Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK.Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita.Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi.Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%).Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan.

---

Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others.

During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system.

This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services.

Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously."

"Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 1997 berdampak pada kekeringan yang berkepanjangan dan turut berkonstribusi timbulnya krisis ekonomi, moneter dan krisis pangan. Dampak ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama keluarga miskin. Untuk mencegah terjadinya peningkatan angka penderita gizi kurang pada balita keluarga miskin, maka pemerintah melaksanakan bantuan khusus pelayanan kesehatan dan gizi melalui Program Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada Baduta (umur 6-23 bulan) dari keluarga miskin.Program PMT -P Baduta ini telah berjalan sejak tahun 1998, namun sampai saat ini belum diketahui sampai dimana keberhasilan program tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauhmana keberhasilan program PMT-P baduta keluarga miskin dihubungkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.Disain penelitian ini adalah cross sectional. Sampel terdiri dan 111 baduta keluarga miskin dan 45 kader yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PMT-P. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT-P di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil, bila dilihat dari indikator kenaikan berat badan baduta baru mencapai 47,7 % pencapaian cakupan baru 26,7 %. Ada hubungan bermakna antara prosedur pemberian dan tempat pemberian dengan kenaikan berat badan baduta (p<0,05), demikian juga terhadap pencapaian cakupan ada hubungan bermakna dengan variabel pencapaian sasaran, pendataan sasaran dan pendanaan.Dana PMT-P dari pusat masih kurang, banyak sasaran baduta keluarga miskin yang belum mendapat paket PMT-P, sementara itu prevalensi KEP masih cukup tinggi. Maka untuk mencegah KEP balita bertambah dan menjadi lebih buruk perlu dukungan dana yang berasal dari pemerintah daerah baik dukungan dana PMT -P maupun dana operasionalnya dalam rangka membangun surnber daya manusia sejak dini dan mencegah terjadinya lost generation.

---

Prolonged dry period in 1997 had impacted on extended drought and had contributed to the raise of economics, monetary, and food crises. These impacts were strongly felt among middle-low economic community especially those who were poor. To prevent the increasing prevalence of malnourished children among poor families, Government implemented a special aid in health and nutrition care through Social Safety Net in Health (JPS-BK). One form of the aid was Food Supplementation Program Recovery Type (PMT-P) targeted to children under two years old (6-23 months old) of poor families.

This PMT-P program had been running since 1998, however until now there was no information about the success of the program. This study aimed to analyze how success was the PMT -P program in Rajabasa Subdistrict, District of South Lampung, as well as its contributing factors the program and, in turn, fulfill local community's demand.

Design of the study is cross sectional. Subjects were 111 under two children of poor families and 45 cadres who directly involved in the implementation of PMT-P program. Data were analyzed univariately and bivariately. The study results show that the implementation of PMT-P program in Rajabasa Subdistrict was not successful as indicated by the increase of body weight which was only 47.7%, and very low coverage of 26.7%. There was significant relationship between supplementation procedure and place of supplementation with body weight increase (p