judicial Commission in guarding and enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. This was caused by the First, unclear demarcation line between ethics domain and Judicial Technical by Judicial Commission and the Supreme Court. Second, the resistance of judge against an external institution to enforce code of ethics. Third, the limited authority of the Judicial Commission to propose the punishment. So based on that, the authority of the Judicial Commission in the future (ius constituendum) needs to be reconstructed as court of Ethics for Indonesian judges. These things done in some ways, First mapping the jurisdiction of the ethics domain and technical Judicial by the Judicial Commission and the Supreme Court is with annulled the authority of judicial commission to to assess a judge's decision and hand over all the authorities in the enforcement of the code of ethics of judges to the Judicial Commission. Second, classifying of Indonesian judges are supreme court judges, and all the judges under the scope of Supreme Court. Third, applying the concept of Quasi-judicial and modern judicial principles in the reconstrution of Judicial Commission. Fourth, compose the membership of the Judicial Commission consists of the Chairman of the Judicial Commission is chaired by the Chief Justice as ex-officio and six other commissioners with the composition of the majority of non-judges. Fifth, amending the constitution to reconstruct the Judicial Commission.

Abstrak :
Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam berperilaku yang dimana wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim memiliki peran dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun seberapa besar wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan hakim tersebut dan hakim tidak dapat serta merta dihukum apabila melanggar prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat penyelesaian hukum untuk membuktikan perbuatan pelanggaran oleh hakim dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analisis yang memakai data sekunder dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Pertanyaan penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya fungi pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap penjatuhan sanksi yang hanya berupa rekomendasi merupakan fokus utama dalam pembenahan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini juga turut memberikan implikasi terhadap penyelesaian hukum yang dimana seharusnya para pengawas hakim saling bahu membahu dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. ......Judges as the most important role in the world of trial are required to maintain their behavior and actions both regarding substance in the trial and daily activities outside the trial. Through a Joint Decision of The Chairman of The Supreme Court Republic of Indonesia and The Chairman of The Judicial Commission Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, the Code of Ethics and Guidelines of Conduct for Judges was established as a guide for judges in their behavior which The authority of the Judicial Commission as an external supervisor of judges has a role in enforcing the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, but how much authority does the Judicial Commission have in the supervisory function of these judges and judges cannot be immediately punished if they violate the basic principles of the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, there is a legal settlement to prove violations by judges and the imposition of sanctions on judges who are proven to have violated the code of ethics and guidelines of conduct for judges. The researcher uses a normative juridical research method with descriptive analysis that uses secondary data from applying data collection tools including literature study with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the weak supervisory function of the Judicial Commission against the imposition of sanctions that are only in the form of recommendations is the main focus in improving the relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission. This also has implications for legal settlements where supervisory judges should work hand in hand in upholding the basic principles of the Code of Ethics and Guidelines of Conduct of Judges.

Abstrak :
Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenangnya pasti tidak lepas dengan penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama di mana sistem informasi tersebut berperan langsung terhadap keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan strategi di Komisi Yudisial disebut sistem informasi utama (core). Komisi Yudisial mempunyai beberapa sistem informasi utama salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Investigasi. Sistem Informasi Manajemen Investigasi sudah dibuat dan diimplementasikan di Komisi Yudisial sejak Tahun 2015 dan ditujukan untuk seluruh pegawai di Biro Investigasi yang berjumlah 32 orang. Namun dalam pelaksanaan-nya, hanya pegawai dari subbagian Produksi dan Dokumentasi yang berjumlah 5 orang yang aktif menggunakan sistem. Dari jumlah tersebut dapat dilihat persentase pengguna sistem informasi Manajemen Investigasi hanya 15,6% dari target seluruh pegawai Biro Investigasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap sistem informasi Manajemen Investigasi. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner online ke seluruh pegawai Biro Investigasi. Analisa dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) SEM dengan menggunakan tools SmartPLS versi 3.2.9 untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 hipotesis terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 4 hipotesis yang ditolak. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna terhadap Sistem Informasi Manajemen Investigasi yaitu faktor Anxiety, Design Quality, Facilitating Condition, Information Quality, dan System Quality. ......The Judicial Commission in exercising its authority cannot be separated from the use and utilization of information systems. The information system that supports the main business processes in which the information system has a direct role in the success in achieving the vision, mission and strategy in the Judicial Commission is called the main information system (core). The Judicial Commission has several main information systems, one of which is the Investigation Management Information System. The Investigation Management Information System has been created and implemented in the Judicial Commission since 2015 and is intended for all 32 employees in the Investigation Bureau. However, in its implementation, only 5 employees from the Production and Documentation subsection are actively using the system. From this number, it can be seen that the percentage of users of the Investigation Management information system is only 15.6% of the target of all Investigation Bureau employees. Based on these problems, this study conduct further analysis to determine the factors that influence user satisfaction of the Investigation Management information system. Data collection uses qualitative methods through interviews and quantitative methods by distributing online questionnaires to all Investigation Bureau employees. Data analysis and processing were carried out using the Partial Least Square (PLS) SEM method using the SmartPLS version 3.2.9 tool for testing the hypotheses that have been made. The results of this study indicate that of the 10 hypotheses, 6 hypotheses were accepted and 4 hypotheses were rejected. The factors that influence user satisfaction with the Investigation Management Information System are Anxiety, Design Quality, Facilitation Conditions, Information Quality, And System Quality.