Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perempuan ulama dapat disebut sebagai aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional. Secara lebih spesifik, mereka termasuk dalam kaum feminis Islam karena adanya prinsip keadilan gender yang dijunjung dalam mengadvokasi hak perempuan. Tesis ini menganalisis dua hal yakni mekanisme advokasi oleh perempuan ulama progresif dan tantangan yang dihadapi mereka untuk konteks Indonesia. Dalam menganalisis mekanisme advokasi yang dilakukannya, peneliti menggunakan kerangka konseptual jaringan feminis transnasional berupa politik informasi, simbolik politik, leverage politic, dan akuntabilitas politik. Pada konteks politik informasi, peneliti menemukan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai alat dalam mengedukasi nilai-nilai hak perempuan. Pada level simbolik politik, tokoh perempuan Muslim salah satunya seperti Aisyah digunakan oleh perempuan ulama Indonesia untuk mengadvokasi nilai kesetaraan perempuan dalam dunia politik. Selain politik informasi dan simbolik politik, para aktivis juga menggunakan strategi leverage dan akuntabilitas politik sebagai bentuk penggalangan dukungan dari organisasi internasional maupun forum dunia dalam upaya advokasi hak perempuan. Meskipun dukungan hadir dari berbagai pihak, tantangan tetap dihadapi oleh perempuan ulama. Peneliti menemukan tiga tantangan yakni adanya peningkatan kekuatan kelompok Muslim konservatif yang cenderung menolak prinsip keadilan gender, ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan pro perempuan, serta adanya stereotipe buruk dari sebagian kalangan mengenai nilai kesetaraan perempuan. Sebagai aktor non negara, perempuan ulama progresif menjadi menarik untuk diteliti. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai kritik terhadap kajian HI yang cenderung state centric dan abai terhadap perempuan dan isu moralitas, serta untuk mengisi kekosongan literatur pada isu jaringan advokasi transnasional yang cenderung sekular.

---

Women ulama is one of non-state actor in International Relations. For more specific, women ulama could be categorized as Islamic feminist because upholds gender equality value within Islam as a strategy to advocate womens rights. This research analyses two things. First, on how they advocate womens rights in Indonesia through transnational advocacy networks perspective. Information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics are used by them to pursue their goal. In term of information politics, the role of technology such as internet is significant to disseminate gender equality value. Symbolic politics refers to how women ulama use some women figures in politics to narrate that they have equal capability in leadership and public sphere. Meanwhile leverage and accountability politics refers to transnational networking between women ulama Indonesia some international organizations and world forum to gain more power and support. Even though they gain support, we could not negate the challenges. First, the emerging of conservative Islamic populism in any part of the world that affects Indonesia. It does not only threaten democracy but also the value of gender equality. Second, the lack of political will coming from Indonesian government to promotes womens rights. Third, the presence of bad stereotype about gender equality becomes another issues for women Ulama. As one of non-state actors, women ulama is significant to discuss. Their presence has three critical points for International Relations subject. First, the significant of women Ulama as non-state actors in global politics. Second, the matter of morality that tends to be neglected by IR. Three, the matter of religious dimension in transnational advocacy networks"

"Penelitian ini melihat feminisme Islam dalam film 10 (2002) karya Abbas Kiarostami dan film Persepolis (2008) karya Marjane Satrapi mengenai perempuan Muslim yang independen yang hidup di tengah masyarakat Iran. Pendekatan feminisme Islam tentang hijab dari Qassim Amin dan Fatima Mernissi, beserta contoh kasus yang berkenaan dengan feminisme dan fundamentalisme Islam dari Haideh Moghissi di negara-negara Muslim, digunakan untuk mengamati bagaimana gagasan feminisme dimunculkan menghadapi dominasi laki-laki, dan bagaimana citra perempuan sebagai korban atau perempuan yang berpotensi memperjuangkan kesetaraan ditampilkan dalam kedua film, 10 dan Persepolis. Penelitian feminisme Islam didesain dengan analitis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan feminisme Islam dalam kedua film tersebut mampu membangun citra perempuan yang mengemukakan potensi diri dan berhak untuk setara dengan laki-laki.

---

The focus of this study is an Islamic Feminism in Abbas Kiarostami?s movie 10 (2002) and Marjane Satrapi?s Persepolis (2008), concerning independent Moslem women who live in Iranian society. The approach of Islamic feminism, Qassim Amin and Fatima Mernissi?s concepts of hijab along with cases of study from Haideh Moghissi relating to feminism and Islamic fundamentalism in Moslem countries, are used to view how the ideas of feminism emerge facing male domination and how women?s portrayal pointed out as victims or the opposite, as an image that potentially struggling for equality, showing in these pictures. The research of Islamic feminism is designed to descriptive analytical method. The result indicates that Islamic feminism in these two movies are women who have been able to built a portrayal of women who put forward their potential and have the right to be equal with men."

"ABSTRAKTesis ini menggunakan perspektif Cultural Studies dalam menelusuri negosiasi dan strategi feminisme Islam melalui akun Instagram @mubadalah.id, @muslimahfeminis, dan @cherbonfeminist, yang berupaya untuk meraih hak bersuara perempuan muslim atas pertentangan poligami dan kekerasan seksual di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan metode netnografi serta analisis kualitatif pada setiap unggahan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontestasi antara wacana Islam dan feminisme yang dilihat dari identitas masing-masing akun, isu-isu yang dihadirkan, dan dinamika kolom komentar. Penggunaan metode reinterpretasi tafsir dominan pada pemaknaan Al-Quran dan hadis oleh @mubadalah.id, @muslimahfeminis, dan @cherbonfeminist menghasilkan Instagram sebagai medium literasi digital feminisme Islam untuk mengkritisi kembali wacana poligami dan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa proses literasi media digital didukung oleh suara otoritas yakni intelektual muslim dan aktivis gender berlatar belakang muslim, serta penggunaan strategi positioning untuk meruntuhkan dominasi patriarki yang disematkan pada teks agama Islam. Keberlangsungan ini menggambarkan sebuah kontestasi wacana feminisme dan Islam yang nyatanya sama-sama menyoroti persoalan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga melihat ada upaya aktivisme media melalui konsep digital sisterhood dan mekanisme penggunaan tagar oleh @mubadalah.id, @muslimahfeminis, dan @cherbonfeminist. Hasil penelitian menunjukkan konsep digital sisterhood dibangun menggunakan narasi personal, sedangkan tagar berfungsi sebagai alat strategi aktivisme media, penyebaran ideologi feminisme Islam, dan branding nama akun @mubadalah.id melalui tagar #mubadalah. Instagram sebagai media sosial yang menitikberatkan pada konten visual menjadi medium counter-voice (narasi perlawanan) feminisme Islam dalam meraih pemaknaan alternatif atas persoalan poligami dan kekerasan seksual yang selama ini memosisikan perempuan dalam keadaan termarginalkan.

---

ABSTRACTFrom a Cultural Studies perspective, this thesis aims to problematize forms of negotiations and strategies of Islamic feminism social media, namely @mubadalah.id, @muslimahfeminist, and @cherbonfeminist. The main focus is Muslim women's voices over polygamy and sexual violence issues in Indonesia. The main research method is netnographic and qualitative analysis by interpreting the Instagram uploads that categorized according to the focus of the study. Research findings reflect a contestation between Islamic discourse and feminism as seen from the identity formation from each account, the issues presented, and the dynamics of the meaning-making process in the comment column. @mubadalah.id, @muslimahfeminis, and @cherbonfeminist criticize dominant interpretations of the Al-Qur'an and hadith, which means Instagram become a medium of digital literacy and awareness for Islamic feminism. This research found that the process of digital media literacy needs to be supported by the voice of authority namely Muslim intellectuals and gender activists with Muslim backgrounds. Furthermore, they also apply positioning strategies to undermine patriarchal dominance embedded in Islamic religious text, highlighting the issues of justice and gender equality. In addition, this study also uncovers digital sisterhood in social media activism through personal narratives and the empowerment through hashtags by @mubadalah.id, @muslimahfeminis, and @cherbonfeminist. The research also produces another function of hashtags as a strategy tool in media activism, spreading Islamic feminism ideology, and as the branding strategy by @mubadalah.id using hashtag #mubadalah. Instagram as a social media that focuses on visual content has an important role to help the process of counter-voice of Islamic feminism in achieving alternative meanings on issues of polygamy and sexual violence."

"Film Papicha (2019) yang berasal dari Aljazair menceritakan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasan dalam berbusana dan perlakuan setara dengan laki-laki. Artikel ini meneliti gerakan perlawanan dan perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak dan meraih kebebasan berdasarkan aspek naratif dan sinematografi film serta analisis perlawanan perempuan melalui kain haïk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep kajian film Boggs dan Petrie (2018) dan skema aktan A.J Greimas (1983). Untuk memperdalam analisis perlawanan perempuan akan digunakan konsep power feminism Naomi Wolf (1994) dan pendekatan feminisme Islam Mernissi (1991) untuk membahas busana muslim perempuan. Temuan analisis menunjukkan bahwa ada kesadaran perempuan akan kekuasaan atas dirinya sendiri yang direpresi oleh kelompok Islam fundamentalis. Perlawanan yang dilakukan Nedjma dan teman-temannya dalam mendapatkan hak dan kebebasan perempuan dilakukan melalui ekspresi berbusana, pemaknaan baru atas kain haïk, dan tindakan menolak peraturan kelompok Islam fundamentalis.

---

The film Papicha (2019) from Algeria tells the story of women's struggle to gain rights and freedom in clothing and equal treatment with men. This article examines the resistance movement and women's struggle to defend their rights and achieve freedom based on the narrative and cinematographic aspects of the film as well as an analysis of women's resistance through haïk cloth. This research uses qualitative methods with the film study concept of Boggs and Petrie (2018) and the actant scheme of A.J Greimas (1983). To analyze more about women's resistance, Naomi Wolf's (1994) concept of power feminism and Mernissi's (1991) Islamic feminist approach will be used to discuss Muslim women's clothing. Analysis of the findings shows that there is women's awareness of power over themselves which fundamentalist Islamic groups repress. The resistance carried out by Nedjma and her friends in gaining women's rights and freedom was carried out through expressions of clothing, new meanings for the haïk cloth, and actions to reject the rules of fundamentalist Islamic groups."