Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paradigrna baru pengelolaan bisnis jasa telekomunikasi telah bergeser dari pola monopoli pemerintah menjadi kompetisi Penyelenggaraan tunggal oleh badan usaha milik negara telah gagal dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga posisi ini diambil alih melalui penyelenggaraan multi operator yang umumnya diselenggarakan oleh pihak swasta. Selanjutnya kondisi ini akan menciptakan nuansa baru bagi regulasi telekomunikasi. Setiap operator harus melakukan interkoneksi, yang memberikan jaminan bagi pelanggan jasa untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan jasa pada operator lain dengan cara yang sama.Pengaturan regulasi interkoneksi antar penyelenggara pada industri jasa multi operator merupakan hal yang sangat panting, khususnya kompetisi di bidang telekomunikasi Regulasi tarif interkoneksi di Indonesia saat ini mengacu kepada pola revenue sharing terhadap tarif pungut ke pelanggan.Metodologi penelitian yang dilaksanakan dalam Thesis ini dimulai dari pengumpulan data teknis dan lingkungan ekonomi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan tarif jasa interkoneksi ini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, operator penyedia jasa interkoneksi, operator yang memerlukan jasa interkoneksi serta regulator telekomunikasi. Perhitungan tarif jasa interkoneksi menggunakan metode Long Run Incremental Cost (LRIC). Analisa dilakukan terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi jasa telekomunikasi yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto per kapita. Selanjutnya dilakukan analisa kelayakan investasi melalui penilaian tingkat pengembalian investasi dan waktu pengembalian investasi. Dari analisa terakhir adalah perbandingan tarif dengan produk jasa sejenis, yaitu jasa sirkit langganan.serta dorongan kompetisi. Kasus yang dikembangkan dalam Thesis ini adalah Divisi Network PT. Telkom sebagai penyelenggara jasa jaringan SLJJ.Hasil analisa menunjukkan bahwa tarif interkoneksi yang ada saat ini mempunyai nilai melebihi kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi jasa telekomunikasi khususnya jasa interkoneksi. Perlunya mark up untuk memperoleh tarif jasa interkoneksi yang memadai bagi tingkat pengembalian investasi yang wajar.Strategi yang diterapkan adalah melakukan penetapan harga jasa interkoneksi dalam jangkauan tertentu yang memberikan insentif bagi penyelenggara dan terjangkau oleh pengguna jasa interkoneksi. Selanjutnya tarif interkoneksi yang ditetapkan diharapkan tidak menjadi predatory price bagi jasa telekomunikasi lainnya.

---

The new paradigm on managing telecommunications services business has moved from government monopoly to competition. The single, state-owned operator has failed to deliver the services that modern economies and societies demand. Its place has been taken by a new multi-operator industry, much of it privately owned In addition, this condition will create a new atmosphere on telecommunications regulation. The operators must interconnect, so that the subscribers to each network can talk to the subscribers of others networks in a seamless way.

The interconnect arrangements between the networks of this multi-operator industry are vital to its effectiveness, due to competition in telecommunications_ Now, interconnect pricing in .Indonesia is referring to revenue sharing based on retail.

Starting from collecting technical and economies environment data, this Thesis will run the steps of research methodology. Several aspects that will be considered in interconnect pricing, are community as main users on telecommunications services, access providers, access seekers and telecommunications regulator. The thesis is using Long Run Incremental Cost (LRIC) model, as a framework to calculate interconnect pricing. Thesis will analyze the capability of Indonesian people's buying power on telecommunications services. It will be shown through Gross Domestic Product per capita (GDP per capita). The following step is investment analysis, how to make investment feasible through severe analysis, such as: valuation on investment rate of return and payback period. The last analysis is comparing tariff on similar services - between 2-Mbps leased line tariff and interconnect tariff It will be used to know how does tariff influences services each other. Thesis will develop case study on Network Division, PT. Telkom as Long Distance operator.

Analysis result shows how the existing tariff has a value above buying power of Indonesian community for consuming telecommunications services, especially on interconnect services. To get normal rate of return on investment, it will be needed mark up on cost of services sold on interconnect services.

The strategy, that will be applied, are deciding certain range of tar ff which give incentive for operator and consider buying power of interconnect services users_ The decisions on interconnect services tariff will not be a predatory pricing toward other telecommunications services."

