Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor penentu kebijakan luar negeri Jepang dalam isu sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok, Jepang mengedepankan upaya perundingan damai dalam pertemuan kemaritiman JCHLCMA dengan Tiongkok (PRC) mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Dengan menggunakan konsep perumusan kebijakan luar negeri dan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mendapat dukungan dari tingkat domestik untuk bersikap tegas terhadap Tiongkok (PRC) akan tetapi Jepang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer nasional, retorika sikap Amerika Serikat sebagai aliansi militer Jepang, kepentingan Jepang dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, dan situasi internasional yang sedang dihadapi oleh Jepang sehingga Jepang lebih memilih mengedepankan upaya damai dalam isu sengketa kepulauan dengan Tiongkok (PRC).

---

This thesis aims to analyze the determinants of Japanese foreign policy regarding the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. In such issue, Japan puts forward a series of peaceful negotiation at Japan-China High-Level Consultation on Maratime Affairs from 2012 to 2018. By utilizing the concept of foreign-policy making and applying qualitative research-method, the finding shows that Japan, in spite of the underpinning support of domestic politics, takes consideration on the capabilities of her national economy and military, U.S. rhetoric support toward Japan, interests in economic cooperation with China, and current international situation to make a choice of peaceful measure toward China."

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang yang bersifat unilateral - khususnya pada kebijakan perdagangan AS melalui penerapan Pasal 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 - dalam upaya AS untuk mempertahankan industri semikonduktornya di pasar dunia. Tesis ini mencoba mencari jawaban mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan AS menerapkan kebijakan yang bersifat unilateral tersebut. Selain itu tesis ini juga menguraikan proses negosiasi Amerika Serikat - Jepang guna menindaklanjuti sengketa dagang di bidang semikonduktor hingga ditandatanganinya Perjanjian Semikonduktor di tahun 1986, yang memberikan nuansa tersendiri dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Reagan.Konflik perdagangan AS - Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan industri Jepang di bidang semikonduktor yang mulai membahayakan kepentingan ekonomi AS, terutama menurunnya pangsa pasar bagi produk AS dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Tindakan yang diambil AS terhadap Jepang pun akhirnya juga ditujukan melindungi industri strategisnya serta untuk mengamankan pasar AS di Jepang. Sehubungan dengan negosiasi antara AS dan Jepang, dapat dikatakan bahwa konstituen domestik AS sangat terintegrasi dengan win-set yang dapat diratifikasi oleh mayoritas konstituen domestiknya. Sementara itu AS berhadapan dengan Jepang yang memiliki win-set yang sangat berbeda, yang tidak didukung oleh sebagian konstituen domestiknya (terutama manufaktur semikonduktor Jepang). Kepentingan pemerintah AS akan ditandatanganinya suatu perjanjian kebetulan sejalan dengan kepentingan politis MITI. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka MITI akan memperoleh kembali pengaruhnya di industri domestiknya. Kesamaan kepentingan antar pemerintah ini digabungkan dengan tekanan pemerintah AS (melalui gugatan dumping dan Pasal 301), meningkatkan leverage AS sehingga pemerintah Jepang terpaksa menyetujui isi perjanjian dengan AS walau sebagian domestik konstituennya menentang. Sebagai akibatnya, industri Jepang membangkang, karena MITI tidak berhasil memaksa industrinya untuk mematuhi hasil perjanjian sehingga akhirnya Jepang dikenakan sanksi pertamanya setelah Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kepentingan dan motivasi AS memberlakukan Pasal 301 terhadap Jepang, terutama dalam rangka pemulihan perekonomian AS yang sedang memburuk serta menganalisis proses negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pasal 301 tersebut.Dalam mendekati permasalahan, menggunakan kerangka pemikiran dari Lopez & Stohl mengenai interaksi hubungan internasional; Nolstl mengenai tekanan ekonomi; Kissinger, Kegley & Wittkopf serta Lentner mengenai perumusan kebijakan luar negeri suatu negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan fide mengenai negosiasi serta Putnam dengan proses negosiasi melalui two-level games yang menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara kepentingan domestik dan negosiasi internasional.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan internet yang berupa data sekunder.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan kepemimpinannya dalam industri semikonduktor ditempuh melalui kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral dalam bidang perdagangan melalui Pasal 301. Dari kasus semikonduktor ini, dapat dikatakan bahwa negosiasi baik di tingkat domestik maupun internasional tidak dapat dianalisa secara terpisah, namun hasil negosiasi pada Level I dan level II saling terkait dan saling mempengaruhi. Dapat juga ditambahkan bahwa bukan hanya aktor pemerintah yang dapat "bermain" dalam two-level games, namun kelompok kepentingan di masing-masing pihak juga mampu mempengaruhi dan menentukan win-set. Kelompok kepentingan tersebut juga dapat bertindak sendiri dalam mengejar kepentingannya dan mempengaruhi hasil dari suatu perjanjian."

"Analisis kualitas penyelenggaraan program pemagangan ke Jepang (Studi Kasus Program Kerjasama Depnakertrans RI dengan IMM Jepang) Pada 1994, Departemen Tenaga Kerja melalui Sub.Dit.Jen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Pengembangan Tenaga Kerja untuk Perusahaan Berskala Kecil - Menengah Jepang (IMM) mengenai program pemagangan bagi tenaga kerja muda Indonesia di Jepang. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan. Diharapkan dari hasil permagangan pemuda-pemuda Indonesia memiliki bekal pengalaman, alih teknologi, etos kerja dan ide-ide baru yang cukup untuk membuka peluang usaha baru. Namun sejak tahun 2000, kuota pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang terus menurun. Peserta yang gagal menyelesaikan program sesuai kontrak selama 3 tahun pun mencapai rata-rata 15%. Banyak hal yang menjadi penyebab kegagalan, antara lain karena alasan pribadi peserta atau karena permasalahan dalam program. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program pcmagangan melalui analisis kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi peserta magang setelah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun dengan menggunakan metode servqual Parasuraman et.aI. Data dikumpulkan melalui observasi, penelitian terdahulu dan kuesioner yang terbagi atas 5 tahap penyelenggaraan program tersebut, yaitu 1)Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi; 2) Pelatihan Tahap I; 3) Pelatihan tahap II; 4) Pemagangan di Jepang; dan 5) Pasca Pemagangan. Dari pengolahan data sccara statistik diperoleh hasil bahwa seluruh dimensi servqual pada setiap tahap penyelenggaraan bernilai kurang dari 0 (nol). Artinya kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan menurut responden masih belum memuaskan. Penggambaran secara deskriptif dengan diagram kartesius menunjukkan beberapa atribut-atribut yang mendapat prioritas perbaikan ditinjau dari tingkat kepentingannya menurut peserta magang.

---

Service Quality Analysis of Apprenticeship Program to Japan (Case Study of Cooperation Program of Dep. Manpower RI and IMM Japan) In 1994, a Memorandum of Understanding between Department of Manpower under Sub. Dit.Jen Training and Productivity and The Association of Medium and Small Enterprises (EMM) Japan is made regarding apprenticeship program where by it is agreed that Indonesia is given opportunity to send its manpower for technical training and industrial practice. This program known as “Program Pemagangan ke Jepang”. The objective of this program is to help developing skill and knowledge of Indonesian manpower. Hopefully the successors could create new ideas, new job opportunities and entrepreneurship.

Unfortunately, since the year of 2000 the sending quota keeps declining. About 15 percent of the participants fail to finish this program up to 3 years as contract. There are a lot of problems caused. Most of them are because of personal affairs and the program it self. This research focuses to find out the apprenticeship program quality through participants’ perception and expectation gap analysis after finished 3 years’ contract by using Servqual Method of Parasuraman et.a1. The data is obtained by using observation, exploring previous researches and questionnaires which are divided into 5 service steps as the apprenticeship program set (Socialization, recruitment and selection ; Preparatory Training I, Preparatory Training II, Apprenticeship in Japan and After Apprenticeship).

