Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank memiliki banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara pemberian kredit. Dimana calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan yang memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan pembayaran kredit oleh debitur. Salah satu tuntutan dalam lapangan hukum perbankan, khususnya dalam pemberian fasilitas kredit adalah perlindungan bank bilamana terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap variasi pemberian agunan fasilitas kredit. Ingkar janji merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kredit bank. Oleh karenanya dalam suatu perjanjian kredit bank dirumuskan klausula-klausula untuk membatasi ingkar janji. Dalam perjanjian kredit bank klausula-klausula dimaksud cenderung melindungi terhadap nasabah kreditur. Hal ini dapat dipahami, karena dalam perjanjian kredit bank pihak kreditur atau bank memiliki kepentingan untuk melindungi pemberian kreditnya dari risiko nasabah debitur yang nakal. Salah satu dari variasi perlindungan hukum tersebut adalah adanya klausula janji ingkar silang (cross default) yang menyilangkan adanya wanprestasi pada salah satu atau lebih perjanjian. Pada penelitian ini dibahas bahwa klausula cross default lahir sebagai wujud Pasal 1338 KUHPerdata dan berperan penting dalam mempercepat penyelesaian hutang bilamana terjadi kondisi kredit bermasalah. ......Bank has various functions, one of its functions is distributing fund from people who has excess of fund to people who in needs of fund by granting credit. The prospective debtor should fulfill some requirements to convince the bank of the ability of the prospective debtor. Specifically in credit granting, one of the banking law demand is the bank protection in the event of default. Therefore the law should be able to give the appropriate protection in the credit agreement. However event of default is the unwanted conditions by the parties who are bounds in the credit agreement. Therefore in the bank credit agreement in intends to protect creditor. This can be understand because in credit agreement bank, a creditor or bank has an interest to protect the provision of credits from risk customers debtors who mischievous. One of the variation for protecting the law is the cross default, Cross default is a provision in a bond indenture or loan agreement that puts a borrower in default if the borrower defaults on another obligation. This study discuss that the cross default as the improvement of 1338 Civil Code and having significant effects to loan settlement in accelerating loan payment when the defaults happened.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis terhadap Cidera Janji yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pengembalian fasilitas pembiayaan berdasarkan jadwal angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudharabah yang sifatnya Natural Uncertainty Contract dengan melakukan studi pada kebijakan penggunaan akad standar PT. Bank Syariah X. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan review terhadap klausula cidera janji pada Akad Standar. Sehingga dalam pembuatan klausula Cidera Janji sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori-teori akad, fatwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). ......This thesis discusses the analysis of default of contract, caused by the mismatch of return based financing facility scheduled principal installments that are in Mudharabah Natural Uncertainty Contract by conducting policy studies on the use of standard contract PT. Bank Syariah X. This thesis use normative research methods to the type of evaluative research to conduct a review of default of contract clause in the Standard Akad. Thus, in the drafting of default of contract clause, in accordance with the principles of contract theories, fatwa and provisions of applicable legislation (positive law).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan dari janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, akibat hukum dari janji untuk melangsungkan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janjinya untuk dikawini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai penerapan janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah janji untuk melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian, akan tetapi apabila akibat dari tidak dipenuhinya janji tersebut telah melanggar norma kesusilaan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. ......This thesis reveals any implementation of an agreement to do marriage in Indonesia, legal consequences of such agreement and legal protection for the aggrieved party based on the consideration of Indonesian Supreme Court?s judgments. Furthermore, this thesis also compares Indonesian and Dutch regulations regarding the implementation of agreement to do marriage. The research on such questions resulted to conclusion that any consent in such agreement to do marriage does not establish any legal obligation or other legal consequences, so that such conduct can not be sued or claimed for compensation. Otherwise, if then found that such consent had violated with the norms of decency,then such conduct can be qualified as an Unlawful Act.

Abstrak :
ABSTRACT
Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji untuk menikahi, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 3277 K/Pdt/2000 dimana ke-tiga permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut penggantian kerugian. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa dasar hukum dalam penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi menurut hukum perdata Indonesia adalah menggunakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum dari Hukum Islam adalah menggunakan kaidah fiqih yaitu kaidah Laa Dharara Walaa Dhirar.

