Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan free trade zone merupakan salah satu instrumen untuk memperoleh foreign direct investment, ditengah kompetisi antar negara untuk merebut investasi asing. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Singapura dan Malaysia semakin pesat, namun memiliki keterbatasan lahan sehingga menjadi peluang bagi Batam, Bintan, Karimun sebagai free trade zone untuk memperoleh multiplier effect. Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi pengembangan investasi terutama di Kabupaten Karimun. Data Badan Pengusahaan Karimun, menunjukkan pada tahun 2007 terdapat 9 perusahaan yang berinvestasi di FTZ Karimun dengan nilai investasi Rp.882 miliar, dan pada akhir 2015 terdapat 155 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 22.7 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi investor terhadap daya tarik investasi free trade zone Karimun. Menggunakan metodelogi penelitian deskriptif analisis dengan desk research, survey kuesioner dan interview berisi pertanyaan tentang persepsi investor terhadap parameter daya tarik investasi. Hasil jawaban kuesioner dan interview responden dianalisis secara tabulasi silang, untuk melihat keterkaitan antara karakteristik investor dengan parameter daya tarik investasi free trade zone Karimun. Berdasarkan analisis, faktor penghambat daya tarik investasi antara lain buruknya infrastruktur, legalitas lahan sangat minin, dan kondisi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor daya tarik investor untuk berinvestasi di FTZ Karimun yakni, tersedianya fasilitas fiskal, kondisi keamanan yang kondusif, rendahnya biaya berinvestasi, serta harapan FTZ menyeluruh di Pulau Karimun.

---

ABSTRACT
The establishment of free trade zone is one of instruments to obtain foreign direct investment, in the middle of competitions among the countries to seize foreign investment. Singapore and Malaysia economic growth and investement increasing rapidly, but has limitation on the land so that becomes an opportunity for Batam, Bintan, Karimun as free tade zones to gain multiplier effect. This policy became an attraction for investment development especially in Karimun District. Data from Karimun Trade Zone Authority showed in end 2015 there were 155 companies with investment value Rp. 22.7 trillions. This focused research aims to determine the perception of investors to Karimun free trade zone investment attractiveness, using descriptive analysis research methodology with desk research, questionnaire survey and interview containing questions about investor?s perception to investement attractiveness. The results of questionnaire answers and respondent?s interview are analyzed in cross tabulation, to see the connection between investor?s characteristic and free trade zone Karimun investment attractivesess parameter. Based on the analysis, investment attractiveness obstacle factors are poor infrastructure, the legality of the land was minimal, and local manpower condition with low education level and not having certain skills. Investor?s attractiveness factors to invest in FTZ Karimun are the availability of fiscal facility, conducive security conditon, low investment cost as well as comprehensive FTZ expectation in Karimun Island.

Abstrak :
Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5. ......Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more. This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection. The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5

Abstrak :
The paper examines the hypothesis that "The disciplining of management by investor governance of corporations promotes an active role for women in the corporation....

