Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan pelanggaran laiu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan pelanggaran ialu lintas oleh petugas polisi PJR Bitung di jalan tol Jakarta-Tangerang dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga menjadi acuan bagi pimpinan Polri dalam mengambil Iangkah dan kebijakan, khususnya di bidang yang sama, di daerah lain.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, dan penelitian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang oleh petugas polisi PJR Bitung diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum lalu lintas. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah tingkah laku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.Tindakan penegakan hukum bidang lalu lintas yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung berupa penegakan hukum bidang preventif dan penegakan hukum bidang represif. Penegakan hukum preventif dilakukan oleh petugas polisi P3R Bitung meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas. Pengaturan dan penjagaan dilakukan di lokasi rawan macet dan pelanggaran lalu lintas baik pada pagi maupun sore hari. Untuk pengawasan dan patroli dilakukan setiap scat diseluruh wilayah Induk PJR Bitung, mulai km 00 sampai dengan km 26,3, sesuai pembagian beat yang telah ditetapkan.Sedangkan penegakan hukum bidang represif dilakukan dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dan tilang. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum bidang represif ini dilakukan melalui berbagai variasi tindakan berdasarkan kebijakan individu dengan menganut asas diskresi kepolisian. Namun demikian diskresi kepolisian ini diintepresikan lain oleh masing-masing petugas polisi PJR Bitung, sehingga terjadi penyimpangan pekerjaan polisi, yang berdampak pada pelanggaran lalu lintas di jalan tol Tangerang masih banyak terjadi.Penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas polisi PJR Bitung tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat, khususnya pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga membuka peluang untuk melakukan pungli. Peran serta pengguna jalan tot yang melanggar, yang menyebabkan terjadinya pungli, ditunjukan dengan sikap yang selalu memohon kepada petugas polisi PJR Bitung, agar dibantu permasalahannya, dengan alasan karena terburu-buru atau berdomisili di luar kota. Sikap dan alasan pelanggar yang demikian, memancing petugas polisi PJR Bitung untuk membantunya. Namun dari bantuan yang sudah diberikan, terselip sebuah pengharapan agar yang dibantu mengerti. Hal ini melahirkan sikap saling membutuhkan antara petugas polisi PJR Bitung dengan pengguna jalan tol yang melakukan pelanggaran, dimana masing-masing mengharapkan imbalan dan jasa, sehingga yang terjadi adalah hubungan pertukaran.Di samping penegakan hukum bidang preventif dan represif, penanganan pelanggaran Iaiu lintas di jalan tol Tangerang ditunjukan melalui koordinasi dengan petugas pengamanan PT Jasa Marga, Pengadian Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang.Adapun implikasi dari basil penelitian tesis ini adalah pada peningkatan pemahamam diskresi kepolisian kepada petugas polisi PJR Bitung dan pengoptimalan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.Dengan demikian rekomendasi yang dapat diberikan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan tot Tangerang adalah 1) Membuat loket BRI di pintu gerbang tot Karang Tengah atau di pintu gerbang tol Bitung; 2) Merevisi rambu petunjuk "penggunaan lajur kanan hanya untuk mendahului" menjadi rambu peringatan; 3) Dengan mengacu pada pasal 213 KUHAP yaitu,"terdakwa dapat menunjuk seorang dengan Surat untuk mewakilinya disidang", Dit Lantas Poiri dapat membuat ketentuan tentang penunjukan petugas polisi Ialu lintas yang dapat mewakili pelaksanaan sidang; 4) , Menerapkan UU No 38 tahun 2004 pasal 56 junto pasal 63 ayat 6 kepada setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol; 5) Memberikan penyadaran kepada masyarakat melaiui penyuluhan bail( secara Iangsung maupun tidak Iangsung untuk tertib hukum dan tidak memberikan peluang kepada polisi untuk melakukan pungli; 6) Melakukan pembinaan rohani kepada petugas polisi P3R Bitung secara berkala; 7) Peningkatan dalam bidang pendidikan dan latihan kepada petugas polisi P3R Bitung sehingga dapat mewujudkan petugas polisi yang profesional; 8) Reward and punishment (penghargaan dan penghukuman)."

"ABSTRAKSistem jaringan distribusi, khususnya distribusi primer yang sudah lama dikenal, sebenarnya dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satu cara untuk itu ialah dengan memodifikasikan sistem jaringan lingkaran dengan sistem jaringan radial, yang dikenal sistem jaringan distribusi splndel. Dewasa ini sistem jaringan spindel tersebut diterapkan pada wilayah pengusahaan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Tujuannya untuk mendapatkan tingkat keandalan yang relatif tinggi, sesuatu dengan tingkat kopadatan bebannya. Dari hasil pengamatan dan evaluasi, ternyata sistem distribusi jaringan spindel ini dapat memenuhi harapan yang diinginkan, sesuai dengan kondisi dan tingkat teknologi yang dimiliki oleh negara kita."

"Salah satu upaya yang harus dilakukan perusahaan jasa dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, terutama karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Tanpa langkah itu, sulit bagi perusahaan tersebut untuk berhasil mengungguli pesaingnya pada era kompetisi yang ketat, dalam pasar global. Bagi perusahaan yang diberi hak monopoli sekalipun, kualitas pelayanannya kepada pelanggan, tetap tidak dapat diabaikan, karena sikap pelanggan yang semakin kritis. Segitiga Groonroos (gbr. 2.1.1) mengatur hubungan segitiga antara perusahaan, karyawan dan pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan disebut dengan pemasaran eksternal, hubungan antara perusahaan dengan karyawan, disebut dengan pemasaran internal sementara hubungan antara karyawan dengan pelanggan disebut dengan pemasaran interaktif.Dari tiga sisi segitiga Groonroos tersebut, sisi pemasaran internal dirasakan sangat penting bagi perusahaan jasa, guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan. Ada asumsi yang mendasari pentingnya pemasaran internal, yaitu : jika perusahaan memiliki "hubungan" baik dengan karyawannya dan demikian pula sebaliknya, maka kualitas pelayanan kepada pelanggan akan menjadi baik pula. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan kepada pelanggan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan jasa seperti PT. PLN (Persero), --sekalipun perusahaan ini adalah BUMN -- namun pemasaran internal dirasakan semakin penting dan harus mendapat perhatian pihak manajemen, mengingat sikap kritis pelanggan dan dibukanya kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan investasinya pada sektor infrastruktur kelistrikan. Dengan adanya ancaman seperti itu, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan pemasaran internal pada PT. PLN (Persero) pada umumnya, khususnya pada Kantor Cabang yang diteliti. Hasil analisis yang dilakukan pada 2 (dua) Kantor Cabang PT. PLN (Persero), yaitu Kantor Cabang Kota dan Kantor Cabang Gambir yang berada dalam lingkup PT. PLN Distribusi Jaya - Tangerang, menunjukkan bahwa pemasaran internal pada kedua Kantor Cabang tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan antara lain karena keterbatasan faktor sumber daya manusianya. Analisis terhadap faktor sumber daya manusia dengan menggunakan teori The Seven S (Mc Kinsey) yang diolah dengan Analitycal Hierarchi Proms. (AHP) dan Analisis Statistik, menunjukkan bahwa pemasaran internal pada kedua Kantor Cabang tersebut dihadapkan pada kendala lemahnya system (40%). Kendala lainnya adalah style (24%) dalam hal ini diartikan sebagai gaya kepemimpinan, disusul oleh staff (sumber daya manusia), skill (keterampilan) dan structure (struktur). Karena faktor-faktor yang diukur tersebut sangat menentukan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kedua Kantor Cabang yang diteliti dapat menerapkan konsep pemasaran internal. Disamping itu jugs untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dinilai dominan atau berpengaruh sangat besar pada konsep pemasaran internal."