Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepatuhan penerapan akad Istishna dalam penyaluran dana pada perbankan syariah ditinjau dari ketentuan terkait, yakni Fatwa DSN MUI No No 06/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek transaksi perbankan syariah, para pelaku perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat syariah dan ketentuan hukum positif yang ada. Adakalanya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum ada keselarasan dalam penerapannya, sehingga seringkali transaksi-transaksi pada perbankan syariah menabrak ketentuan hukum syariah itu sendiri atau hukum positif yang ada. Penelitian ini bersifat normatifyuridis dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif terkait dan ketentuan-ketentuan syariah nya. Dengan membandingkan bagaimana praktek di perbankan syariah dan bagaimana ketentuan hukum dan syariah mengatur suatu transaksi, diharapkan dapat diketahui sejauh mana bank syariah comply dengan ketentuan-ketantuan tersebut. Karena beragamnya produk, akad dan transaksi syariah, maka penelitian akan memfokuskan pada akad Istishna, dalam kerangka penggunaan akad Istishna untuk penyaluran dana di perbankan syariah. Penerapan akad Istishna akan ditinjau melalui ketentuan syariahnya, yakni Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan dari sisi ketentuan perundang-undangan akan menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa ketidakpatuhan dalam transaksi yang menggunakan akad Istishna di perbankan syariah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena sulitnya menjalan ketentuan yang bersifat syariah untuk dijalankan ke dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktek serta dari sisi bisnis perbankan syariah.

---

This thesis discusedd aboutCompliance Analisys Application of Istishna Agreement on Disbursement at syariah banking Under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. Practically on Syariah Banking, the practitioner tied to syariah regulation and positif law. Sometimes the regulation is no harmonic on the application, so many times transactions on Syariah Banking crash with syariah regulation and positif law. This research was conducted legal research library and researching any relevant regulation and any syariah regulation. With compare about practical and and how syariah regulation and positif law regulate the transaction, be expected we can know how far Syariah Banking comply with any regulation who regulate it. Because many kinds of product, agreement and syariah transaction, so this research will focus on Istishna Agreement, in the case of application of Istishna Agreement to disbursement fund at Syariah Banking. The application of Istishna Agreement will be reviewed under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. The research shown there some un-comply on transaction which use Istishna Agreement on Syariah Banking. The un-comply because difficulty to applied syariah regulation on positif law, practically, and business side of Syariah Banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bi tamlik disertai dengan wa?d perpindahan kepemilikan objek sukuk. Hasil penelitian menyarankan untuk dilakukan sosialiasi akad istishna? di pasar modal, pengesahan undang-undang pasar modal syariah, dan kajian dari aspek akuntansi syariah terhadap skema tersebut.

---

The focus of this study is the usage of istishna? in sukuk issuance from judicial review. The purpose of this study is to understand the transaction scheme of global istishna? sukuk issuance and the possibility of the scheme to be implemented in Indonesia based on local regulation. This research is qualitative normative with statue approach. Istishna? is used as the first transaction in global sukuk issuance continued to the next transaction, ijarah (lease to own) or paralel istishna?. This scheme could be implemented in Indonesia with ijarah muntahiya bi tamlik and promise (wa?d) to transfer ownership of the object. The result of this research suggest to held a socialization of istishna?, legalization of Sharia Capital Market, and a study of sharia accounting relating this scheme."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan Bank Syariah cukup tinggi karena pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif (legal approach) dengan tipe penelitian yang bersifat explanatoris untuk memaparkan bagaimanakah kesesuain pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, masih belum melindungi kepentingan nasabahnya, dengan tidak menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak, seperti tidak mencantumkan klausul secara detail tentang hak-hak nasabah dalam mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dan notaris dalam hal ini tidak ikut serta dalam menentukan kontruksi hukum dalam akad istishna? tersebut. Penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah telah ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri terutama setelah adanya masalah mengenai tertundanya serah terima rumah oleh pengembang kepada nasabah. Sanksi yang diberikan Bank Syariah Mandiri ke pengembang berupa teguran dan kepada nasabah pembiayaan rumah yang bermasalah melalui pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan.

---

The public interest to buy a house through financing in Islamic Bank is quite high because the profit margin in istallments is flat. This research was done through legal approach method and the type of research is explanatoris to explain how is the implementation of Islamic House Financing in indent land using Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri compared to the regulations and how is the completion of Istishna?s financing according to Islamic principles. The conclusion of the implementation of Islamic House Financing in indent land with Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri has been complied with the regulations. However, it?s still need improvement due to the right of the customer is not protect well in the agreement (Akad Istishna?) by not applying the principle of balance in the agreement, such as didn?t include detail clauses about the rights of customer in terms of following and claim the life insurance and fire insurance and notaris in this case does not participate in determining the legal construction in the agreement. Completion of financing troubled according to Islamic principles has been pursued by Bank Syariah Mandiri, especially after they have problem regarding the delay of house?s handover from developer to the customer. The action from Bank Syariah Mandiri to this developer is only using warning letter and for the troubled home financing customers will have finance restructuring."

"Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi risiko kredit, sebagaimana bank konvensional. Bank syariah dinilai sangat penting untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko maksimal yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukannya. Sebagai sebuah studi kasus, perhitungan risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode pendekatan internal dan standar.Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data pada Bank Syariah X, pada Periode Maret dan April 2005. Pendekatan Internal dilakukan dangan Metode CreditRisk+ sedangkan Pendekatan Standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).Hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode CreditRisk+ menunjukkan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan risiko menggunakan pendekatan internal dengan metode CreditRisk+ dianjurkan untuk digunakan oleh Bank Syariah X di samping pendekatan Standar dengan metode yang dianjurkan oleh Bank Indonesia.

---

Funding that was done by the Islamic Law Bank dealt with the risk of credit, like in the conventional bank. The Islamic law bank was judged very important to do the calculation against the level the maximal value of the risk that possibly happened to funding that the implementation. As a case study, the calculation of the risk of funding was counted by making use of the internal approach method and the standard.

In this study, the data that was used was the data to the Bank Islamic X in the Period of March and April 2005. The Internal approach was carried out with the Method CreditRisk+, whereas measuring the risk based on the standard approach acknowledge as the Asset weighed based on the Risk (ATMR).

Results of the calculation that was carried out with the method CreditRisk+ pointed out the risk that lower if compared with the Asset method was weighed according to the Risk (ATMR). So as to be able to be concluded that the calculation of the risk of making use of the internal approach with the method CreditRisk+ was recommended to be used by the Bank Islamic X beside the standard approach with the method that was recommended by the Central Bank (Bank Indonesia)."