Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional mengakibatkan gejolak ekonomi yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tersebut membuat pajak sebagai aspek krusial instrumen fiskal, sepanjang tahun 2020 lebih ditekankan pada fungsinya sebagai regulerend yaitu lebih berfokus dalam mengutamakan penanganan Covid- 19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami shortfall hingga akhir tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan KPP Madya Tangerang serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan KPP Madya Tangerang merupakan strategi yang digunakan pada level fungsional yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan berdasarkan dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi yang telah dibuat pemerintah nasional maupun Kementerian Keuangan dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan KPP Madya Tangerang antara lain: menerapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum pegawai pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan beberapa prosedur perpajakan melalui video conference dan sebisa mungkin tidak menggunakan relaksasi jatuh tempo perpajakan, melakukan pengawasan kebijakan insentif perpajakan khususnya terkait angsuran PPh pasal 25, melakukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 kepada para wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19, pemanfaatan digitalisasi pajak seperti layanan ‘Ngobras 415’ untuk pelayanan dan aplikasi Approweb untuk pengawasan dan pemeriksaan, penggunaan aplikasi Logbook sebagai sarana mengawasi kepegawaian, memaksimalkan berbagai kegiatan l untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan. Adapun kendala yang dihadapinya antara lain kebijakan pembatasan sosial yang menghambat proses kewajiban perpajakan dan kondisi ekonomi yang menurun yang berdampak kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ......The Covid-19 pandemic as a national disaster resulted in economic shocks that had a major impact on the Indonesian economy. The decline has made taxes as a crucial aspect of fiscal instruments, throughout 2020 more emphasized on its function as a regular end, which is more focused on prioritizing the handling of Covid-19 and national economic recovery. So that in 2020 tax revenue experienced a shortfall until the end of 2021. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the Tangerang Medium Tax Service Office and identify the obstacles faced in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research approach, complemented by data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study show that the strategy carried out by the Tangerang Medium Tax Service Office is a strategy used at the functional level, namely implementing tax policies that refer to the two previous levels of strategy, namely strategies that have been made by the national government and the Ministry of Finance in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Tangerang Medium Tax Service Office include: implementing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 as a form of legal certainty for tax officials in collecting tax revenue by conducting several tax procedures through video conferences and as much as possible not using tax maturity relaxation, monitoring tax incentive policies, especially related to Income Tax installments in Article 25, prioritizing supervision and examination in accordance with Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-15/PJ/2018 to taxpayers who are not affected by the Covid-19 pandemic, utilizing tax digitization such as 'Ngobras 415' for services and the Approweb application for supervision and examination, using the Logbook application as a means of monitoring staffing, and conducting various activities to improve the quality of human resources in the field of taxation. The obstacles faced include social restriction policies that hinder the process of tax obligations and declining economic conditions that have an impact on taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa. ......The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT.