Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini.

Abstrak :
Pengembangan energi panas bumi di Indonesia sebagai pembangkit energi listrik, sejak dijalankannya proyek PLTP Kamojang yang merupakan proyek gabungan antara PLN dan PERTAMINA. Energi panas bumi di Indonesia, memang sebagian besar digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Terkait dengan energi panas bumi ataupun energi listrik yang dihasilkan dari suatu PLTP, yang kemudian dijual kepada PERTAMINA selaku pemegang Kuasa Pengusahaan Panas Bumi, dan kemudian oleh PERTAMINA dijual kepada PLN selaku pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia yang sehubungan dengan adanya kontrak jual beli listrik panas bumi tersebut, yang mana yang menjadi pokok sengketa adalah klausula force majeure yang terdapat pada kontrak jual beli energi listrik tersebut. Penelitian ini berusaha memaparkan apakah klausula force majeure tersebut dapat dilaksanakan, dan perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada PLN dan PERTAMINA dalam hal dikeluarkannya Keputusan Presiden yang menangguhkan proyek PLTP terkait dengan suatu ESC. Penelitian memaparkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan ESC ini.Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.

---

Geothermal energy development in Indonesia as electrical energy generation, since the executable Kamojang PLTP project which is a joint project between Pertamina and PLN. Geothermal energy in Indonesia, is mainly used to generate electricity, through a Geothermal Power Plant (PLTP). Associated with geothermal energy or electrical energy generated from a plant, which then was sold to Pertamina as a shareholder, Geothermal Power, and then by PERTAMINA is sold to PLN, as a shareholder Electricity Business Authority, there have been several cases in Indonesia in connection with the contract geothermal power purchase it, which is the subject of dispute is the force majeure clauses contained in the contract of sale of energy power plant. The research is to explain whether the clauses of force majeure could be implemented, and whether legal protection can be provided to PLN and Pertamina in terms of suspending the issuance of Presidential Decree PLTP projects associated with the ESC key. The study describes the legal provisions and regulations of relevant legislation relating to ESC ini.Penelitian this from the point of its kind is the study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of research done in libraries that are normative, with the qualitative data analysis, resulting in data-analytical evaluative nature.

Abstrak :
Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance.

Abstrak :
Berdasarkan data dari IRENA Indonesia 2017, Indonesia memiliki potensi tenaga surya sebesar 532,6 GW atau 74,34% dari potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari tenaga surya. Namun pemanfaatannya masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Total kapasitas Solar Photovoltaic (Solar PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terpasang bervariasi sekitar 42 MW sampai 80 MW di akhir 2012. Berdasarkan data dari RUPTL PLN 2018 – 2027, tarif dasar listrik (TDL) rata - rata untuk wilayah Indonesia di tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan tren peningkatan hampir di setiap tahun. Di sisi lain, berdasarkan data dari web irena.org, harga beberapa modul Photovoltaic (PV) mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2010 – 2015. Konsep Peer-to-Peer (P2P) dapat diterapkan di Indonesia sebagai suatu model bisnis yang mampu membantu memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya di Indonesia. Dengan menerapkan P2P, masyarakat tidak hanya membeli energi listrik tetapi dapat menjualnya ke orang lain sehingga bisnis ini tidak hanya menguntungkan bagi suatu kelompok perusahaan tetapi tiap individu juga dapat merasakan manfaatnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi proses perhitungan jual beli listrik dengan konsep P2P dengan menggunakan software Homer dan Microsoft Excel. Kemudian untuk menentukan kelayakan model tersebut dilakukan peramalan terhadap TDL dengan nilai LCOE terhadap sistem yang menggunakan Solar PV secara global. Ketika nilai LCOE tersebut sudah dibawah dari TDL maka dapat ditentukan berapa persen sistem penyedia P2P dan juga PLN yang menyediakan grid untuk mendistribusikan energi listrik antar peers serta sebagai backup karena sistem yang disimulasikan tidak menggunakan baterai dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan didapatkan formula untuk menghitung total biaya atau tarif yang harus dikeluarkan masing – masing pelanggan untuk membeli listrik dari sistem P2P ini. ......Based on data from Indonesia 2017, Indonesia has a solar power potential of 532.6 GW or 74.34% of Indonesia’s potential renewable energy resources derived from solar power. But its utilization is still very far from the potential that exists. The total capacity of installed Solar Phtovoltaic (Solar PV) or solar power plants varies from around 42 MW to 80 MW at the end of 2012. Based on data from the RUPTL PLN 2018 – 2027, the average basic of electricity tariff for Indonesia in 2008 to 2017 shows an increasing trend almost every year. On the other hand, based on data from the irena.org website, the prices of several Photovoltaic (PV) Modules have experienced a downward trend every year in the period 2010 – 2015. The Peer-to-Peer (P2P) concept can be applied in Indonesia as business model that can help maximize the utilization of solar power in Indonesia. By implementing P2P, people do not only buy electricity but also can sell it to other people so that this business is not only profitable for a group or companies but each individual can also get the benefit. In this study, a simulation process of electricity purchasing using the P2P concept was carried out using Homer and Microsoft Excel software. Then to determine the feasibility of model was did the forecasting of TDL with LCOE value that also using Solar PV system globally. When the LCOE value is already below the TDL, it can be determined how many the percentage of the P2P system provider and also PLN that provides a grid to distribute electrical energy between peers and as a backup because the simulated system that does not use batteries can take the profit. Furthermore, a formula will be obtained to calculate the total cost or tariff that each customer must spend to buy electricity from this P2P system.