Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah berdirinya IKIP Manado:1.1. Lahir pertama kali dari suatu Lembaga Perguruan Tinggi bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 22 September 1955 di Tondano.1.2. Dengan Surat Keputusan Pemerintah No.23 tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1956 berdiri Universitas Hassanudin (UNHAS) Makassar. Lalu PTPG Tondano sejak September 1957 diintegrasikan ke UNHAS Makassar dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNHAS ( FKIP - UNHA S ).1.3 Tahun 195(3 MP-1M M Tondano dipindahkan ke Manado.1.4. Tanggal 3 November 1960 FKIP-UNHAS Tondano di robah jadi FKIP-UNHAS Manado.1.5. Tanggal 4 Juli 1961 dengan SK Menteri PTIP No. 22 tahun 1961 di Manado didirikan UNIVERSITAS SULAWESI UTARA TENGAH ( UNSULTENG ). Maka FKIP-UNHAS Manado di integrasikan sebagai salah satu Fakultas dalam UNSUL-TENG terhitung 17 September 1961.1.6. Berdasarkan SK Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 1 Mei 1963 maka mulai tanggal 4 Mei 1964 FKIP UNSULUTTEHG Manado dilepaskan dari UNSUL-TENG dan bergabung dengan IKIPJokyakarta dengan nama IKIP Jogyakarta cabang Manado.1.7 S.K. Menteri PTIP No.32 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965 jo. Keputusan Presiden No.27 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 maka terhitung 5 April 1965 IKIP Jogyakarta Cabang Manado berdiri sendiri menjadi IKIP Induk yang setaraf Universitas dengan nama IKIP Manado.Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.2.1: IKIP Manado selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0157/0/1985 tanggal 5 Maret 1983 adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan"

"Tesis ini membahas aktivitas arisan yang merupakan salah satu lembaga keuangan informal yang masih terus berjalan hingga saat ini. Penelitian ini lebih berfokus kepada lembaga keuangan informal yaitu arisan yang hingga saat ini dilakukan oleh suku Batak khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan metode campuran dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan potensi arisan Batak. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa arisan Batak lebih menekankan pada fungsi sosial, secara ekonomi tidak efisien, dan tidak berpotensi untuk menjadi lembaga keuangan formal. Variabel dummy seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan juga berpengaruh terhadap frekuensi keikutesertaan arisan Batak di DKI Jakarta.

---

Thesis is discussing about arisan activity which is one of the Informal Monetary Institute that still existing until now. This research is more focusing on Informal Monetary Institute which is arisan that has been doing by Batak especially in DKI Jakarta area. This research is an empirical study that using mixed methods with descriptive design with the purpose to describing the characteristic and potency of Arisan Batak. The data collection is by spreading questionnaire and deeper interview. This research shows that Arisan Batak is focusing on social function, economically inefficient, and do not have potential to become Formal Monetary Institute. Variable sample of Age, Gender, Education and Income are also influencing the frequency of joining Arisan Batak in DKI Jakarta."

"BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam peiaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalul pengamatan partisipatif dun wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan. Pengukuran efektivitas BAPEK dilakukan melalui empat Cara yakni. (1) menghitung output yang dihasilkan, (2) menghitung jangka waktu pengiriman berkas keberatan hingga adanya keputusan BAPEK, (3) ratio antara jenis keputusan yang dipertimbangkan dan (4) ratio antara keputusan BAPEK yang diajukan gugatan ke Pejabat TUN dengan yang tidak diajukan gugatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa fungsi BAPEK sebagai lembaga banding administratif kurang efektif, oleh karena derajat pencapaian sasaran kuantitatif yaitu keputusan BAPEK per tahun masih dibawah 50 % dari 4umlah keberatan yang ada, hanya 38,46 % keberatan PNS yang memenuhi batas waktu penyampaian keberatan oleh Termohon, sehingga dapat dengan segera disidangkan untuk pengambilan keputusan BAPEK. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebanyak 17,95 % dapat meluruskan dan memperbaiki keputusan Pejabat yang berwenang. Sampai dengan akhir tahun 1998, gugatan Pemohon ke PT.TUN masih sedikit yakni sebanyak 65 gugatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BAPEK adalah : (1), kurangnya komitmen pada tugas, (2) kurangnya kemampuan dan integritas, (3) prosedur pemeriksaan dan keberatan ke BAPEK belum dilaksanakan dengan baik dan (4) kurangnya koordinasi. Adapun strategi untuk meningkatkan kinerja BAPEK dilakukan dengan menetapkan visi, mengembangkan personal mastery, dan mendukung pemberdayaan pegawai (empowerment). Beranjak dari kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yakni : (1) perlunya ditantukan standar untuk melaksanakan fungsi BAPEK dalam bentuk Pola Upaya Banding Administratif, (2) dalam upaya optimalisasi fungsi BAPEK perlunya peningkatan kemampuan SAM aparatur, dan (3) perlunya peningkatan peranan BAPEK menjadi peradilan kepegawaian yang berwenang menangani segala jenis sengketa kepegawaian."

"Permasalahan lingkungan dewasa ini sangatlah luas. Misalnya di Jepang pada tahun 1940-an terjadi pencemaran kadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn). Juga pencemaran oleh air raksa (Hg) dari limbah industri yang menyebabkan keracunan dan disebut penyakit Minamata.Di tanah air, ditemukan gejala keracunan pestisida pada sejumlah petani bawang dan cabe di Kabupaten Tegal dan Brebes. Penelitian terhadap dampak kesehatan petani pengguna pestisida yang dilakukan tahun 1991 sampai 1993 oleh Food and Agricultural Organization (FAO) antara lain menemukan bahwa sekitar 50 persen dari pestisida yang digunakan petani ternyata termasuk golongan berbahaya (35,8 persen), sangat berbahaya (7,3 persen), dan paling berbahaya (6,1 persen) menurut kualifikasi World Health Organization (WHO).Masalah-masalah lingkungan hidup hampir setiap hari dapat ditemui di media cetak maupun televisi dan kebanyakan bersifat kimiawi, seperti pencemaran di sungai Deli, pencemaran karena pestisida, pencemaran di sungai Citarum. Pemecahan masalah lingkungan hidup sebenamya tergantung pada manusia, karena manusia dapat menjadi perusak lingkungan atau penyelamat lingkungannya.Dalam UULH Pasal 5 disebutkan bahwa :"Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan "setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya". Sedangkan Pasal 9 UULH menyebutkan :"Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, pendidikan, dan penelitian".Penjelasan Pasal 9 menyebutkan bahwa pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari TK/SD sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dalam hal ini IMP dan FKIP mempunyai peranan penting dalam ikut serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh fungsi LPTK sebagai lembaga pencetak guru. Karena guru yang berwawasan lingkungan diharapkan menghasilkan anak didik yang berwawasan lingkungan juga.Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) untuk mendi dikkan sikap berwawasan Lingkungan di tingkat pendidikan tinggi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan integratif-ekologi melalui MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) dan pendekatan monolitik antara lain melalui mata kuliah Kimia Lingkungan. Mata kuliah Kimia Lingkungan merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Program Studi Pendidikan Kimia.Seperti kita ketahui, mahasiswa FKIP/IKIP Program S 1 Pendidikan Kimia adalah guru atau calon guru Kimia di SMU. Di dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran Kimia Kelas III Semester 6 (Kurikulum 19$4) dan kelas II Cawu 3 (Kurikulum 1994) terdapat program pengajaran atau topik-topik Kimia Lingkungan.Masalahnya adalah "Kurikulum yang bagaimanakah yang dapat membekali mahasiswa sebagai guru kimia dalam mengajarkan Kimia Lingkungan di SMUT" Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode survai. Data dalam penelitian ini adalah: 1) GBPP mata pelajaran Kimia Kurikulum SMU 1994, 2) tulisan-tulisan dalam jumal dan majalah yang berhubungan dengan PLH dan Kimia Lingkungan 3) Hasil wawancara dengan pakar lingkungan, dosen Kimia Lingkungan di IKIP, dan guru Kimia SMU.Subyek penelitian atau sampel dalam penelitian ini adalah 1) pakar lingkungan; 2) dosen Kimia Lingkungan IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya; 3) guru-guru Kimia SMU yang berpengalaman mengajar Kimia di kelas III.Lokasi penelitian sesuai dengan keberadaan IKIP-IKIP Negeri di atas, yaitu: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.Hasil wawancara dengan guru Kimia SMU, dosen Kimia Lingkungan IKIP, dan pakar lingkungan akan dianalisis secara deskriptif dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dari dokumen mengenai PLH dan Kimia Lingkungan sehingga diperoleh rekomendasi penyempumaan pengajaran Kimia Lingkungan di Program Studi Pendidikan Kimia di LPTK.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan:1.a. Tujuan Instruksional Umum:1) Lulus an LPTK menj adi guru yang berwawasan lingkungan sehinggamampu mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ketika mengajarkan konsep-konsep kimia. 2) Menyebarluaskan kekhawatiran tentang masalah-masalah lingkungan dan penerapan UULH.3) Mengembangkan sikap positif mahasiswa terhadap lingkungan sehingga mahasiswa dapat menawarkan alternatif pemecahan masalah lingkungan.b. Tujuan Instruksional Khusus:1) Mahasiswa dapat menjelaskan terjadinya pencemaran lingkungan dan Cara pencegahannya.2) Mahasiswa dapat menjelaskan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di Atmosfir dan Hidrosfir.3) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang zat aditif pada makanan.4) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pupuk dan pestisida.5) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Radioisotop.6) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang toksikologi kimia, karsinogenesis, dan sampah B3.7) Mahasiswa dapat menjelaskan masalah-masalah lingkungan yang berhubungan dengan kimia.2. Materi Kimia Lingkungan seyogianya meliputi topik-topik:a. Pencemaran Lingkunganb. Siklus airc. Siklus Biogeokimiad. Proses penjemihan air e. AMDAL dan Baku Mutu Lingkunganf. Susunan Atmosfir dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya.g. Sifat fisik dan kimia Hidrosfir dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya.h. Zat aditif pada makanan.i. Pupuk dan pestisida.j . Radioisotop.k. Toksikologi kimia, Karsinogenesis, sampah B3.1. Masalah-masalah lingkungan yang berhubungan dengan kimia.3. Seyogianya materi Kimia Lingkungan di LPTK disajikan dengan menggunakan gabungan metode-metode: ceramah, diskusi, pemberian tugas, praktikum, karya wisata, dan studi kasus.4. Evaluasi hasil belajar Kimia Lingkungan sebaiknya dilaksanakan paling sedikit meliputi: 1) ujian tengah semester, menggunakan bentuk tes uraian; 2) ujian akhir semester, menggunakan bentuk tes obyektif; 3) tugas terstruktur, paling sedikit dilaksanakan dua kali dalam bentuk membuat kliping, makalah, laporan, atau ringkasan dari wacanalbuku berbahasaInggris.Hal ini dilakukan agar skor yang diperoleh mahasiswa d ap at men ggamb arkan kemampu an mahas is wa yan g s e b enamy a tentang Kimia Lingkungan. 5. Mata kuliah Kimia Lingkungan sebaiknya dikelola oleh suatu tim yang mempunyai Tatar belakang pendidikan guru Kimia (S 1) dan Magister Kimia Lingkungan.Materi Kimia Lingkungan seperti tersebut di atas yang diajarkan dengan menggunakan metode seperti disarankan (pada Tabel 4.2) diharapkan menjadikanKurikulum Kimia Lingkungan yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berorientasi pada tujuan ini dapat memenuhi prinsip-prinsip kurikulum, khususnya prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisien.