"ABSTRAKThe aspect of the interconnection was one of the important aspects in the implementation of the telecommunications. Not only because the interconnection was the important point in the expansion of the service of the telecommunications service, but the interconnection also had the role that was important in creating the business competition that were effective in the telecommunications sector. Therefore, in the rule that in connection with the interconnection in many countries (including in Indonesia), the interconnection already embedded as one of the obligations that must be carried out by the organizer of the telecommunications. The interconnection of the telecommunications could be technically interpreted as the linkage between one telecommunications operator and the other telecommunications operator. In the context of this linkage, it is emerged various aspects that is in connection with the technical aspect, operational aspect and the business aspect that touch on with the interests of the regulator, the operator and the community. Therefore, in the context of the interconnection law had the dimension that in connection with the regulator's relations with the operator in the context of the specific law of the telecommunications sector, the operator's relations with the operator in the dimension of the competition law and civil (the agreement) law as well as the operator's relations with the community in the context of the consumer protection law. In these relations, often emerged the inappropriateness of the interests that finally had caused the dispute between the parties. The available interconnection rule was enabled to complete this dispute as the shape of the search and the discovery of justice for the parties. Referred in this process, there were two main issues that must get attention that is in connection with the forum (the agency) in the dispute resolution and the procedure that was passed through in the dispute resolution. As the agency that played a role as the regulator and at the same time as the agency of the dispute resolution, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 1 Indonesian Telecommunication Regulation Agency) had the authority to join in as well as complete the dispute. In the context like this, the forum and the procedure of the dispute resolution in and by BRTI must get special attention for the sake of the effectiveness of the dispute resolution and its compatibility with the current legislation regulation."

"Internet merupakan suatu fenomena jalan raya informasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya akan informasi yang dibutuhkannya. Pengguna Internet dapat memperoleh akses ke Internet melalui ISP (Internet Service Provider). ISP menyediakan infrastruktur jaringan komputer nntuk menyediakan layanan akses Internet bagi pelanggannya. Karena Internet bersifat global maka ISP harus membuat interkoneksi dengan jaringan-jaringan di luar negeri. Pada skripsi ini dilakukan analisis terhadap interkoneksi antara beberapa gateway Internet di Iuar negeri dengan gateway jaringan backbone Indasatnet. Analisis dffokuskan pada utiltsasi Iebar pita frekuensi (kepadatan trafik) pada interkoneksi dengan gateway-gateway di Iuar negeri, yaitu Jepang dan Amerika. Pengambilan data interkoneksi tersebut dilakukan di Bagian Operasi Indosamet PT Indosai mivist Bisnfs Internet) pada bulan Juni 2000."

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"Penelitian ini membahas integrasi PLTS atap pada sebuah klaster perumahan baru yang terletak di dalam sebuah kawasan industri dengan interkoneksi terhadap PLTU eksisting 3 x 10 MW dan PLN. Kawasan perumahan disuplai dari salah satu penyulang pada gardu utama kawasan yang juga mensuplai kawasan perkantoran dengan pembebanan maksimum 1643 kW, rata-rata 1327,7 kW dan minimum 1004 kW, sedangkan kawasan industri disuplai dari penyulang terpisah. Studi ini membahas mengenai penentuan kapasitas, penentuan titik sambung dan penentuan konfigurasi PLTS atap. Kapasitas PLTS diambil dari beberapa pendekatan yaitu luasan atap, konfigurasi dan pembebanan sistem eksisting serta pedoman PLN sehingga dapat meminimalkan modifikasi yang diperlukan pada sistem eksisting. Pendekatan tersebut menghasilkan 2 alternatif kapasitas PLTS yaitu 2196 kWp dan 411,2 kWp.

---

This research discusses the integration of atap PLTS in a housing cluster located within an industrial area with interconnection of existing 3 x 10 MW steam power plants and PLN. The housing area is supplied from one feeder in the main substation of the area which also supplies perkantoran areas with a maximum loading of 1643 kW, an average of 1327.7 kW and a minimum of 1004 kW, while the industrial area is supplied from separate feeders. This study discusses the determination of capacity, the determination of the connection point and the determination of the configuration of PLTS systems. The PLTS plant capacity is taken from a number of approaches namely the extent of the roof area, configuration and loading of the existing system as well as the PLN guidelines so as to minimize the necessary modifications to the existing system. The approach resulted in 3 alternative capacities namely 2196 kWp and 411.2 kWp."