The result indicated that based on statistic count, all dimensions of Servqual in every service steps is less than 0. This means that the quality of service as a whole is still unsatisied. The description using Kartesius Diagram showing some attributes that requires priority to enhance the performance due to it is considered as the most important. "

"Sejak Deng Xiaoping mengambil tampuk kepemimpinan di China pada tahun 1978 terjadi perubahan mendasar dalam politik luar negeri China. Kebijakan Politik Luar Negeri menjadi terbuka, lebih aktif di forum internasional dan lebih canggih dalam membina hubungan dengan negara-negara lain. Di bidang ekonomi, Deng menggandeng dua lembaga keuangan internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF dan Bank Dunia sebagai advisor sehingga Foreign Direct Investment (FDI) China meningkat secara pesat yang berujung pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya China sebagai kekuatan baru di kawasan mengubah secara signifikan konstelasi politik internasional terutama di Kawasan Asia Timur apalagi pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi Jepang, yang sebelumnya menjadi negara Asia yang paling maju, stagnan. Dalam perjalanannya, hubungan bilateral China dan Jepang justru semakin tegang, terutama di era pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Pemicunya berkaitan dengan isu kolonialisme. Koizumi setiap tahun sejak menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Jepang selalu berkunjung ke kuil Yasukuni setiap tahun sesuai janji yang diikrarkan, di mana terdapat 14 penjahat perang kelas A pada Perang Dunia II dimakamkan. Selain itu, Jepang berupaya menyembunyikan kekejaman pasukan beserta dirinya pada masa kolonialisme Jepang di China dalam buku sejarahnya.Kurang harmonisnya hubungan China dan Jepang berdampak negatif terhadap kawasan Asia Timur apalagi mereka berdua diharapkan dapat menjadi backbone dalam pembentukan Komunitas Asia Timur yang telah disepakati para pemimpina negara di kawasan ini. Berangkat dari pentingnya hubungan bilateral China-Jepang tersebut, penelitian ini mengkaji lebih jauh isu kolonialisme yang menjadi kerikil tajam dalam hubungan China dan Jepang. Teori-teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori struktur politik dari Kenneth Wattz, teori, sistem internasional dari Chris Brown, teori perilaku dari Samuel S. Kim, dan teori kebijakan politik luar negeri dari David M. Lampton. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pemerintah China menggunakan isu kolonialisme dalam politik luar negeri-nya dalam menjalin hubungan bilateral dengan Jepang dan apa keunungan yang diperoleh China dalam memainkan isu kolonialisme, khususnya dalam tata pergaulan internasional.Dengan menggunakan penelitian deskriptis analitis, dapat dikatakan bahwa pemerintah China memainkan isu kolonialisme sebagai upaya mempengaruhi lingkungan eksternal dan internal. Jepang, bagaimanapun juga adalah saingan China dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Melalui isu kolonialisme, kekejaman Jepang dalam era Perang Dunia II akan selalu dikenang oleh masyarakat internasional sehingga upaya Jepang menjadi negara berpengaruh di dunia internasional, khususnya di Asia Timur, terganggu. Melalui isu kolonialisme, dukungan masyarakat China atas legitimasi Partai Komunis semakin meningkat karena Partai Komunis adalah pihak yang paling gigih berjuang saat pendudukan Jepang."

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."

"

---

ABSTRACTIn Post-war Japan as a Sea Power, Alessio Patalano incorporates new, exclusive source material to develop an innovative approach to the study of post-war Japan as a military power. This archival-based history of Asia's most advanced navy, the Japanese Maritime Self-Defence Force (JMSDF), looks beyond the traditional perspective of viewing the modern Japanese military in light of the country's alliance with the US. The book places the institution in a historical context, analysing its imperial legacy and the role of Japan's shattering defeat in WWII in the post-war emergence of Japan as East Asia's 'sea power."

"The central puzzle in the study of Japanese foreign policy has been why Japan has continued to play a passive role in international affairs, despite its impressive economic and political power. Challenging this central puzzle, the core argument of this study is to present an alternative path for the study of Japanese foreign policy. In fact, in recent years Japanese foreign policy has become less dependent on the United States, more strategic towards Asia, and more energetic towards international."