Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Background: The maternal mortality rate in indonesia is still quate hight. At The Provincial level, the maternal mortality vary widely. West Java Province is the largest contributir to maternal mortality with the estimed nymber 19.8% of all maternal deaths in Indonesia. While the province of Yogyakarta contribution is relatively small (1.1%). Objective: To compare the provinsion of iron tablets by health workrs and pregnat women compliance consume, in urban slums in West Java Province and Yogyakarta. Methods: This study describes and analyzes object that is obtained from the Riskesdas 2010. Result: based on the characteristics, the majority of mother in the province of Yogyakarta are in middle education level, working as self employed/farmer/fisherman/laborer. Meanwhile, in West java province , most ly just poorly educated and do not have a job. Total ownership of health insurance in the province of Yogyakarta relatively more than in province of West java. Based on the scope of the giving of iron tablets, it appears that most of the mothers in the provingnce of West Java and Yogyakarta get iron tavlets during pregnancy (84.7%). However, this condition is much different when viewed dfrom the precentage of pregnant woman who consumed least 90 tablets of iron tablets. seen that pregnant woman who consumed iron tablets in west Java province only 12.6 percent. By contrast, in the provice of Yogyakarta, the consumption of iron tablets 90 percentage is quite high, reaching 60.0%. Conclusion: Converage giving iron tablets in Both Provinces relatively good. However, the consumption of iron tablets 90 tablets in Yogyakarta Province is relatively better than in West java Province. Recomendations: It is suggested for the provincial government of west Java and other areas for the promotion and extension through various media as well as to the to make a breakhrough, such as pointing person the closest of the pregnant mother for to be a supervisor and motivator for willing consume iron tablets during pragnancy 90 tablets.

Abstrak :
ABSTRAK
Agenda desentralisasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat pasca Reformasi 1998. Berbagai aturan diterapkan untuk memperkuat agenda-agenda desentralisasi itu sendiri secara institusional. Namun, meskipun penguatan terus dilakukan, masalah dalam pengelolaan daerah otonom tetap muncul, dengan salah satu kasus terbaru adalah konflik dalam penunjukan figur Sekda di Kota Bandung. Dengan berlatar belakang kasus tersebut, penelitian ini mencoba menyelidiki kekurangan dari berbagai program institusionalisasi desentralisasi yang telah diberlakukan selama ini dengan meneliti baik aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut hingga ragam aturan perundangan yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian tesis ini adalah: Mengapa konflik antara Ridwan Kamil dan Oded Danial dalam memperebutkan posisi Sekda Kota Bandung ini terjadi, dan apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi dan politik Smith dan Hill, dan teori konflik Simon Fisher dan Maurice Duverger. Dalam menemukan jawabannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus penunjukan Sekda Kota Bandung, telah terjadi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal yang bekerjasama dengan aktor-aktor politik pusat, kepada birokrat-birokrat senior baik di tingkat lokal maupun pusat. Politisasi tersebut terjadi dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah motif politik elit politik lokal Bandung dan Jawa Barat untuk mengamankan posisi Sekda Bandung sebagai sumberdaya politik dan politik balas jasa. Adapun faktor kedua adalah masih ditemukannya celah dalam sistem perundangan yang mengatur keberjalanan pemerintahan di daerah, baik dalam UU 23/2014, UU 5/2014, PP 11/2017, dan UU 10/2016. Celah tersebut terlihat di dalam bab yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah terkhusus di masa transisi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundangan yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan daerah di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, terkhususnya perbaikan dalam bab yang mengatur aturan main kekuasaan di masa transisi pemerintahan. Tidak hanya itu, peraturan perundangan yang mengatur ata kelola birokrasi di negara ini juga masih menyimpan celah politisasi yang bisa dimanfaatkan para elit politiknya. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa laju agenda desentralisasi di Indonesia terbukti masih sangat bergantung pada kemauan dan motif politik aktor-aktor elit politiknya, terutama di level pusat.

---

ABSTRACT
The decentralization agenda in Indonesia has progressed quite rapidly after the Reformation in 1998. Various rules were implemented to strengthen the decentralization agenda itself institutionally. However, despite continued reinforcement, problems in the management of autonomous regions continue to emerge, with one of the most recent cases being conflict is the appointment of local primary secretary figures in the city of Bandung. With this background, this study tries to investigate the shortcomings of various decentralization institutionalization programs that have been implemented so far by examining both the actors involved in the case and the various rules that have been established. The research question to be answered in this research is: Why did the conflict between Ridwan Kamil and Oded Danial over the position of Local Primary Secretary of the Bandung City occur, and what were they actually fighting for? The main theories used in this study were Smith and Hill's bureaucracy and politics, and conflict theory by Simon Fisher and Maurice Duverger. In finding the answer, this study uses qualitative research methods with a case study approach. This study found that in the case of the appointment of the Secretary of the City of Bandung, there had been a politicization of bureaucracy carried out by local political actors who collaborated with central political actors, to senior bureaucrats both at the local and national levels. The politicization occurred due to two factors. The first factor was the political motives of the local political elite of Bandung and West Java to secure the position of the Bandung Regional Secretary as a political resource in return. The second factor is the fact that there are still gaps in the regulatory system that regulate the running for local government, both in Law 23/2014, Law 5/2014, PP 11/2017, and Law 10/2016. The gap is seen in the chapter that regulates regional governance especially in the transition period of power. This study concludes that the legislation which governing the governance of local government administration in Indonesia still requires a lot of improvement, especially the improvement in the chapter that regulates the rules of play of power in the transition period. Not only that, the laws and regulations governing the management of bureaucracy in this country also still hold a gap in the politicization that can be utilized by the political elite. The theoretical implication of this research is that the pace of the decentralization agenda in Indonesia is proven to still depend heavily on the political will and motives of the actors of the political elite, especially at the central level.

Abstrak :
Salah satu perwujudan pelayanan digital di Jawa Barat adalah hadirnya aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Akan tetapi situasi pandemi yang berangsur membaik memberi isyarat bahwa aplikasi Pikobar disesuaikan agar dapat terus dimanfaatkan. Penelitian ini dilakukan di Jabar Digital Service (JDS) sebagai pengembang sekaligus penyelenggara Pikobar dengan tujuan untuk menganalisis layanan Pikobar sehingga dapat dimanfaatkan pascapandemi. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis potensi yang dimiliki oleh JDS, untuk menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya layanan kesehatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model strategi pelayanan sukses menurut Devrye (1997), yang dilihat dari tujuh aspek, yaitu Self esteem, Exceed expectation, Recovery, Vision, Improving, Care, dan Empowerment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh aspek tersebut telah dipenuhi oleh JDS. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan. Peningkatan layanan Pikobar dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan fitur-fitur yang akan dibuat di masa depan melalui dukungan berbagai strategi, seperti penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis digital, dukungan infrastruktur teknologi, dan transformasi Pikobar sebagai pusat layanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan Pikobar dapat berjalan secara optimal dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat di masa mendatang.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja PT Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank tampaknya memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sebagai tempat bertransaksi bagi masyarakat yang sesuai dengan syariah rslam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji t (paired sample test) pada tingkat signifikansi 95 %. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah antara sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank Jabar Syariah sesudah fatwa MUI lebih baik daripada sebelum adanya fatwa MU.

---

This research aims to evaluate the performance or PT. Bank Jabar Sharia before and after Fatwa MUI 16 Desember 2003 in regard to illicit of bank interest. The Fatwa MUI 16 Desember 2003 was released by commission fatwa of MUI which stated that bank interest is illicit and accordingly it was predicted to influence the sharia banking performance. Sharia banks have become the alternative of intermediary institutions according to Islamic thought. Using PT. Bank Jabar Sharia, its performance is evaluated by t test with level of significant 95%. It appears that there was difference performance PT. Bank Jabar Sharia between before and after the fatwa MUI was released. The results of the research indicated that after the fatwa MUI 16 December 2003 in regard to illicit of bank interest, the performance of PT.Bank Jabar Sharia was better than that before.

Abstrak :
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil.