Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Insentif pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif negara lain khususnya di Asia Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi, dan mengurani semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus berdasarkan undang-undanng dan tidak boleh bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya. ...... Tax incentives has very important role for the continuation of business world activities and in the framework of attracting the coming of investments in Indonesia, but it is realized that tax incentives is one of the attracting factors for investment entry, nevertheless tax incentives is one of the attracting factors for investment. Therefore providing tax incentives to encourage that investment improvement mus be attractive and competitive through the giving of other country incentives particularly in Southeast Asia, accompanied by fixation and improvement on all supportive factors for investment entries, and reducing all factors capabel to hamper the investment entries. Giving tax incentives also must be based on the laws adn must not be contravening vertically as well as horizontally, as well as easy to be applied in its implementation.

Abstrak :
Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. ...... As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan insentif pajak terkait pandemi Covid-19 dan mengetahui implikasi penggunaan insentif pajak oleh PT X. Manajemen pajak dan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23, 44, 86, dan 110 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona, yang memuat Insentif pajak Impor Pasal 22 dan Angsuran Pasal 25 menjadi acuan penelitian ini. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid dan memanfaatkan insentif pajak terkait pandemi Covid-19. PT X menggunakan insentif impor pasal 22 dan potongan angsuran pasal 25. PT X berhasil memanfaatkan insentif pajak lewat manajemen pajak dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diketahui bahwa PT X telah melakukan penghematan pajak sebesar Rp14.184.782.000 dengan memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan Rp35.808.759.711 dari insentif pengurangan angsuran pasal 25. Total persentase penghematan dari pemanfaatan kedua insentif tersebut adalah 14,7% dari beban pajak penghasilan PT X. Penghematan pajak tersebut tampak dari menurunnya restitusi pajak hingga 1,4 milyar dari 17,6 milyar pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak dalam membantu menjaga kas perusahaan ketika kinerja perusahaan sedang menurun di awal pandemi. ......This study aims to evaluate the use of tax incentives related to the Covid-19 pandemic and find out the implications of using tax incentives by PT X. Tax management and tax incentives in the Regulation of Minister of Finance (RMF) Numbers 23, 44, 86, and 110 of 2020 about Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Outbreak, which contains Article 22 Import Tax Incentives and Article 25 Installments, are the reference for this research. PT X is one of the companies affected by the Covid pandemic and is taking advantage of tax incentives related to the Covid-19 pandemic. PT X uses article 22 import incentives and instalment cuts of article 25. PT X has taken advantage of tax incentives through good tax management. Based on observations, documentation and interviews, it is known that PT X has made tax savings of Rp14,184,782,000 by taking advantage of incentives for exemption from PPh article 22 on imports and Rp35,808,759,711 from incentives for reducing instalments in article 25. The total savings from using these two incentives are 14.7% of PT X's income tax burden. This tax savings can be seen in the decrease in restitution taxes up to 1.4 billion from 17.6 billion in the previous year. Tax saving has an impact in helping to maintain the company's cash when the company's performance is declining at the beginning of the pandemic.

Abstrak :
Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini. ......With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah melanda dunia dari awal 2020, Indonesia tidak terkecuali, pandemi ini berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonomi, unruk itu pemerintah Indonesia, sebagai salah satu cara menanggulangi dampak pandemic Covid-19, melalui Kementerian Keuangan, memberikan Insentif Pajak kepada para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19, PT ABC merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang terkena dampak nya dan berhak untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut, namun proses pemanfaatan ini memerlukan pemahaman atas peraturan yang berlaku, agar terhindar dari risiko perpajakan karena proses pemanfaatan yang tidak benar. Untuk itu diperlukan manajemen perpajakan perusahaan yang baik guna memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak Covid-19 Metode penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan bukti melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur, lalu dilakukan evaluasi atas manajemen pajak PT.ABC dalam memanfaatkan insentif pajak Covid-19 berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait manajemen pajak atas penggunaan insentif pajak selama pandemi Covid-19 oleh PT. ABC, Hasil dari skripsi ini yaitu rekomendasi kepada PT.ABC mengenai divisi perpajakannya, yakni perbaikan struktur organisasi, infrastruktur pekerjaan perpajakan, dan kualitas staf perpajakan untuk proses pengerjaan kewajiban perpajakan yang lebih efektif dan efisien. ......The Covid-19 pandemic has hit the world from early 2020, Indonesia is no exception, this pandemic has an impact on social, cultural and economic aspects, for that the Indonesian government, as a way to overcome the impact of the Covid-19 pandemic, through the Ministry of Finance, provides Tax Incentives for companies affected by the Covid-19 pandemic, PT ABC is one of the many affected companies and has the right to utilize these tax incentives, but the process requires an understanding of regulations, in order to avoid tax risks due to incorrect utilization process. For this reason, good corporate tax management is needed to maximize the use of Covid-19 tax incentives This thesis writing method is qualitative descriptive, by collecting evidence through interviews, documentation and literature studies, then evaluating PT.ABC's tax management in utilizing Covid-19 tax incentives based on specified criteria, this method is expected to provide an overview regarding PT.ABC’s tax management on using tax incentives during the Covid-19 pandemic. The result of this thesis is a recommendation to PT.ABC regarding its tax division, namely improving the organizational structure, tax related infrastructure, and the quality of tax staff for a more effective and efficient tax obligation management.

Abstrak :
Pemanasan global adalah masalah dunia, sudah banyak negara membuat kebijakan untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Pembuangan gas dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global. Saat ini telah ditemukan mobil yang berteknologi hibrida, mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Para pengusaha mengeluhkan pengenaan tarif pajak yang tinggi, PPnBM dan Bea Masuk, menyebabkan harga mobil hibrida menjadi lebih mahal.Penelitian ini menjelaskan perlunya insentif pajak diberikan untuk mobil berteknologi hibrida, kebijakan negara lain terhadap mobil hibrida dan manfaat-manfaat yang akan dirasakan jika mobil ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Tipe penelitian adalah deep interview. Mobil hibrida adalah salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak untuk mobil hybrid. Mobil hibrida dapat mengurangi produksi emisi dan juga hemat dalam pemakaian bahan bakar. Jika pemerintah, memberikan insentif pajak untuk mobil hibrida, pembeli mobil hibrida akan meningkat. Jadi, akan mengurangi polusi udara dan hemat dalam pemakaian bahan bakar.

---

Global warming is become the world?s problem, therefore many countries make policies to reduce the cause of global warming. Gas uptake from the ignition of fossil fuel that been used for vehicle is one of the caused global warming. In this days, already invented car with hybrid technology, car that have less air pollution and thrifty fuel. The industrialists complain about the high tax rate, luxury tax and customs, which caused the price of hybrid car, become expensive. This research aim is to explain how important tax incentive that have to give for the car with hybrid technology, about the policies in other countries with the hybrid car, and benefits if this car is use by many people. This research uses the explorative qualitative method. Type of this research is deep interview. Hybrid car is one of the solutions to reduce air pollution. Government should consider giving incentive tax for hybrid car. If government give tax incentive for hybrid car, people that want to buy hybrid car will increase. So it will reduce air pollution and thrift consumption fuel.

Abstrak :
Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan. ......Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly.

Abstrak :
Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. ......Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Atas Transaksi Jual Beli lahan Khusus Untuk Proyek Infrastruktur Umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam serta menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya berupa pengecualian dari aspek pemotongan pajak yang terkait, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Niali dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga dapat memperbesar pengahasilan yang diperoleh masyarakat dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur. ...... This thesis discusses the implementation of Policy Tax Incentives for Sale Trades Special Land for Public Infrastructure Projects. This study is a qualitative research study of literature and in-depth interviews and using descriptive design. The results of this study are: incentives given by the government in its implementation in the form of exemption from withholding tax related aspects, such as Income Tax, Value Added Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building so as to increase the income derived by the community and the availability of land for infrastructure development.