---

ABSTRACT
The main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Writer rsquo s background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriage rsquo s promise cases that results materiil and immateriil loss especially for women whose khitbah are canceled unilaterally. There are three problems that will be discussed in this thesis. First, is about the juridical position of promises to marry. Second, is about the application of the law on claiming compensation due to false promises of marriage. And third, the law consideration used by the judge on decision number 3277 K Pdt 2000 and all of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Juridical ndash normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Civil Law and Islamic Law Fiqh. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Civil Law and laa dharaa walaa dhirar principle in Islamic Fiqih Law someone who is disadvantages by false promises to marry can claim for compensation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim fisik atas apa yang dijanjikan tersebut pada brosur. ......This Mini Thesis explain regarding the violation of a covenant by a developer which was contained in a written advertisement (brochure) which was between the developer and the consumer and they had engaged a contractual relationship without containing the covenant of the such advertisement on the contractual relationship. This research is qualitative research with a prescriptive design. The result of such research concludes that for such violation of covenant by the developer, the correct basis of the claim would be either, (1) breach of contract, in case, such covenants contained in the brochure specifically; and (2) Tort, in case, such covenants are not contained in the brochure.

Abstrak :

Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum akibat ingkar janji untuk menikah pada putusan pengadilan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng dimana kedua permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa menurut hukum perdata Indonesia, seseorang yang merasa dirugikan karena janji kawin dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, namun tidak semua perbuatan ingkar janji untuk menikah secara langsung dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dilakukan tinjauan lebih lanjut dengan melihat fakta hukum yang ada.

 

 

---

The main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law. Writer's background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriages promises cases that results both material and immaterial loss. There are two problems that will be discussed in this thesis. First, is about how Indonesian Marriage Law regulate the act of false promises upon marriage as an act of tort, and second, about the law consideration used by the judge on court decision number 897/Pdt.G/2017/PN.Tng. All of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law. Juridical-normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Marriage Law because it might be considered as an act of Tort. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Law, is that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation, but at the end its all in the hand of judges so the judge needs to see what happened infact.

 

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma TCPGS) No. 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma PTCPGS) no. 4 tahun 2019, khususnya dalam pelaksanaan terhadap sengketa yang berhubungan dengan tanah sebagai objek yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan sederhana. Lembaga peradilan diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan tentang Gugatan Sederhana sebagai suatu respon atas hal tersebut. Gugatan sederhana berdasarkan Perma TCPGS jo. Perma PTCPGS secara khusus mengecualikan sengketa hak atas tanah dari Gugatan Sederhana, hal ini berlaku untuk gugatan cidera wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum dan merupakan syarat mutlak supaya suatu gugatan dapat diterima dalam tata cara gugatan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya dalam perkara no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik di Pengadilan Negeri Biak, ditetapkan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Biak tidak dapat diterima dengan alasan bahwa di dalam perkara tersebut terdapat objek terkait atas barang milik tergugat berupa sebidang tanah. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai sederhana atau tidaknya suatu gugatan serta sederhana atau tidaknya suatu pembuktian dalam Perma TCPGS Jo. PTCPGS belum diatur dengan jelas. Idealnya ditinjau dari tujuan hukum, maka perlu adanya definisi atau acuan mengenai sengketa hak atas tanah yang jelas, ketentuan sederhana tidaknya suatu gugatan yang dibuat secara objektif, ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memeriksa pokok perkara cidera janji, serta ketentuan pembuktian sederhana terhadap sengketa yang berkaitan dengan tanah sebagai objek. ......This paper analyzes how the concept small claim court is regulated in the Supreme Court Regulation on Procedures for Implementing small claim court (Perma TCPGS) No. 2 of 2015 Jo. Supreme Court Regulation concerning Amendments to Procedures for Implementing small claim court (Perma PTCPGS) no. 4 of 2019, especially in the implementation of disputes related to land as an object that is excluded from filing a small lawsuit. Judicial institutions are expected to be able to follow the economic development of society, so that the Supreme Court forms a regulation regarding small claim court to respond the expectation. Small claim court based on Perma TCPGS Jo. The PTCPGS Perma specifically excludes land rights disputes, this applies to lawsuits for breach of contract or lawsuits for unlawful acts and is an absolute requirement for a lawsuit to be accepted in the small claim court procedure. However, in its implementation in case no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik at the Biak District Court, it was determined that the breach of contract lawsuit filed by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Biak Branch Office cannot be accepted on the grounds that in the case there is an object related to the defendant's property in the form of a plot of land. This is due because the rule regarding whether a claim is simple or not and whether the proof is simple or not in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS have not been clearly regulated. Ideally, in terms of legal objectives, there needs to be a clear definition or reference in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS regarding land rights disputes, an objective rule on whether or not a claim is small claim, a rule that requires the judge to examine the subject matter of breach of contract, as well as a rule for simple proof related to land as an object.

Abstrak :
Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah perlu pengaturan khusus, serta mengapa tindakan ingkar janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukannya wanprestasi, hal ini menjadi bahasan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian lapangan yang bersifat empiris, yaitu identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (adat) yang terkait janji kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang janji kawin dalam Pasal 58 KUHPerdata dan Pasal 11, 12, 13 KHI serta penjelasan Pasal 6 (1) UU Perkawinan telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kaum perempuan pada umumnya, yaitu dalam bentuk pencegahan agar perempuan tidak mempercayai janji kawin. Ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang, namun dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, telah cukup untuk dijadikan acuan bagi perempuan yang dirugikan akibat ingkar janji kawin, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus. Ingkar janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum karena ingkar janji kawin telah melanggar norma-norma adat dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu bahasan dalam hukum perikatan yang hanya menyangkut keperdataan saja. Namun janji kawin perlu juga diatur secara jelas dalam UU Perkawinan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

---

An agreement between two parties (in this case refers to a couple) to get into a marriage has been considered as an absolute material requirement. There is cases in which such an agreement would lead the couple to engage in a pre-marital sexual intercourse, which definitely brings harm more to the woman, and even worse if the agreement were violated by the man. However, is the law regulating the marriage promise has already provided a sufficient protection for the woman? Is the violation of the promise has been well regulated so that it can ensure that the woman victimized is really protected? Is there any need to make a new specific regulation concerning this matter? Why is the violation of this promise considered as a violation against the law, instead of misachievement? Such questions are those to be addressed in this research. The research applies an empirical field research method, that is, identification on the unwritten law or customary law (traditional law) concerning the promise to a marriage. The result shows that the jaw concerning this promise in the Article 58 of the Book of Civil Law and the Article 11, 12, and 13 of the Book of Islamic Law, as well as the Article 6 91) of the Law concerning Marriage have already provided a sufficient protection for the women in general, manifested in a prevention for the woman not to trust in such a promise. Such a false promise indeed is not regulated in the law. However, the Supreme Court's Jurisprudence No.3191 R/Pdt/1984 dated February 8th 1986 is considered to be sufficient to be treated as reference for the victimized women on this matter.

Abstrak :
Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak membayarkan uang tersebut merupakan tindakan yang mewujudkan sikap netral dan melindungi kepentingan para pihak. Tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan yang di kemudian hari menimbulkan masalah, maka sesuai ketentuan UUJN pasal 59 ayat (1) Notaris membukukan surat di bawah tangan sehingga Notaris bukan pihak dalam Akta dan dibebaskan dari segala tuntutan penjual.

---

This thesis discusses about Notary who defaulted the payment deposited by the buyer on an agreement. The agreement regulates the responsibilities regarding oral agreement between the parties in the future if problems arise between the parties. This thesis will discuss mainly about the consequences of an oral agreement. This thesis use research analytical descriptive method and qualitative data processing as well as inductive inference. The Notary who defaulted the payment is an action that embodies an attitude of neutrality and protect the interests of the parties. Notary responsibilities regarding oral agreement that in the future pose a problem, then appropriate Indonesian Regulation Regarding to Notary provisions of Article 59 paragraph (1) Notary is just a writer of an agreement thus made the Notary is not a party to the deed and of all charges sellers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal tersebut ternyata mengandung frasa cidera janji debitur yang menjadi salah satu penyebab masalah dimana kreditur dianggap berlaku sewenang-wenang, putusan ini juga tidak luput dari perdebatan ahli mengenai cidera janji debitur yang menjadi salah satu syarat eksekusi jaminan. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim pada sebuah putusan yang menyebutkan tentang kesepakatan cidera janji debitur. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan kesepakatan cidera janji debitur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa kesepakatan cidera janji debitur yang dimaksud Hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan tentang keperdataan yang berlaku di Indonesia. ......This paper discusses about the the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the debtor's breach of contract. The court decision is followed by the case between the debtor who is a consumer of PT. Astra Sedaya Finance as a finance company and also the defendant in the case of illegal acts against the execuiton of consumer fiduciary guarantee. Not stopping until cassation, the Plaintiff also requested a statutory test on Fiduciary Law Number 42 of 1999 Article 15 Paragraphs 2 and 3, which the results set forth in this decision. These articles also contain the phrase of debtor's breach of contract which turns out to be one of the problem where the creditor is considered to be acting arbitrarily, this court decision also can not be seperated from the expert debate about the debtor's breach of contract which is one of the conditions of guarantee execution. These opinions finally brought the Panel of Judges to a decision whom stated about debtor’s breach of contract deals. To assess what is meant by the debtor’s breach of contract deals, the author uses the method of normative legal research that conducts research on primary and secondary legal sources. Finally the writer came to the conclusion that the Constitutional Court Judge Council statement about consent in breach of contract is not constitute with what has been written in Indonesian Civil Code.