Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand. ......This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang studi kasus aneksasi Timor Timur dan jejaring advokasi transnasional, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN dengan menggunakan konsep pola bumerang (Keck dan Sikkink, 1998) dan siklus hidup norma (Finnemore dan Sikkink, 1998). Tesis ini menyimpulkan bahwa norma yang diinternalisasi tidak dapat berjalan dikarenakan adanya benturan antara norma internasional dan struktur domestik. Benturan ini terjadi ketika norma internasional yang menghendaki hak untuk menentukan nasib sendiri ditantang pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan. Oleh sebab itu, aktor transnasional membutuhkan kemampuan non-material yakni, kekuatan diskursus untuk melawan nilai dan norma yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan internasional. Selain itu, juga dibutuhkan satu mekanisme yang simultan antara aktor domestik dan transnasional untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan maupun perilaku negara. ......This thesis analyzes the study case of East Timor annexation and transnational advocacy network, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) by using the concept of boomerang pattern (Keck and Sikkink, 1998) and norm lifecycle (Finnemore and Sikkink, 1998). This thesis concluded that internalized or cascading norms may eventually fail to reach because of the clash between international and domestic structure. These norms clash occur when the right of self-determination is challenged by the norm of state sovereignty. Hence, transnational actors need the immaterial capability as power in discourse to counter the existing logic of appropriatness and also by creating a simultaneous mechanism between domestic and transnational actors to pressure and influence on policy change and state behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
Dinamika hubungan internasional telah memberi ruang bagi aktor non-negara untuk berkontribusi dalam isu-isu internasional. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana WWF mengembangkan inisiatif Global Forest Trade Network (GFTN) untuk menekan laju deforestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengembangkan teori norma internasional, khususnya norma kehutanan lestari. Selanjutnya penelitian ini menggunakan konsep daur hidup norma untuk menganalisis bagaimana WWF mengembangkan instrument norma kehutanan dalam bentuk skema sertifikasi (FSC) dan jaringan perdagangan hasil hutan bersertifikat (GFTN). Hasil analisis menunjukan WWF mampu mengadvokasikan norma kehutanan internasional hingga terinternalisasi ke dalam institusi dan perangkat kebijakan kehutanan Indonesia. Adapun pada tahap kemunculan norma, ditemukan adanya penerjemahan indikator yang berbeda dari norma kehutanan WWF. Penelitian ini mengistilahkan kondisi tersebut sebagai alternative indicator of norms. Selanjutnya dalam konteks penanggulangan deforestasi Indonesia, hasil analisis jangka pendek memperlihatkan tidak ada hubungan kausal secara langsung antara perkembangan penerimaan norma kehutanan lestari dengan laju deforestasi Indonesia. Diprediksikan hasil positif internalisasi norma ini mungkin akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat internalisasi norma kehutanan baru saja terjadi, sementara tata kelola hutan lestari masih dikembangkan dalam pendekatan bertahap. Dengan melihat interaksi antar aktor yang amat dinamis, penulis menggaris-bawahi kerja sama multi-pihak sebagai kunci keberlangsungan tata kelola hutan yang bertanggung-jawab.

---

ABSTRACT
The development of international relations had provided space for non-state actors to contribute to international issues. The goal of this research is to examines how WWF developed the Global Forest Trade Network (GFTN) initiative to reduce deforestation in Indonesia. This research uses qualitative methods to develops theory of international norms, focused on sustainable forest norms. Furthermore, this study uses the norm life cycle concept to analyze how WWF develops forestry norm instruments in the form of a certification scheme (FSC) and certified forest products forest trade network (GFTN). The analysis shows that WWF is able to advocating international forestry norms to be internalized into Indonesian forest policy. While in the norm emergence stage, this research finds others interpretation of norms' indicators to content WWF forest norm. This research termed the condition as an 'alternative indicator of norms'. Furthermore, in the context of combating Indonesia's deforestation, the results of the short-term analysis shows there is no direct causal relationship between the diffusion of sustainable forestry norms and Indonesia deforestation rate. It is predicted that the positive results of internalizing this norm will probably be seen in the next few years. Considering the internalization of the norms of forestry has just happened, while sustainable forest management is still being developed in a step-wised-approach. This research also underlines multi-stakeholder cooperation as the key to maintain sustainable forest governance.