"Pesatnya perkembangan Telekomunikasi di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang ketat antar operator. Perang tarif antar operator kini semakin memprihatinkan, Pemerintah berinisiatif mengatur tarif ini dengan kebijakannya yaitu perubahan skema tarif interkoneksi yang efektif berlaku mulai 1 April 2008. Dengan perubahan skema tarif ini diharapkan menghilangkan dugaan terjadinya monopoli tarif, sehingga operator kecil pun dapat bertahan dengan persaingan yang ada. Berbagai promosi pun di gelar oleh operator dalam meraih pasar, dengan skema tarif yang baru ini tarif percakapan terkadang lebih murah dari tarif SMS.Dengan perubahan skema tarif interkoneksi oleh pemerintah ini juga akan di lihat apakah terjadi pergeseran kepadatan trafik voice dengan SMS. Hal ini dikarenakan selisih tarif voice dan SMS yang terkadang pada suatu kondisi lebih murah tarif voice jika dibandingkan dengan tarif SMS. Ditambah lagi dengan maraknya promo yang digelar oleh operator dalam menarik pelanggan sebanyakbanyaknya. Perhitungan dilakukan di 5 kota di Jawa Tengah pada Bulan September dan Oktober 2007 dibandingkan dengan periode sama pada tahun 2008 serta bulan Januari 2008 dibandingkan dengan Juli 2008 untuk mewakili kondisi trafik 3 bulan sebelum dan sesudah perubahan skema tarif.Dari hasil perhitungan dan diperkuat dengan analisis statistik non parametrik chi square didapatkan bahwa Jumlah trafik di 5 kota yaitu Purwokerto, Pekalongan, Solo, Semarang dan Yogyakarta pasca perubahan skema tarif interkoneksi oleh Pemerintah menunjukan peningkatan trafik voice yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan trafik SMS, meskipun Trafik SMS masih lebih besar dari trafik voice. Sementara dari sisi revenue operator mengalami peningkatan meskipun ada penurunan tarif, hal ini dikarenakan peningkatan trafik voice dan SMS yang sangat tinggi setelah perubahan skema Tarif Interkoneksi oleh Pemerintah.

---

Rapid telecommunication development in Indonesia has created through competition among operators. Tariff?s competition among operators becomes campaign competition, Government initiates to regulate this rate's tariff by turning schema of interconnection tariff's policy which effectively valid on April 1st 2008. This tariff schema changing to be intended in which it can omit tariff monopoly, that Minor Operator can keep operating in the hard competition. Almost all of Operators held any kind of promotions through the new tariff schema in which voice conversation is cheaper than SMS tariff.Since the changing on interconnection tariff schema, that can be shown whether there is a significant friction on voice traffic compared to SMS traffic, due to condition where voice tariff is cheaper than SMS. Moreover, the situation is festive by any kind of promotion that being held by Operators to get more customers. Computation held at 5 cities in Central Java from September 2007 to October 2007 compared to same period on 2008 along with the result on January 2008 compared to July 2008 in representing traffic condition past three months and after the changing.From the result of reckoning and analytic statistic of non parameter chi square can be known that amount of traffic in 5 cities such Purwekerto, Pekalongan, Solo, Semarang and Yogyakarta, after the changing of schema interconnection tariff by government showing that voice traffic increases significantly compared to SMS traffic, although SMS traffic is still higher than voice traffic. Meanwhile, due to increments of voice and SMS traffic significantly after the changing, revenue of Operator increases drastically though there are tariff decreasing."

"ABSTRAKKarakteristik prinsip sistem multiprosesor yaim kemampuan masing-masing prosesor untuk mengakses (share) sebuah memori utama. Kemarnpuan pengaksesan berlangsung sedemikian rupa, sehingga interkoneksi antara modul-modul proscsor dan memori texjadi. Untuk kemampuan ini diperguuakan metode switching yang berkemampuan menyediakan pencabangan secara logika antara prosesor dengan memoxi., seperti cross-bar swirch yang membentuk jaringan interkoneksi multiprosesor cross-bar.Unjuk kerja jaringan interkoneksi multiprosesor dimnjukkan oleh lebarpita (bandwidth), probabilitas penerimaan Qvrobabilizy acceptance), utilitas prosesor (ulility), dan faktor harga efektif (cost factor). Sedangkan fhktor yang mempengamhi unjuk kelja sistem yaitu jumlah prosesor, jumlah memori, dan laju requesr.Dalam Tugas Akhir ini dilakukan analisa dan simulasi unjuk kenja jaringan interkoneksi yang menggxmakan cros.s'~bar. Analisa dilakukan dengan memberikan model-model matematik yang memungkillkan mewakili unjuk ke1ja kedua sistem, sedangkan simulasi dilakukan dengan mencontoh keadaan sistem yang sesungguhnya.

