Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

---

Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."

"Globalisasi telah mendorong persebaran isu-isu transnasional sekaligus peran aktor nonnegara dalam hubungan internasional, termasuk selebritas. Selebritas adalah pribadi publik terkenal dalam industri hiburan yang dengan ketenarannya berdampak terhadap kesadaran masyarakat luas. Bersamaan dengan media massa dan konektivitas teknologi informasi, kemampuan selebritas tidak hanya dapat menarik perhatian terhadap isu global tertentu, tetapi juga membentuk norma dan diskursus, hingga memengaruhi kebijakan internasional. Dengan merek dan visibilitasnya, selebritas memiliki pengaruh terhadap proses dan praktik hubungan internasional dalam bentuk apa pun. Sementara aktor nonnegara lain sudah banyak dikaji dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), selebritas yang memiliki sumber daya memengaruhi proses politik internasional masih membutuhkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif—berangkat dari “diplomasi selebritas.” Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk mensintesiskan berbagai literatur terdahulu yang membahas peran dan keterlibatan selebritas dalam tata kelola global. Dengan memetakan serta menganalisis 29 dokumen melalui metode taksonomi, paparan ini mengidentifikasi empat tema utama, yaitu: 1) konseptualisasi selebritas dalam hubungan internasional; 2) hubungan selebritas dengan aktor internasional lain; 3) jenis isu global yang diwakili selebritas; serta 4) pandangan kritis terhadap peran selebritas dalam hubungan internasional. Analisis tersebut dilanjutkan dengan identifikasi konsensus-perdebatan, tren bahasan, serta kesenjangan penelitian yang ada. Studi ini menunjukkan bahwa selebritas secara umum dikaji dalam konteks diplomasi, termasuk soft power, dan bagian dari jejaring transnasional. Jangkauan global, latar belakang tidak profesional dalam HI, unsur tontotan, dedikasinya terhadap isu, serta hubungannya dengan aktor internasional lain menjadi kriteria-kriteria utama dari selebritas yang dikaji dalam Ilmu HI. Sayangnya, masih terdapat dominasi Barat dalam diskusi akademis serta objek penelitian literaturliteratur tersebut. Studi ini menemukan adanya hubungan erat antara selebritas dengan hubungan power Utara-Selatan. Meskipun temuan tersebut menunjukkan bahwa selebritas layak dikaji sebagai sebagai aktor internasional yang semakin relevan dalam HI kontemporer, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut mengenai diskursus peran selebritas demi memiliki dasar analisis yang kokoh dan inklusif...... Globalization has catapulted the spread of transnational issues as well as the role of nonstate actors, including celebrities, in international relations. Celebrities are wellknown public figures who, with their fame, have an impact in public awareness. Along with mass media and information technology, celebrities can draw attention to certain global issues, shape norms and discourses, and even influence international policy. With their brand and visibility beyond national borders, these global celebrities arguably have an influence on international relations processes and practices of all kinds. While other nonstate actors have been widely studied in International Relations (IR), celebrities with the resources to influence the international elites and citizens alike still require a more comprehensive conceptual understanding—stemming from “celebrity diplomacy.” To address this gap, this paper conveyed a systematic literature review to synthesize the state of previous literature discussing the role and involvement celebrities have in global governance. By mapping and analyzing 29 documents using taxonomy, this paper identifies four main themes, namely: 1) the conceptualization of celebrity in international relations; 2) celebrity’s involvement with other international actors; 3) various types of global issues the celebrity represents; and 4) critical views of celebrities’ role in international relations. The analysis is continued by identifying consensus-debates, discussion trends, and research gaps. This study shows that celebrities are generally studied in the context of diplomacy, including soft power, and as part of larger transnational networks. Global reach, relatively unprofessional background in international issues or IR, element of spectacle, dedication to the cause, and relationships with other international actors constitute the main criteria for celebrities studied in IR. Unfortunately, there is Western dominance in academic discussions as well as research objects in those literature. This study also finds a correlation between celebrities and North-South relations. Although these findings indicate that celebrities are indeed worthy of study as international actors who are increasingly relevant in contemporary IR, there is still room for further development of the discourse regarding the role of celebrities to have an even more solid and inclusive analytical basis."

"Tesis ini membahas kekuatan Non-Governmental Organization (NGO) dalam menjalankan strategi kampanye untuk mengubah kebijakan dari aktor-aktor lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa studi kasus Kampanye Anti-Deforestasi Greenpeace Terhadap Asia Pulp and Paper (APP) di Indonesia. APP telah cukup lama diketahui melakukan praktik deforestasi di area-area pabrik penebangan kayu miliknya tanpa adanya rencana konservasi hutan yang memadai. Beberapa NGO lingkungan berusaha untuk memperoleh komitmen dari APP untuk menjalankan rencana konservasi hutan yang lebih efisien, tetapi mengalami kegagalan dalam prosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Greenpeace berhasil dalam menjalankan Kampanye Anti-Deforestasi terhadap APP, ketika NGO lingkungan lainnya gagal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode process tracing untuk melihat titik-titik penting dalam proses kampanye tersebut. Operasionalisasi konsep yang digunakan adalah Blanket Strategy oleh Gritten and Mola-Yudego, yang lebih memfokuskan analisa pada kampanye NGO lingkungan terhadap Multi-National Corporation (MNC). NGO memiliki kekuatan jejaring transnasional untuk menjalankan berbagai macam strategi kampanye. Greenpeace menggunakan empat strategi utama dalam kampanyenya, yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Jejaring transnasional, penyebaran dan pembentukan informasi, serta pengetahuan Greenpeace terhadap isu yang terkait, menjadi faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan kampanye Greenpeace untuk memperoleh komitmen dari APP.

---

This thesis will examine the power of Non-Governmental Organization (NGO) in running a campaign strategy to change the policies of other actors. This research is a qualitative case study analysis of Greenpeace Anti-Deforestation Campaign Against Asia Pulp and Paper (APP) in Indonesia. APP has long been known for deforestation practice at their logging mill without a sufficient forest conservation program. Some environmental NGOs has been trying to obtain commitment from APP to run a more efficient forest conservation program, but failed along the process. The aim of this research is to determine how Greenpeace succed in running Anti-Deforestation Campaign against APP, when other environmental NGOs failed.This research used process tracing method to see the important points from this campaign process. Operationalization concept for this research is Blanket Strategy by Gritten and Mola-Yudego, which focus on the analysis of environmental NGO campaign against Multi-National Corporation (MNC). NGO have the power of its transnational network to run a variety of campaign strategies. Greenpeace used four main strategies in their campaign, namely Information Politics, Symbolic Politics, Levergae Politics, and Accountability Politics. Transnastional network, the dissemination and formation of informations, and Greenpeace knowledge on related issues, become important factors that contribute to the success of Greenpeace campaign to obtain a commitment from APP."