Ditemukan 203 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmatul Hidayat
"Hakim dan kebebasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dimana hakim memiliki sebuah kebebasan yang sangat luas untuk menjatuhkan sebuah sanksi, meskipun hakim memiliki kewenangan yang besar ia tidak bebas secara mutlak. Kekuasaan memiliki arti penting, sebab kekuasaan tidak saja merupakan instrument pembentukan hukum (law making), tetapi juga merupakan instrument penegakan hukum (law enforcement) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara dan unit-unit pemerintahan. Dan dalam penegakan hukum, menghendaki agar kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Discretionary power yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian rupa besarnya sehingga terjadi adalah abuse of power yang berujung pada kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga, sehingga dengan pedoman pemidanaan itu juga akan diperoleh sebuh hukuman yang proporsionalitas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Judge and independent have been regulating in Under Act No. 48 of 2009 The judge have a extensive independency to give a sanction, although the judge have a extensive authority, but his not absolutely free. The authority have significance, because the authority isn’t just a law-making instrument, but also an instrument of law-enforcement in the life of society, nations and state. Law have significance the authority cause the law could act as a means of formal authority legalization of state institutions and the government units. And in lawenforcement, calls for independent judiciary from the influence of government or other authority. Discretionary power held by judges considered such magnitude that happened was abuse of power that led to the arbitrariness in sentencing. Sentencing guidelines are considered as the best way of limiting the independent of judge so that objectivity and consistency in deciding cases will be maintained, so that the sentencing guidelines would also obtained a proportionality punishment in accordance with what has been done by criminals."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35897
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Soemantri Martosoewignjo
Bandung: Alumni, 1972
340.598 SRI h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Visser, Johan Louis Albert
Utrecht: Drukkerij h.j.smits, 1901
BLD 347.05 VIS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sri Soemantri Martosoewignjo
Bandung: Alumni, 1986
340.598 SRI h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sri Soemantri Martosoewignjo
Bandung: Alumni, 1997
340 SRI h
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Horowitz, Donald L.
Washington: The Brookings Institution, 1977
347.731 HOR c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Samsul Wahidin
Jakarta: Cendana Press , 1984
347.012 SAM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gabin, Sanford Byron
Washington: National University Publications, 1980
347.73 GAB j
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Radin, Edward
New York: William Morrow and Company, 1964
343.1 RAD i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"Distinctly the 1945 Constitution has given authority to perform judicial power to the âSupreme Court", that is the authority to perform judiciary. The authority to perform judiciary in concrete reality, means expressing what the law is for the case presented to him. Reviewing (testing) the law in principle is also an action for expressing its law, because this action means determining whether a law is conitradictory to the Constitution or not"
340 KANUN 11:29 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library