Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Abstrak :
Permasalahan proses perdamaian antara Palestina-Israel pada masa pemerintahan PM. Benjamin Netanyahu juga masih merupakan persoalan yang kompleks untuk dicarikan upaya-upaya untuk menghidupkan perundingannya. Kemacetan proses perundingan tersebut disebabkan oleh adanya kekakuan sikap Israel di bawah kepemimpinan PM. Benjamin Netanyahu serta sikap keras partai pendukungnya dari kelompok radikal/ultra nasionalis yang tidak pernah mau berkompromi dengan adanya semboyan ?Keamanan untuk Perdamaian? dengan menerapkan kebijakan tiga tidaknya, yaitu: tidak akan ada negara Palestina merdeka; tidak akan ada perundingan mengenai status kota Jerusalem; dan tidak akan mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah serta mengadakan pernbangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur milik Arab. Namun adanya tekanan dan ancaman dari pihak domestik yaitu dari kelompok garis keras yang berkoalisi dengannya di kabinet dan kelompok garis moderat membuat Benjamin Netanyahu berada dipersimpangan jalan. Di lain pihak pengaruh asing juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel di bawah pemerintahan Netanyahu, sehingga dengan banyaknya desakan-desakan baik dari pihak domestik serta asing tersebut, akhirnya PM, Benjamin Netanyahu mau juga untuk menandatangani perjanjian Wye River. Namun demikian akibat dari penandatangan perjanjian tersebut kalangan garis keras di dalam negeri menggulirkan mosi tidak percaya serta ingin mempercepat pemilu, karena Netanyahu dianggap telah berkhianat dengan memberi konsensi pengembalian wilayah pendudukan kepada Palestina melalui perjanjian Wye River. Di lain pihak kelompok moderat yang diwakili oleh partai Buruh, bersikeras bahwa Netanyahu harus sungguh-sunguh di dalam melaksanakan isi perjanjian Wye River dan menekan Netanyahu dengan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka. Indikasi lain dari jatuhnya pemerintahan Benjamin Netanyahu di dalam pelaksanaan politik luar negeri Israel terhadap perjanjian Wye River adalah adanya ancaman dari pihak asing yaitu dari Amerika Serikat, Uni Eropa serta dari negara-negara Arab. Kejatuhan serta kekalahan pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam pemilu yang dipercepat dapat dilihat dari perolehan suara yang dimenangkan oleh partai Buruh serta merupakan cermin penolakan rakyat Israel terhadap koalisi sayap kanan yang selama tiga tahun berkuasa lebih banyak mengharnbat proses perdamaian dengan Palestina yang menyebabkan hubungan Israel dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Arab menjadi tegang. Di kalangan rakyat Israel sendiri, sikap keras Benjamin Netanyahu telah mempertajam perpecahan antara kelompok Yahudi sekuler dengan kelompok keagamaan konservatif.