Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang kedua kali bagi golongan Tionghoa yang tunduk pada KUHPerdata dimana perkawinan kedua yang dilakukan tanpa diketahui oleh istri pertama sehingga menimbulkan permasalahan ketika si suami meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris selaku salah stau pilar hukum dapat melakukan penemuan hukum dalam membuat akta yang berkaitan dengan perkawinan poligami tapi golongan Tionghoa.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan hukum kewarisan Islam yang diangkat sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) belum sepenuhnya dipraktekkan pada pembagian harta waris bagi umat Islam sendiri. Keengganan untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dengan alasan menuntut keadilan, persamaan hak maupun sifat keserakahan untuk menguasai harta, lebih-lebih dalam pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua pada perkawinan poligami atau yang melakukan kawin cerai. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah riset lapangan yang menggunakan metode eksploratif-kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak waris istri kedua yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan validitas data yang dibutuhkan yaitu dengan metode penelitian partisipatif atau PRA (Participation Research Approach), karena penggalian data mengenai pembagian warisan merupakan hal sensitif yang dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakat sehingga diperlukan pemahaman bersama antara responden dan peneliti dalam penggalian data lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih rendah, dibuktikan adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan anak-anak dari istri pertama terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua, terlebih lagi apabila pada perkawinannya dengan istri kedua tersebut tidak dikaruniai anak. Sedangkan hak dan perolehan istri kedua dalam pembagian harta waris tersebut telah diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan pasal 180 Instruksi Presiden Republik Indonesia Noiuor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).