---

"

"Jaringan Interkoneksi Bertingkat Banyak adalah jaringan interkoneksi yang digunakan untuk melakukan interkoneksi antar prosesor dan antar memori pada sistem yang menerapkan proses paralel yang memiliki unjuk kerja yang baik, ekonomis dan kompleksitas perangkat keras yang rendah sehingga jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada sistem berskala besar.Untuk mengatasi masalah konflik lintasan jaringan pada jaringan interkoneksi yang bersifat blocking, pada penelitian ini akan diamati skema routing bebas konflik yang diperlukan terutama pada penerapan algoritma paralel yang melakukan komunikasi antar prosesor yang intensif seperti mengumpulkan data dari banyak prosesor ke satu prosesor dan menyebarkan data dari satu prosesor ke banyak prosesor.Skema routing dibuat berdasarkan struktur komunikasi Quadtree, yang menentukan prosesor-prosesor mana yang harus dikirim data sehingga proses pengumpulan dan penyebaran data dilakukan dalam log4 M langkah. Skema routing yang dibuat untuk jaringan baseline ini dapat juga diterapkan pada jaringan lain yang mempunyai topologi yang ekivalen.Pada penelitian ini dibuat analisis dan simulasi untuk mengamati pengaruh skema routing ini pada unjuk kerja jaringan interkoneksi. Unjuk kerja yang diperhatikan ialah delay, throughput dan waktu turn-arround dari sekumpulan paket. Parameter-parameter yang diubah ialah ukuran jaringan, ukuran switchbox, probabilitas aliran paket dan urutan/lintasan paket-paket yaitu, dengan diterapkan atau tidaknya skema routing bebas konflik."

"[ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai apakah revenue ataspengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasidapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue atas pengelolaan sitetower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasi, dan dokumendokumenapa saja yang diperlukan dalam revenue atas pengelolaan site towerberdasarkan perjanjian interkoneksi dalam bidang telekomunikasi. Penelitian yangdilakukan untuk tesis ini menggunakan metode yuridis normatif (normativeresearch) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan prosedurpengumpulan data yang sumbernya adalah bahan dari kepustakaan dan dariwawancara. Dari pembahasan atas permasalahan-permasalahan tersebut, dapatdisimpulkan bahwa revenue atas pengelolaan site tower berdasarkan perjanjianinterkoneksi dapat dialihkan, prosedur dan mekanisme pengalihan revenue ataspengelolaan site tower berdasarkan perjanjian interkoneksi di bidang telekomunikasiadalah adanya berita acara kesepakatan pelaksanaan pengalihan revenue ataspengelolaan site tower, dibuatnya perjanjian pengalihan revenue atas pengelolaansite tower antara penyedia akses dengan operator pengganti, dibuatnya perjanjianpengalihan pembayaran revenue antara pencari akses dengan operator pengganti.Proses pengalihan revenue atas pengelolaan site tower tersebut dibuat dalamperjanjian tertulis berupa perjanjian pengalihan. Adapun saran dari hasil penelitiantesis ini adalah sebaiknya perjanjian interkoneksi dan perjanjian pengalihannyadibuat secara otentik atau dengan jasa notaris dan sebaiknya hal-hal yangdiperjanjikan dalam perjanjian pengalihan revenue seperti blanko milik PT. Telkomdapat diperjelas lagi

---

ABSTRACTIn this research, writer research on whether revenue on the management of sitetower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site towerbased on interconnection interconnection in telecommunication, and the documentsany lengths necessary in revenue on the management of site tower based oninterconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is usingjudicial normative method (normative research) that is supported by an approachjudicial empirical with the procedure data collection is from literature and frominterview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenueon the management of site tower based on interconnection agreement can beassignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on themanagement of site tower based on interconnection agreement intelecommunication is the implementation of the assignment agreement for reportrevenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement onthe management of site tower between access provider with replacement operator,made an assignment of evenue payment agreement between access seekers withreplacement operator. The process of assignment of revenue on the management ofsite tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement andthe assignment agreements is better written by a notary and and better the things inthe assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should bemore obvious, In this research, writer research on whether revenue on the management of sitetower based on interconnection agreement in telecommunication can be assignment,procedure and mechanism assignment of revenue on the management of site towerbased on interconnection interconnection in telecommunication, and the documentsany lengths necessary in revenue on the management of site tower based oninterconnection agreement in telecommunication. Research for this thesis is usingjudicial normative method (normative research) that is supported by an approachjudicial empirical with the procedure data collection is from literature and frominterview. From the discussion of these issues, it can be concluded that the revenueon the management of site tower based on interconnection agreement can beassignment, procedures and mechanisms for the assignment of revenue on themanagement of site tower based on interconnection agreement intelecommunication is the implementation of the assignment agreement for reportrevenue on management of site tower, made an assignment of revenue agreement onthe management of site tower between access provider with replacement operator,made an assignment of evenue payment agreement between access seekers withreplacement operator. The process of assignment of revenue on the management ofsite tower was made in a written agreement in the form of assignment agreement.The suggestion from the research of this thesis is the interconnection agreement andthe assignment agreements is better written by a notary and and better the things inthe assignment of revenue agreement such as blank-owned PT. Telkom should bemore obvious]"