Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hubungan Militer Saddam Hussein di Segitiga Tahun 1979-2003. Dibawah bimbingan Dr. Muhammad Luthfi. I akultas getahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006. adalah negara yang terbagi berdasarkan garis sektarian dan etnis. Tiga yang paling dominan di wilayah Irak adalah golongan Sunni Arab, Syiah, i. Ketiga golongan tersebut juga menempati wilayah yang terpisah satu lama Irak. Wilayah Utara didominasi Suku Kurdi, wilayah tengah didominasi Sunni Arab, dan wilayah selatan golongan Syiah. Golongan Sunni Arab longan yang termasuk minoritas di Irak jika dibandingkan dengan golongan lama bertahun-tahun golongan Sunni Arab menjadi penguasa dalam hal an dan ekonomi di Irak. Kondisi ini sudah terbentuk sejak zaman Islam di wilayah Mesopotamia yang selalu menempatkan Golongan Sunni penguasa. Sampai masa kekuasaan Saddam Hussein, kondisi ini tetap an dengan berbagai cara. guasaan golongan.,, Sunni dalam hal pemerintahan melahirkan potensi takan dari golongan Syiah yang merupakan golongan mayoritas di Irak. Hussein yang berasal dari golongan Sunni, mempertahankan kekuasaannya membangun militernya melalui pendekatan suku, etnis, dan mazhab. Hussein menjadikan militer sebagai elemen terpenting pendukung ya. mbangunan militer yang dilakukan Saddam Hussein selama masa ya di Irak dipusatkan pada wilayah terbatas yang disebut Segitiga Sunni dayah tersebut dibatasi oleh garis yang menghubungkan ketiga kota yang i golongan Sunni Arab, yaitu Baghdad, Tikrit, dan Ramadi.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi Ini membahas sejarah lahirnya gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak, upaya-upaya yang dilakukan etnis Kurdi untuk memperoleh otonomi wilayah Irak Utara, dan dinamika perjuangan etnis Kurdi di Irak. Penelitian ini adalah sebuah penelitian sejarah. Etnis Kurdi adalah sebuah etnis dengan jumlah besar yang tidak memiliki negara sendiri. Gerakan etnonasionalime Kurdi di Irak dalam upaya memperoleh wilayah otonominya selalu mengalami pasang surut. Faktor geografi Kurdistan yang terbagi ke dalam empat negara, penindasan kolonial maupun rezim lokal yang kerap dialami etnis Kurdi, status etnis Kurdi sebagai minoritas, pemanfaatan etnis Kurdi oleh negara asing dalam mencari kepentingannya, dan ambisi etnis Kurdi untuk memiliki negara Kurdistan yang merdeka merupakan latar belakang lahirnya perjuangan Kurdi. Setiap kali pemerintah pusat Irak lemah sebagai akibat dari kekacauan internal misalnya, pada 1958 penggulingan Monarki, kudeta Baath pada 1968, dan Perang Irak-Iran pada 1980-1988, Kurdi mendesak maju. dan setiap kali Kurdi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Irak, maka akan mendapatkan serangan balik yang lebih brutal. Puncaknya adalah ketika kampanye genosida pada rezim Sadam Husein. Dengan menggunakan gas beracun yang menewaskan ratusan ribu orang Kurdi. Pada 1991, setelah Perang Teluk, Presiden AS George H. W. Bush telah mendorong suku Kurdi untuk mengangkat senjata melawan Sadam. Ketika Sadam kembali menekan pemberontakan Kurdi dengan cara brutal. Sekutu Perang Teluk memberlakukan zona larangan terbang dan mendirikan tempat perlindungan yang aman di Irak Utara dan memberikan perlindungan internasional bagi etnis Kurdi untuk pertama kalinya.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis focuses on the birth history of the Kurds ethnonationalism movement in Iraq, the efforts of Kurds to gain the autonomy of the region in northern Iraq, and the dynamics of the Kurds struggle in Iraq. This research use a historical method. Kurds ethnic are an ethnic group with large numbers that do not have their own country. An effort of the Kurds ethnonationalism movement in Iraq to obtain a region autonomous always ups and downs. The geographical factors of Kurdistan are divided into four different countries, colonial oppression and local regimes that Kurds ethnic felt, Kurds ethnic status as a minority, Kurds ethnic used by foreign countries to gain their own goals, and Kurds ethnic ambition to have an independent state of Kurdistan are the factors that triggers a Kurds struggle. Whenever the Iraqi central government was in bad situation caused internal troubles, for example, in 1958 the overthrow of the Monarchy, the Baath coup in 1968, and the Iraq Iran War in 1980 1988, the Kurds pressed forward. and all of the Kurds rebellions against the Iraqi government, it will get a more brutal counter attack. The peak is when the campaign of genocide in Saddam Hussein regime. By using poison gas that killed hundreds of thousands of Kurds. In 1991, after the Gulf War, US President George H. W. Bush had encouraged the Kurds to take up arms against Sadam. When Sadam suppressed over the Kurdish rebellions in a brutal ways, Gulf War allies imposed a no fly zone and created a safe haven in northern Iraq and provided international protection for Kurds ethnic for the first time.

Abstrak :
Invasi Amerika Serikat atas Irak mendapat dukungan penuh dari Inggris. Walaupun mendapat banyak kecaman dari kalangan domestik Inggris maupun internasional, tetapi Inggris tetap mempertahankan dukungan tanpa mengindahkan kecaman tersebut. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai alasan Inggris dalam mendukung invasi AS. Penelitian ini bertujuan menemukan data yang signifikan yang dapat menggambarkan dukungan Inggris dalam invasi ke Irak dan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan antara AS dan Inggris. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa Inggris khususnya PM Tony Blair tetap bersikeras mendukung AS dalam invasi AS ke Irak Maret 2003. Penelitian ini menggunakan teori mengenai analisis kebijakan luar negeri,di mana kebijakan luar negeri Inggris tentang Perang Irak itu dipengaruhi oleh empat variabel yaitu variabel individu, peran, pemerintahan dan sistemik atau eksternal. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian eksplanatif, di mana berusaha menjelaskan tentang dukungan Inggris dalam invasi AS ke Irak. Sedangkan format penelitian yang digunakan dalam meneliti dukungan Inggris tersebut menggunakan studi kasus. Dari berbagai data yang dimunculkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan Inggris dibawah Tony Blair dalam mendukung invasi AS ke Irak. Secara domestik, Blair bermaksud mengurangi kritik Partai Konservatif yang selama ini dekat dengan AS, kepentingan Inggris dalam bisnis dan kepentingan mengenai minyak juga merupakan faktor pendorong. Selain itu, Blair juga menjadikan dukungan tersebut sebagai kesempatan untuk tampil lebih aktif dalam kancah politik internasional sehingga memperkuat pengaruh Inggris dalam dunia internasional. Sedangkan secara faktor eksternal, dukungan Inggris karena dipengaruhi oleh perubahan tata dunia pasca 11 september 2001 dimana terorisme dinyatakan sebagai ancaman global. Doktrin Bush yang bersifat unilateral juga membuat Inggris mengambil kebijakan untuk turut serta dalam invasi. Terakhir, Adanya lobi zionis dalam realisasi perang Irak ikut menjadi faktor yang mendorong Inggris ikut serta dalam invasi AS ke Irak.

---

The invasion of the United States of America over Iraq has obtain full support from England, even though it gets a lot of objections from domestic circles in England as well as internationally. But England still maintains its support without paying any attention to those objections. Therefore the subject matter is about the reason by England in supporting US invasion. This research is aimed to find out significant data that can picture out the support of England in invasion to Iraq and to find out how in reality the relation between US and England. The question in this research is why England, particularly the Prime Minister Tony Blair still insists on supporting US in its invasion to Iraq on March 2003. This research uses theory on foreign policy analysis, whereas the foreign policies of England on that Iraq War is affected by four variables namely the variable of individual, role, governance and systematic or external. The research method used is by using explanative research method, whereas this tries to explain on England?s support on US invasion to Iraq. As for research format used in researching that England?s support uses study case. From various data withdrawn upon, there are several factors that encourage the governance of England under Tony Blair in supporting US invasion to Iraq. Domestically, Blair intends to reduce conservative party criticisms thus far so close to US, England?s interests in business and the interests on oil is also the supporting factor. Besides that, Blair also makes that support as an opportunity to rise up more actively in international political area thus strengthening England?s influences in international world. As for the external factor, England?s support is affected by the world structural changes post September 11, 2001, whereas terrorism is certified as global threat. Bush doctrine, which is unilateral, also makes England taking the policies to follow suit in the invasion. Finally, the existence of Zionist lobby in the realization of Iraq War also has become the factor encouraging England participating in US invasion to Iraq.

Abstrak :
ABSTRAK
Irak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACT
Iraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas dominasi pihak koxporasi dalam kebiakan pcmerintahan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan Studi kasus bisnis tentara bayaran pascaperang Irak tahun 2003. Fokus masalah dalam penelitian ini teranglcum dalam tiga pertanyaan inti. Pertama, mengapa pihak korporasi AS dapat menjalankan bisnis tentara bayaran mcrcka pascapcrang Irak tahun 2003? Kedua, bagaimana praktik bisnis tentara bayaran yang dilaksanakan Oleh AS pascaperang Irak tahun 2003? Dan, ketiga, bagaimana prospck serta tantangan bisnis tentaxa bayaran AS di Irak pada masa yang akan datang? Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi neoliberal serta teori pemerintahan korporatisme. Keduanya adalah teori ekonomi politik. Dengan rnenggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menghwilkan beberapa kesimpulan, yaitu scbagai berikut. Pcrtama, terdapat hubungan yang kuat antara pihak koprorasi dengan para politisi dari Partai Republik di AS yang menyebabkan pihak korporasi dapat melaksanakan bisnis tentara bayaran di lrak pascaperang. Kedua, bisnis tentara bayaran tersebut, dilakukan melalui pintu proyek rekonstruksi I1-ak pascaperang. Ketiga., prospek bisnis tentara bayaran di Irak pada masa yang akan datang sangat bergantung kepada karakter rezim yang berkuasa. Presiden Barrack Obama memang berjanji untuk menarik pasukan militer dari Irak, tetapi di sisi lain, dia oenderung mempenahankan tentara bayaran AS di Irak untuk mengamankan infiasturicnnr minyak yang sudah mereka kuasai.

---

ABSTRACT
This thesis speaks about the corporate domination of the United States govemment policy in the Middle East, in the case study the mercenaries business during postwar Iraq in 2003. This research is focused in three main questions. First, why did the United States corporate mercenaries be able to conduct their business during postwar Iraq on year 2003? Second, how did the United States run their Mercenaries Business during postwar Iraq on year2003? And the Third, what is the prospect for the US mercenaries business in Iraq and their challenges ahead? To analyze the subject, this research is using the neo-liberal economic theory and the theory of state corporatism; both are the theory of political economy. By using the qualitative method through study case analysis, this research has tinally come into three conclusions. First, there is a strong connection between the corporation and the US Republican politicians that make the corporations were able to conduct their mercenaries business during postwar Iraq. Second, the business was held by the mean of the postwar reconstruction project in Iraq. Third, the prospect of the mercenaries business will be strongly depending on the characteristic ofthe ruling govemment. Though President Barrack Obama had promised to Withdraw the US Army fiom Iraq, he tends to maintain the US mercenaries so that _they will be able to keep the Iraq Oil secured at their hands.