Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas penggunaan tanah sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik antara Area Pelayanan (APL) PLN Distribusi Jaya Dan Tangerang dengan Mitra Kerja Non Bank. Kerja sama tersebut dilakukan oleh PLN sebagai salah satu cara PLN meningkatkan pelayanannya kepada Pelanggan, dengan cara memberikan kemudahan Pelanggan dalam membayar listrik di loket pembayaran (payment point) yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Pelanggan. Untuk itu Mitra Kerja dipercaya menerima uang hasil pelunasan tagihan rekening listrik yang diterimanya dari Pelanggan PLN, dan wajib menyerahkan seluruh uang hasil pelunasan kepada PLN. Mitra Kerja menyerahkan tanah Hak Milik kepunyaan seseorang sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut. Dikemudian hari si Pemilik Tanah merupakan Pelaku Kurang Setor terhadap uang hasil pelunasan tagihan rekening listrik, seperti pada kasus kurang setor uang rekening yang terjadi di beberapa APL PLN Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang, yang mengakibatkan kerugian bagi PLN. Kerugian tersebut menjadi utang Mitra Kerja (badan hukum) tersebut. Penggunaan tanah sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, menarik untuk dibahas karena tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah tersebut.

Abstrak :
Pengaturan penahanan sertipikat oleh Notaris sebagai jaminan pelunasan Honorariun Notaris masih belum jelas. Tesis ini membahas Penahanan Sertipikat Hak Milik Oleh Notaris Sebagai Jaminan Pelunasan Atas Honorarium Notaris terhadap Putusaan Nomor 37/Pdt/2020/Pt Mks. Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan makna yang jelas terkait ketentuan tersebut dan hanya menetapkan batas maksimal honorarium yang harus di terima Notaris, dengan tidak adanya kepastian tersebut membuat permasalahan pembayaran Honorarium ini kerap terjadi. Akibatnya Notaris/PPAT dituduh melakukan penguasaan terhadap sertipikat milik klien dengan melawan hukum. Penjaminan sertipikat kepada Notaris/PPAT belum diatur secara tegas dan jelas mengenai adanya kewenangan/kewajiban dan larangan Notaris/PPAT untuk menerima jaminan terkait proses pelunasan Honorarium Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris berwenang untuk melakukan penahanan sertipikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan mengenai jaminan dengan melakukan Novasi Obyektif. Notaris dan Klien dapat beritikad baik dengan melakukan perjanjian tertulis sebelum pembuatan akta terkait pembayaran Honorarium, dan jaminan atas Tanah dapat di lakukan dengan melakukan pendaftaran hak tanggungan kepada Badan Pertahanan Nasional ......The arrangement for the detention of the certificate by the Notary as a guarantee for the repayment of the Notary's Honorariun is still unclear. This thesis discusses the Detention of Ownership Certificates by a Notary as a Guarantee of Payment of the Notary's Honorarium for Decision Number 37 / Pdt / 2020 / Pt Mks. The Law on Notary Position still does not provide a clear meaning regarding these provisions and only establishes the maximum amount of honorarium that must be received by the Notary Public, in the absence of such certainty, the problem of paying this honorarium often occurs. As a result, the Notary/PPAT is not guilty of making a mistake against the client's certificate against the law. The guarantee of certificates to Notaries / PPAT has not been regulated explicitly and clearly regarding the authority / obligations and prohibitions of Notaries / PPATs from receiving guarantees related to the process of paying off the Notary's Honorarium. This study uses a normative juridical research method with a prescriptive type of research. The result of this research is that notaries who practice to hold certificates are based on the principle of freedom of contract, and provisions regarding guarantees by carrying out objective novation. Notaries and clients can act in good faith by entering into a written agreement before making a deed related to payment of honorarium, and guarantees on land can be done by registering mortgage rights with the National Defense Agency