---

Environmental problems vary and cover great areas of concern. Japan, for instance, in the 1940's experienced a pollution of cadmium (Cd) from waste of a zinc mine (Zn). They also suffered from a pollution of mercury (Hg) from industrial waste which poisoned many people and caused the Minamata illness.

In Indonesia farmers in Tegal and Brebes suffered from pesticide poison. A research on the influence of the health of farmers who used pesticide conducted in 1991 - 1993 by Food and Agriculture Organization (FAO)

among others found out that about 50 percent of the pesticides used by the farmers turned out to be classified as dangerous (36,8 percent), very dangerous (7,3 percent), and most dangerous (6,1 percent) according to the classification of the WHO.

Environmental problems are found nearly every day as reported in newspapers or on TV, mostly having a chemical character like the pollution in Deli River, pollution caused by pesticide, pollution in Citarum River. Solution of environmental problems actually depends on men's attitude and behavior because they can destroy or safe their environment.

In the UULH (The Act of the RI No. 4 of 1982 on the Basic Provisions for the Management of the Living Environment) Paragraph 5, it is stated that "Everyone has the right on a good and healthy environment" and "Everyone is obliged to take care of the environment and to prevent and overcome its damage and pollution". UULH Paragraph 9 states that "The Government is obliged to grow and develop the awareness and responsibility of the society in environmental management through extension, education, and research.

Explanation of Paragraph 9 states that education for growing and developing environmental awareness of society is conducted through formal education starting from kindergarten up to university level and through non-formal education.

In this case, LPTK (Institute of Teacher Training) for instance, has an important role in growing and developing the environmental awareness and responsibility of the society. It is owing to LPTK function as the teacher producer. And, teachers who have environmental view will produce students with environmental view too.

Environmental Education in higher education is carried out by using ecological - integrative approach through MKDU (General Basic Course) and monolithic approach through Environmental Chemistry subject. It is one of the optional subject matters in the Department of Chemistry Education.

As we know, students at LPTK Program S 1 of the Department of Chemistry Education are teachers or future Chemistry teachers in SMU (Senior High School). In the GBPP (General Guidelines of Instructional Activities) for the Chemistry Subject Semester 6, Grade 3 (Curriculum 1984), and Quarter 3, Grade 2 (Curriculum 1994) there are topics or instructional program on Environmental Chemistry.

The problem is "Which curriculum can supply the chemistry teacher with the knowledge needed to teach Environmental Chemistry at SMU?" This research applied a qualitative research method. The data includes:

1) GBPP SMU Curriculum 1994 Chemistry Subject, grade 2, quarter 3;

2) essays in journal and magazines which has relationship with Environmental Education and Environmental Chemistry; 3) Result of

interviews with Environmental Experts, Environmental Chemistry Lecturers at IKIP, and Chemistry SMU teachers.

The sample in this research includes: 1) Environmental Experts; 2) Environmental Chemistry Lecturers at IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya; 3) SMU Chemistry teachers who have experience in teaching grade 3.

The location of this research is in accordance with the location of the above mentioned IKIPs, i.e.: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.

The result of the interview with SMU chemistry teachers, lecturers of Environmental Chemistry and Environmental Experts was analyzed descriptively taking into account the data obtained from documents on Environmental Education and Environmental Chemistry, as to achieve a recommendation to perfect instructional program on Environmental Chemistry in the Department of Chemistry Education.

From the analyzed data are obtained the following conclusions: 1.a. General Instructional Objectives (TIU)

LPTK graduates with an insight in environment are able:

1) to integrate environmental aspects when teaching chemistry concepts.

2) to disseminate the endanger of the environment and the application of the IJULH.

3) to develop the environmental attitudes of the students.

b. Specific Instructional Objectives (TIK)

The students are able to explain:

I) Environmental pollution and how to solve it;

2) Chemical reactions in the Atmosphere and Hydrosphere;

3) Food additives;

4) Fertilizers and pesticides;

5) Radioisotopes;

6) Chemical toxicology, carcinogenesis, and Hazardous Waste;

7) Environmental problems.

2. The following topics should be covered in the Environmental Chemistry Subject:

a. Environmental Pollution

b. Water Cycle

c. Biogeochemical Cycle

d. Water Purifying System

e. AMDAL (Environmental Impact Assessment) and Environmental Standard

f. Atmosphere composition and chemical reaction in it.

g. Physically and chemically characteristics of the Hydrosphere and chemical reactions in it.

h. Food additives

i. Fertilizers and Pesticides

j. Radioisotopes

k. Chemical toxicology, carcinogenesis, hazardous waste 1. Environmental issues.

3. Topics on Environmental Chemistry should be taught using the combination of a variety of methods such as discussion, assignment, experiment, study tour, and case study.

4. The learning evaluation of Environmental Chemistry should include: 1) mid semester exam by using essay test; 2) final exam by using objective test; 3) structured assignment at least twice such as making clipping, writing paper, writing report, or making a summary of a topic taking from a book written in English. The reason for doing this is to obtain the scores which represent the real student capability on Environmental Chemistry.

5. Each LPTK should have more than one Environmental Chemistry Lecturers and they should have a Master degree in Environmental Science or in Chemistry.

Topics on Environmental Chemistry which are taught with various methods (see Table 4.2) will hopefully become Curriculum of Environmental Chemistry. The curriculum that is developed based on Objectives Oriented approach, will accomplish the principles of curriculum, especially the principles of relevancies, affectivities and efficiencies."

"Sebuah tipe baru pengontrol elektroda otomatis untuk dapur busur terendam telah dikembangkan oleh National Institute of Metallurgy (NIM) di Afrika Selatan, untuk mengatasi masalah yang dialami dalam dapur busur terendam ukuran besar. Paper ini berisi tentang pengembangan unit prototipe dapur busur tersebut."