Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaringan Islam Liberal adalah salah satu dari banyak organisasi Islam yang didirikan pada era reformasi. JIL, singkatannya, adalah gerakan dan organisasi yang cukup popular. JIL mengorganisir ide-ide tentang Islam Liberal pada tahun 2001-2005 karena tulisan-tulisan para aktivisnya menghiasi surat kabar ternama seperti Tempo, Kompas, Jawa Pos, dan The Jakarta Post. Pemikiran Islam yang diusung JIL menimbulkan banyak kontroversi. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana terbentuknya Jaringan Islam Liberal dan sepak terjangnya sebagai gerakan dan organisasi dimulai sejak berdirinya di tahun 2001 hingga mati suri di tahun 2007 akibat keluarnya Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di tahun 2005 yang melarang Liberalisme, Sekularisme, dan Pluralisme. Penelitian ini mengunakan metode sejarah, yakni heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan sumber literatur seperti buku dan surat kabar sejaman. Jaringan Islam Liberal menjadi pioneer dalam penggunaan dunia virtual sebagai wadah untuk berdiskusi (milis) dan berdakwah (web) tentang keislaman pertama kali di Indonesia. Dan sebagai organisasi politik, JIL berasal dari konflik kepentingan pada masa transisi pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke reformasi. Kegiatan JIL terus berkurang setelah tahun 2007 dan JIL berakhir sebagai cap negatif terhadap pemikiran Islam non-maintream di Indonesia.

---

Jaringan Islam Liberal is one of many organization that established on Indonesia reform era. Well known with its acronym, JIL, was a movement which organized Liberal Islamic thought ideas. It was very popular because the activists?s writings whom adorned on newspapers such as Tempo, Kompas, Jawa Pos, and The Jakarta Post during 2001-2005 and their thought gave many controversies. This research examines how Jaringan Islam Liberal was build as a movement and organization until they apparently death in 2007 because of MUI?s Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) that banned secularism, pluralism, and liberalism in 2005. This research using historical method: heuristic, critics, intepretation, and historiography. Every resource was taken from interviews and literature studies from organization?s manuscript, books, and related newspapers. JIL was a pioneer of using a virtual media as a media to discussed (milis) and preach (web) about Islamic thought in Indonesia. As an political organization, JIL was built from the conflict of intrest in Indonesia?s shifting power from Orde Baru to reformation era. JIL?s activities was decreasing since 2005 and ended as negative label dor Indonesian non mainstream Islamic Thought."

"ABSTRAKDisertasi ini bertujuan mengkaji bagaimana INSISTS, baik dari segi gerakan maupun pemikiran, merespon pemikiran-pemikiran Islam Liberal antara tahun 2003-2012 sehingga terlihat perbedaannya dengan respon-respon yang pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan metodologi sejarah deskriptif-naratif. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber dan interpretasi atas sumber-sumber tersebut ditemukan bahwa gerakan INSISTS memiliki kekhasan antara lain: (1) pemikirannya lebih mendalam dalam merespon pemikiran Islam Liberal dengan mengadopsi teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer yang diperkenalkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas di ISTAC-IIU Malaysia (2) gerakannya lebih mengedepankan gerakan ilmiah dengan menerbitkan jurnal, artikel koran, buku-buku, dan mendirikan kelas-kelas pascasarjana dengan pendekatan khusus bekerja sama dengan berbagai universitas yang telah ada sehingga INSISTS segera mendapatkan pengaruh cukup luas di kalangan para intelektual muda (3) membangun jejaring gerakan ilmiah di berbagai kota untuk memelihara gerakan ilmiah yang telah dicanangkan.

---

ABSTRACTThe aim of this thesis is to review the intellectual movement of INSISTS in it?s responses to the Islam Liberal?s thought at 2003-2012; and it?s different with the same responses before. Descriptive-narrative methodology of history is choosen for this research. By the tracing and interpreting of many resources, it concluded that INSISTS?s movement has many different with the same intellectual movement before, i.e: firstly, INSISTS?s responses were more valuable and deeper than before by adopting Al-Attas?s theory of Islamization of contemporary knowledge which was embodied in his instution ISTAC-IIU Malaysia; secondly, the priority of movement was intellectual movement to spread it?s thought faster to the public such as publishing journal, newspaper opinion, and books in Islamic thought; collaborating with many universities to hold special classes in Islamic thought; and many others; thirdly, (3) INSISTS tried to built intellectual interconnection in many other countries to maintain it?s intellectual movement."

"This paper examines Islamic militancy and liberalism as particular phenomena resulting from a complex interplay between Islam and modernity within the context of Indonesia...."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkembangan gerakan pemikiran Islam yang cukup fenomenal pada dekade terkhir ini, yaitu gerakan pemikiran yang diusung oleh orang-orang yang mengatasnamakan intelektual muslim generasi baru yang kemudian populer dengan sebutan gerakan pemikiran Islam liberal. Gugusan pemikiran yang berpayung modernisme dan liberalisme ini telah merambah pada berbagai kalangan termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis kajian di berbagai tempat yang mulai menjadikan wacana ini sebagai paradigma baru pemikiran Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini adalah tentang keabsahan pandangan aliran Islam liberal tentang keontentikan sumber hukum Islam ditinjau dari hukum Islam dan sejarahnya, pendapat mereka tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, dan relevansi pandangan aliran Islam Liberal tentang penerapan hukum Islam di Indonesia tersebut ditinjau dari hukum Islam dan Sosiologi Hukum. Munculnya pemikiran Islam liberal di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh dan perkembangan pemikiran Islam liberal secara global. Dengan dasar kebebasan, aliran Islam liberal banyak memunculkan pendapat-pendapat terkait ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Terkait sistem hukum Islam, mereka mengkritisi keotentikan dan otoritas Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Aliran Islam liberal juga tidak mengakui adanya sistem hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Sehingga, mereka menolak dengan keras setiap ide dan upaya penerapan syariat Islam di Indonesia, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang sulit bahkan mustahil untuk direalisasikan. Dengan menganalisa dari sudut pandang hitoris dan Hukum Islam, pendapat kalangan Islam liberal tentang sumber hukum Islam dan hukum Islam di atas, sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Demikian juga baik dari sudut pandang hukum Islam maupun soiologi hukum, sesungguhnya banyak faktor yang memberikan peluang penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, tetap diperlukan proses-proses dan faktor-faktor yang mendukung untuk dapat merealisasikannya secara efektif dan optimal.

---

This thesis writing is set with a background of phenomenon of Islamic thinking spread in the last decade, which is as well known as a new generation of Moslem intellectuals which is popularly referred to as Network of Liberal Islamic Thinking. This movement which has its root on modernism and liberalism has encroached almost all level of society including academicians, university students, and activists who look it up as a new paradigm of Islamic thinking.

Based on the background above, I have formulated questions regarding this matter in this thesis as to whether Islamic Liberal Network's view on the authenticity of Islamic laws is justifiable in terms of Islamic law and its history, the network's view on the implementation of Islamic law in Indonesia, and relevance of the network's outlook in line with the implementation of Islamic law in the perspective of Islamic law and law sociology. The emergence of liberal Islamic thinking has been heavily influenced by the spread of liberal Islamic thinking on global level.

On behalf of freedom, liberal Islamic thinking movement has brought up many opinions about Islamic teachings that are controversial to the Islamic teachings themselves. As for Islamic laws, it has criticized the authenticity and authority of Al Qur'an and As-Sunnah as the main sources of Islamic laws. Islamic liberal thinking refuses to recognize the existence of Islamic law system in state life. Hence, it strongly rejects any idea and effort to uphold the implementation of Islamic las in Indonesia , and it tends to see it as something impossible to realize.

Based on the analysis of Islamic law and its history, Islamic Liberal Thinking Network's view on Islamic law and sources of Islamic law in such a manner is unjustifiable. Nor it is in the perspective of Islamic law and law sociology. There many factors that can make the implementation of Islamic law in Indonesia possible; nevertheless, its takes phases to make it real effectively and optimally."

"Tulisan ini membahas tentang respons terhadap pemikiran yang dilontarkan oleh para pendukung Jaringan Islam Liberal (JIL), sebuah jaringan yang beranggotakan anak-anak muda yang menyebarkan gagasangagasan pemikiran liberal. JIL telah menjadi salah satu ikon pemikiran Islam liberal di Indonesia. Banyak di antara gagasan-gagasan pemikiran yang diusung oleh para anggotanya menjadi gagasan yang kontroversial. Sebuah artikel berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang ditulis oleh Ulil Abshar-Abdalla dan dimuat dalam harian Kompas menjadi salah satu artikel yang paling kontroversial. Berbagai respons dan kritik telah dilontarkan terhadap artikel tersebut, baik respons metodologis kritis ataupun apologetis, respons yang bersifat teoretis normatif maupun praktis. Bahkan fatwa mati telah dikeluarkan oleh sekelompok orang bagi penulis artikel tersebut. Dalam banyak hal, respons dan kritik tersebut bukanlah hal baru dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Berbagai kritik serupa juga telah dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap Nurcholish Madjid di era 1970-an ketika melontarkan gagasan yang sangat kontroversial, yaitu gagasan tentang pembaharuan pemikiran Islam. Hanya fatwa mati saja yang tidak pernah keluar bagi Nurcholish Madjid"

"Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki wajah yang beragam. Sistem demokrasi di Indonesia secara paradoksikal turut mendukung bangkitnya kelompok konservatisme yang menolak paradigma Barat. Sehingga seringkali terjadi perdebatan sengit mengenai pluralisme agama, hak asasi manusia, dan kebebasan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Berbagai aksi menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) salah satunya adalah Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) yang hingga saat ini menyuarakan penolakannya terhadap RUU P-KS di media sosial. Mereka menyebarkan pesan melalui ruang digital dan gerakannya semakin meluas. Namun, dengan beragamnya khalayak ITJ, setiap penerimaan pesan pun terjadi secara spesifik. Khalayak tidak selalu pasif menerima setiap pesan yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana penerimaan pengikut akun ITJ terhadap konten ITJ mengenai penolakan RUU P-KS dengan menggunakan teori Encoding-Decoding Stuart Hall (1980). Selain itu, peneliti akan menggunakan konsep liberal, moderat dan konservatif dalam melihat latar belakang ideologi informan untuk menjelaskan posisi penerimaan informan terhadap konten ITJ. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan polemik RUU P-KS, khususnya dalam konten ITJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan informan terhadap konten ITJ mengenai RUU P-KS melalui berbagai pertimbangan. Ideologi setiap informan mempengaruhi pertimbangan terhadap pemaknaan.

---

Muslim society in Indonesia have various faces. The democratic system in Indonesia paradoxically supports the rise of groups that refuse Wersternization. So that there is often debate about pluralism, human rights and freedom. Various actions against the ratification on the anti-sexual violence (RUU P-KS), also voiced through the Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) which is currently voicing its decision on the RUU P-KS on social media. Their voices and movements expand through digital space. However, with the diversity of ITJ audiences, each message reception was carried out specifically. Audiences are not always passive in accepting every message received. Therefore, this study will look at how the acceptance of ITJ account followers towards ITJ content regarding the rejection of the the anti-sexual violence bill by using Stuart Halls encoding-decoding theory (1980). In addition, the researcher will look at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of the ITJ content. This research will use to explain the polemic of the anti-sexual violence bill especially in the ITJ content. In addition, researcher will use the concepts of liberal, moderate and conservative in looking at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of ITJ content. This research uses a case study to explain the polemic of the P-KS Bill, especially in the ITJ content. The results of this study indicate that the interpretation of the informants toward the content of ITJ about the the anti-sexual violence bill through various consideration. These consideration depend on the ideology of informants."

"Kemunculan Jaringan Islam Liberal sesungguhnya adalah hasil dari sekularisasi-liberalisasi pemikiran yang dirancang pihak musuh Islam sejak era 1970an di Indonesia. Berbagai fakta dan bukti membenarkan hal tersebut. Salah satu agenda dan misi dari JIL adalah menyebarkan pemikiran liberal di Indonesia terutama di kalangan muda Islam. Dengan dasar kebebasan berpikir, Jaringan Islam Liberal seringkali mengeluarkan pandangan dan kritik terhadap Hukum Islam dengan argumen-argumen yang sebagian besar mereka contoh dari para tokoh liberal dunia, yang selalu mereka sebut sebagai cendekiawan dan pembaharu. Salah satu hukum yang sering mereka kritik adalah sanksi zina dalam Hukum Pidana Islam. Mereka mengatakan bahwa sanksi zina dalam Hukum Islam kejam, bertentangan dengan HAM, tidak sesuai dengan budaya modern, kuno, dan tidak efektif. Sayangnya, kritik ini tidak diimbangi dengan pemaparan delik dan sanksi zina secara komprehensif. Mereka hanya menekankan pada sisi sanksi atau hukuman zina saja. Padahal, pembahasan zina mendapat porsi yang cukup luas dalam Hukum Pidana Islam, yang jika dipaparkan seluruhnya secara proporsional akan menghilangkan persepsi negatif tentang had zina. Bahkan, jika diteliti secara historissosiologis, sesungguhnya had zina pernah diterapkan di Indonesia, dan hingga saat inipun masih cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun diperlukan proses-proses dan langkah-langkah yang bersifat gradual dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang pasti, hukum pidana yang akan tetap eksis adalah yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketenangan bagi masyarakat yang saat ini hilang.