Abstrak :
Pasar modal menurut Pasal 1 angka-13 Undang-Undang Pasar Modal merupakan “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” BEI sebagai self regulatory organization yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan oleh Undang-Undang membuat peraturan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00096/BEI/12-2022 Tentang Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut menimbulkan isu di tengah-tengah masyarakat karena di salah satu isi peraturan tersebut mengatur bahwa bursa akan menghapus kode broker selama sesi perdagangan, hal ini menimbulkan implikasi karena meskipun tujuan dari peraturan penghapusan kode broker adalah untuk melindungi investor akan tetapi terdapat beberapa investor yang justru dirugikan akibat pemberlakuan peraturan tersebut karena peraturan tersebut justru dinilai mengurangi prinsip keterbukaan di pasar modal. Sebanyak 2.690 petisi sudah ditanda tangani oleh para pelaku pasar saham yang menolak kebijakan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut. Peraturan yang mengatur tentang penghapusan kode broker selama sesi perdagangan menyebabkan permasalahan hukum hal ini disebabkan karena terdapat berbagai pandangan yang berbeda dari para pelaku pasar. BEI berpendapat bahwa urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut upaya untuk melindungi investor. Namun di sisi lain beberapa investor justru dirugikan dari pemberlakuan peraturan tersebut dan berpendapat peraturan tersebut justru dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan tindak manipulasi harga pasar. Urgensi dari pembahasan topik ini adalah untuk menjawab permasalahan apakah peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan apakah urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker. Penerapan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada masalah dengan ilmu mono displiner, yaitu ilmu hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. ......The Capital Market, according to Article 1 number 13 of the Capital Market Law, is defined as "activities related to the Public Offering and trading of Securities, Public Companies related to the Securities they issue, as well as institutions and professions related to Securities." The Indonesia Stock Exchange (BEI), as a self-regulatory organization authorized by the law to create regulations, issued a Board of Directors Decree Number Kep-00096/BEI/12-2022 regarding the Amendment to the Trading Guidelines of the Indonesia Stock Exchange. This regulation has sparked controversy among the public due to one of its provisions, which states that the exchange will remove broker codes during trading sessions. This measure has implications because, although its aim is to protect investors, some investors feel disadvantaged by its implementation, as it is seen to reduce transparency principles in the capital market. A total of 2,690 petitions have been signed by stock market participants who reject the policy of removing broker codes during trading sessions. The regulation concerning the removal of broker codes during trading sessions has caused legal issues due to differing views among market participants. BEI argues that the urgency of implementing this regulation is to safeguard investors. However, some investors believe that this regulation could be exploited by parties engaged in market manipulation. The urgency of discussing this topic is to address the question of whether the regulation of removing broker codes during trading sessions contradicts the principle of transparency and whether the urgency of implementing this regulation is justified. This research focuses on legal issues as a mono-disciplinary field, namely legal science. The data used in this research are secondary or library data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Abstrak :
Pailitnya suatu perusahaan dalam dunia usaha dewasa ini sudah tergolong merupakan suatu peristiwa yang lumrah dan sering terjadi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini memberikan suatu alternatif bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit atas suatu perusahaan yang menjadi debitornya. Salah satu pihak yang dapat berkedudukan menjadi debitor dan mengalami permohonan pailit adalah emiten atau perusahaan publik. Apabila suatu emiten mengalami pailit maka terdapat pihak yang sangat dirugikan atas kondisi tersebut, yaitu para investor publik. Investor publik menjadi pihak yang sangat dirugikan karena dengan pailitnya emiten tempatnya berinvestasi maka para investor publik tersebut tidak dapat menjual saham-saham yang dimilikinya lagi di dalam emiten tersebut. Sementara itu posisinya yang merupakan pemegang saham dalam emiten terkait menjadikannya terhitung turut serta sebagai debitor pula. Oleh karena itulah maka investor publik berada di urutan paling akhir setelah kreditor konkuren di dalam pembagian harta pailit. Dan seringkali yang terjadi dalam prakteknya, investor publik tidak mendapatkan sisa dari pembagian harta yang ada karena telah habis dibagikan pada para kreditor dan biaya lainnya. ......Bankruptcy in today's world of business occurs regularly and is regarded as a normal occasion. Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment which applies in Indonesia provides creditors an alternative to file for bankruptcy towards a company which are his debtors. One of the parties which is the debtor that undergoes through file of bankruptcy is a listed company. In the event of a listed company undergoing bankruptcy, this would mean that public investors that are shareholders to the bankrupt company experience great loss. Public investors that are parties to the company are significantly disadvantaged because by the insolvency of the company in which he is an investor, he would not be able to sell the shares he owns in the company. At the same time, as a result of bankruptcy, his position as shareholder in the company would turn him into a debtor. Therefore, in distributing the asset of the dissolved company, the public investors would receive the asset second to the concurrent creditors. Frequently in practice, those public investors unfortunately do not receive any share from the dissolved asset because the remaining shares have been allocated to the concurrent creditors and other expenses.