Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu sistem ekonomi Islam, zakat mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk mengangkat skala perekonomian negara. Apalagi Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, mempunyai sumber dana yang besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itulah penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui strategi kebijakn yang efektif untuk pengelolaan zakat di DKI Jakarta dengan menggunakan metode. Analytical Hierarchi Process (AHP). Perencanaan kebijakan pengelolaan zakat dan infak/sedekah yang dianalisis adalah pengelolaan di 5 wilayah DKI Jakarta yang dikelola oleh badan yang bernama BAZIS DKI Jakarta. Karena BAZIS yang dimaksud dalam tesis ini berwilayah di DKI Jakarta, maka data yang digunakan adalah data dari BAZIS DKI Jakarta dan BPS (Biro Pusat Statistik). Proyeksi penerimaan zakat yang akan diterima BAZIS DKI Jakarta selama 10 tahun mendatang (2002-2013) dihitung dengan memperhatikan peningkatan penduduk dan PDRB perkapita DKI Jakarta. Guna pembuatan proyeksi clan analisis game theory dilakukan pengisian kuesioner tahap dua dan tiga oleh 3 (tiga) orang responden, dengan asumsi penyusun ketiganya mewakili masing-masing ke}ompok pelaku; BAZIS DIG Jakarta dan LAZ yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena itu penulis menganalisis strategi kebijakan pengelolaan dana ZIS di DKI Jakarta dari tahun 1999-2002. Merencanakan dan ditindaklanjuti dengan tahap berikutnya menyusun proyeksi kebijakan pengelolaan BAZIS DIG Jakarta yang efektif dan menentukan alternatif kebijakannya dengan metode AHP. Pendekatan AHP dilakukan dengan analisis program komputer Expert Choice. Dad hasil penelitian diketahui bahwa kecilnya dana ZI5 yang masuk ke BAZIS DKI Jakarta disebabkan oleh kelemahan strategi kebijakan pengelolaan. Kurangnya kesadaran masyarakat muslim DKI Jakarta dalam membayar ZIS. Penyaluran dana ZIS produktif yang kurang tepat dimana seharusnya penekanan itu terletak pada pembangunan usaha kecil-menengah dan kurangnya transparansi penyaluran dana infak/sedekah.

Abstrak :
Salah satu strategi dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Dalam kurun waktu terakhir, banyak negara melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Terdapat tiga pilihan utama dalam membangun infrastruktur antara lain penyediaan secara langsung oleh pemerintah, kontraktual, dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (Public Private Partnership). Pemerintah di berbagai negara tertarik pada skema PPP karena beberapa alasan kuat terutama lebih rendahnya biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan lanjutan oleh pemerintah serta untuk mengurangi terpaparnya risiko bisnis langsung kepada Pemerintah. Keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung pembangunan telah mendorong inisiasi pelibatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu badan usaha yang dapat ikut berkontribusi yaitu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur adalah murni sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri adalah wajib. Sebagai dasarnya adalah kaidah, “Maa laa yatim al-wajib illa bihi fahuwa waajib.” (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu hukumnya menjadi wajib). Berdasarkan STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2022, 8 negara teratas yang memiliki tingkat implementasi ekonomi islam yang baik terutama di bidang investasi yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Jordan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turkey. Dengan itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi dan bank size di negara-negara dengan tingkat penerapan ekonomi islam yang baik. ......One strategy in achieving economic development is infrastructure development. In the last period, many countries have carried out infrastructure development to boost their economic growth. There are three main options in building infrastructure including direct provision by the government, contractual, and Public Private Partnership. Governments in various countries are interested in PPP schemes for several strong reasons, especially lower construction costs and follow-up maintenance costs by the government and to reduce direct business risk exposure to the Government. The limited availability of the government's budget to meet the needs to support development has prompted the initiation of the involvement of business entities in the provision of infrastructure. One business entity that can contribute is a bank, both conventional and Islamic banks. In Islam, infrastructure development is purely a form of state service to the community. Building good, good and evenly distributed infrastructure throughout the country is mandatory. As a basis is the rule, "Maa laa orphan al-wajib illa bihi fahuwa waajib." (An obligation that cannot be carried out properly because of something, then something is legally obligatory). Based on the STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2022, the top 8 countries have a good level of implementation of the Islamic economy, especially in the investment sector, namely Bangladesh, Indonesia, Iran, Jordan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey. With that in mind, this study will discuss the influence of macroeconomic variables and bank size in countries with a good level of implementation of Islamic economics.

Abstrak :
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya. ......Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia.