Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hal tersebut, terutama tidak paham bahwa untuk melakukan pendaftaran peralihan hak diperlukan AJB yang dibuat oleh PPAT. Akibatnya, tidak sedikit yang melakukan jual beli dibawah tangan yang berdasar pada surat jual beli yang dibuat para pihak saja. Hal ini bukanlah masalah jika penjual dan pembeli masih dapat ditemukan, karena mereka dapat menghadap ke PPAT untuk meminta dibuatkan AJB. Namun jika pihak penjual hilang, maka pembeli tidak dapat membuat AJB seorang diri. Oleh karenanya, penulis ingin membahas akibat hukum dari ketidakhadiran penjual dalam peningkatan surat jual beli bawah tangan menjadi AJB dan cara agar pembeli dapat melakukan pendaftaran peralihan hak terhadap jual beli bawah tangan yang sudah terjadi. Penelitian ini menggunakan tipologi identification problem dan diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi kasus yang ada. Akibat bagi peningkatan surat jual beli bawah tangan dapat menjadi sah jika terdapat klausul kuasa untuk menjual ataupun putusan pengadilan yang tepat, sedangkan cara yang dapat ditempuh, seperti melakukan gugatan ke pengadilan, penguasaan fisik tanah, maupun pendaftaran hak baru atas tanah. Saran yang penulis sampaikan adalah agar dibuat suatu peraturan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur khusus mengenai jual beli dibawah tangan serta dibentuknya pengadilan khusus agraria agar dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. ......In a sale and purchase, the seller and the buyer have rights and obligations. The buyer is obligated to pay the agreed price and is entitled to the object of the agreed sale and purchase, while the seller is the opposite. In the sale and purchase of land in Indonesia, the transfer of land must meet the elements of cash, real, clear, formal and material. However, it is unfortunate that there are still many people who do not understand this, especially the do not understand that to register the transfer of rights, a deed of sale and purchase made by Land Titles Registrar. As the result, not a few are buying and selling privately based on the buying and selling letters made by the parties only. This is not a problem if the seller and buyer can still be found, because they can go to Land Titles Registrar to ask for a deed of sale and purchase to be made. However, if the seller is lost, the buyer cannot make deed of sale and purchase himself. Therefore, the autor wants to discuss about the legal consequences of the absence of the seller in increasing the selling and buying letters to become a deed of sale and purchase and how the buyers can register the transfer of rights. This study uses an identification problem typology and is expected to provide a solution for existing case. As a result, an increase in buying and selling letters can become valid if there is a power to sell clause or an appropriate court decision, while the ways that can be taken, such as filing a lawsuit to the court, physical control of land, or registration of new land rights. The suggestions that the author convey are for the Ministry of Agrarian Affairs to make a regulation that specifically regulates private deed of buying and selling, and establish an agrarian court in order to create legal certainty and justice for all Indonesian people.

Abstrak :
ABSTRAK
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor penting dalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telah diatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan, mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidang penyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yang mengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknya aturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaan pcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai cara antam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), dan bahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembang secara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimana akibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacat hukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3) Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifat Norrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalam penjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beli yang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badan peradilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACT
Proper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing and residence is one of the basic human needs and forms a significant factor in the increase of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land is essential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land is through sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of the year 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37 ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar / Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before an authorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in the growing business engaged in organizing the construction of residences. Other than complying with the rules of land regulations, they are also govemed by Law Number 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so many rules to comply with, in day to day practice there are many developers trying to get around such regulations in various ways, among others, by law breakthrough which has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land by creating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. The purpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotlicially made by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legal consequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws or default under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.he occurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he data is obtained through library research and field research. From the results of this research it is concluded that legal protection in the event of default by any party in a binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of the parties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale and purchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be in accordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal force of evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough a mutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legal force of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by a Notary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus its legal force of protection shall be in accordance with the protection of an authentic deed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means to assign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional (BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam perbuatan hukum jual-beli tanah PPAT sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, karena akta jual-beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT merupakan sumber utama dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dan merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan, dimana dengan pendaftaran pembeli akan tercatat sebagai pemegang hak atas tanah yang baru dalam sertifikat, yang merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 UUPA yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegangnya, namun kadangkala walaupun jual beli telah dilakukan berdasarkan tatacara yang berlaku pembeli masih mungkin menghadapi gugatan dari pihak ketiga yang merasa berhak atas tanah itu, sesuai dengan tujuan Pendaftaran Tanah maka sejauh mana jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat pada pemegang hak atas tanah.

Abstrak :
ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli muncul gugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyek perjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatan pihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah terjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakan batal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan secara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalam mengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasar pertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kita dikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalam hal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjian jual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACT
Sell and purchase refers to a legal relationship with respect to the property between two parties where a party binds to do or not to do something and the other hand another party is entitled to claim for the performance of such promise. Land sell and purchase is an agreement with respect to the transfer of land rights.,the Land Sell and Purchase Deed is made before a land official who helps the goverment however in this thesis writting is discussing about an annullment case of a land sell and purchase made by PPAT. However in this case after the Land Sell and Purchase Deed was made arrest a claim with respect to the legal action action from the third party already purchases the object of the agreement eventhough by an oral agreement only. The main problem is about to discussed in this thesis is whether or not the Land Sell and Purchase Deed made before the PPAT is valid?., How are the responsibilities of PPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchase deed made by PPAT, related to the Supreme Court Decission Number 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressing on the library examination. The Judge incasing this case should not use the KUH-Perdata as the way of make the decision. As we know that in our rule of land there is a Reglement of an Agrarian Basic Rule wich is known as Reglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement of Agrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judge should use this because the object in the sell and purchase deed is about land.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan. ......This thesis discusses the validity of the Sale and Purchase Agreements that have numbers behind the deed with the addition of the letter and the responsibility of PPAT deed made when the experience of disability. This research is to use normative juridical analysis method. The study states that every deed that has the addition of the letters on the number, to declare that the deed is legitimate or not, to be seen of the causes of the increase; and shall be responsible in accordance PPAT legislation.

Abstrak :
Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut. ......The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kewajiban penerapan validasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebelum melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Permasalahan timbul ketika Bapenda menolak untuk memvalidasi bukti pembayaran BPHTB walaupun Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan harga transaksi atau harga sesuai NJOP jika harga transaksi lebih rendah. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses validasi BPHTB pada transaksi jual beli di Kota Bekasi, Bapenda tidak berwenang melakukan penentuan harga NPOP untuk pembayaran BPHTB, karena penetapan harga NPOP sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya akibat dari kewajiban validasi ini adalah dapat membuat harga kesepakatan para pihak berubah sehingga ada kemungkinan dibatalkannya perjanjian. Selain itu juga proses balik nama sertipikat menjadi terhambat. Akan tetapi, walaupun kewajiban validasi ini memberatkan sebagian masyarakat, Bapenda sebagai bagian dari Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan Kota Bekasi. ......This thesis discusses about the obligation of applying the validation of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) which is done by Regional Revenue Body (Bapenda) of Bekasi before doing the registration of conveyance process by sale and purchase transaction. The conflict emerges when Bapenda declines to validate the receipt of BPHTB payment even though the Acquisition Value of Taxable Object (NPOP) used is in accordance with the aplicable law and regulations which is to use transaction price or the price in accordance with Sale Value of Taxable Object (NJOP) if the transaction price is lower than the latter. This research was conducted by using a normative juridical approach and descriptive analysis. The data analysis method used is qualitative method, by collecting the data, analyzing the conflict, and writing the reports. Based on the result of this research, it can be concluded that in the process of validating the BPHTB on sales and purchase transaction in Bekasi, Bapenda does not have the authority to determine NPOP price for BPHTB payment, because the determination of NPOP price is regulated by local tax and retribution law. The effect of this validation obligation is that it can change the price agreement from both parties so there is a chance for the agreement to be cancelled. Also, it can detain the process of land title transfer document. Even though this validation obligation stresses some parts of the society, Bapenda as a part of the local government has an intention to increase local income which is used to develop the city of Bekasi.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli, diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang - undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. ......Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK. The issue in this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic deed, unless it can be proven otherwise.

Abstrak :
Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah selaku pembantu dari Pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut Tergugat A) menjual tanah seluas 14.752 m2 kepada pembeli kedua (selanjutnya disebut Tergugat B) yang mana dalam tanah tersebut telah dibeli oleh pembeli pertama (selanjutnya disebut Penggugat) seluas 340 m2. Jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B itu dilakukan dihadapan PPAT yang dinyatakan dalam suatu akta jual beli. Yang mana dengan dibuatnya akta jual beli tersebut berarti hak atas tanah dari Tergugat A telah beralih kepada Tergugat B. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah criteria suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal dem hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada penilitan kepustakaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUH-Perdata.

---

Sale and purchase is a legal relationship of objects in wealth between two parties that part agrees to comply with an achievement or will not meet an achievement, while others have the right to the realization of these achievements. Sale and purchase of land is a legal act performed between two parties is required parties to put the right to land, while the second part is entitled to delivery of the land with a money payment rights agreed by both parties. The transfer of rights to land in the form of purchase and sale made by official Constructor Constructor Earth Scripture as Lady of Government. But in this thesis writing discusses a case of annulment of agreements sale and purchase made before PPAT. In this case, the seller (hereinafter referred to as the defendants A) sell 14 surface 752 m 2 for the second buyer (hereinafter respondent B), that in this land has been purchased by the original purchaser (hereinafter applicant) 340 m2 area. The sale and purchase of the accused with the accused B was carried out by the PPAT is expressed in a deed of buying and selling. What made the purchase and sale from the land rights of the respondent A has been transferred to defendant B. The main problem will be discussed in this thesis is a title which is the criterion that is declared null and void by decision, especially in the District No.. 03/PDT.G/2008/PN.PDG Padang Court dated 07 July 2008; do many PPAT to responsibility that writing sale declared null and void by the judgment of the Court district Padang, because there are legal flaws in production? The method used is the legal regulatory research approaches focus on penilitan literature evaluation method. The judges of the Court district Padang judge this case focuses on the understanding of the requirements for the validity of a treaty by Kuh-civil.

Abstrak :
Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya. ......The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so.