---

The emergence of the JIL (Liberal Islam Network) is actually the result of secularization, liberalization of thought which are designed by the enemy of Islam since the 1970s era in Indonesia. The facts and evidences justify it. One of the agenda and mission of JIL is to spread liberal ideas in Indonesia, especially among young Muslims. With the basic freedom of thought, the JIL often Express their views and criticisms of Islamic Law with the arguments that most of those are duplicate of liberal leaders of the world, which they always call as scholars and reformers. One of their frequent criticism of the Islamic Law is the punishment of adultery in Islamic Penal Code (zina). They say that the sanction of adultery in Islamic law is cruel, contrary to human rights, does not comply with modern culture, old and ineffective. Unfortunately, this criticism is not accompanied by the exposure of the offense and punishment of adultery in a comprehensive manner. They only emphasize on the side of the penalty or punishment of adultery alone. In fact, the adultery issues discussed very widely in the Islamic Penal Code, which if presented all proportion would eliminate negative perceptions about adultery sanction in Islamic Penal Code. Even when examined in socio-historically, sanction of adultery had indeed been implemented in the period of Islamic kingdom in Nusantara, and until this day is still relevant enough to be applied in Indonesia. Although there quired processes and steps that are gradual and it was not short. Certainly, the criminal law which will prevail are those who could provide justice and peace for the people that are currently missing."

"Artikel ini membahas mengenai pandangan Hartono Ahmad Jaiz terhadap pemikiran Islam liberal mengenai penerapan syariat Islam, hubungan Islam dan politik, dan demokrasi dalam kurun waktu 1998 sampai tahun 2005. Pemikiran sekuler Islam liberal berkembang pada masa Orde Baru ketika ada pembatasan aspirasi Islam politik. Pada masa Reformasi, gagasan sekuler tetap berkembang. Kritik terhadap Islam liberal semakin masif yang salah satunya datang dari Jaiz. Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah mengapa Jaiz kritis terhadap pemikiran politik sekuler Islam liberal di Indonesia pada era Reformasi dari tahun 1998 sampai 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan langkah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Saat ini belum ada penelitian mengenai pandangan Jaiz terhadap pemikiran sekuler Islam liberal pada era Reformasi sampai tahun 2005. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan kritis Jaiz disebabkan oleh dua faktor yang berkaitan yaitu kewajiban amar ma’ruf nahi munkar dan pemanfaatan demokratisasi serta agenda supremasi hukum. Dua faktor tersebut mendorong Jaiz dalam menyuarakan dukungan terhadap formalisasi Islam dalam politik yang jelas berbenturan dengan pandangan sekuler Islam liberal. Sikap kritis Jaiz merupakan cerminan Jaiz sebagai peneliti dan wartawan.

---

This article discusses about Hartono Ahmad Jaiz's views on liberal Islamic thoughts on the implementation of Islamic law, relation of Islam and politis, and democracy in 1998 to 2005. Islamic liberal secular thought developed in the New Order era when political Islamic aspirations were restriced. Currrently in the Reformasi era, secular thought is still developing. Criticism towards liberal Islam became more massive and one of the critics is Jaiz. The main focus of this article is to find out why Jaiz is critical towards liberal Islamic secular thought in the reformation era from 1998 to 2005. This paper uses the historical method which included heuristic, verification, interpretation, and historiography. Currently, there is no research examining Jaiz's views on liberal Islamic secular thought during the Reformasi era until 2005. This research find the causes of Jaiz's critical are two related factors, obligation of amar ma'ruf nahi munkar and utilization of democratization and law supremacy agenda in Reformasi. These two factors encouraged Jaiz to voice his support towards the formalization of Islam in politics, which clashes with the secular view of liberal Islam. Jaiz's critical view was his reflection as researcher and journalist."