Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi dari pembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satu sektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnya pemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yang mengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaan konvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI, berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu program mitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi, pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan Pemerintah Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaitu upaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melalui program Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya, sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dan semua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum ......Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions. Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for development companies to access conventional financing because they are considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 / 2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties in the exploitation of geothermal energy get legal certainty

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.

---

ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA. ......This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai pengukuran akun piutang pembiayaan komersial melalui loan review pada PT SSS, serta mengevaluasi prosedur audit terkait piutang untuk periode pelaporan 31 Desember 2018. PT SSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Pengakuan dan pengukuran untuk piutang komersial PT SSS sudah sesuai dengan PSAK 55. Evaluasi prosedur audit dilakukan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan PT SSS yang dibuat berdasarkan pedoman perusahaan. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ASF sudah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. ABSTRACT
This internship report discusses about the measurement of loan receivables through loan review in PT SSS and the evaluation of the audit procedure for loan receivables for the period ended in 31st Dec 2018. PT SSS engages in financing infrastructure. The measurement of loan receivables in PT SSS complied with PSAK 55. The evaluation of audit procedure carried was in accordance with the procedure of PT SSS which is based on Financing Guidline of PT SSS. Audit procedures conducted by KAP ASF is in accordance with applicable standards.

Abstrak :
ABSTRACT
Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACT
As of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods.

Abstrak :
ABSTRACT
onsep bandara aerotropolis diharapkan bisa membuat bentuk bandara yang terintegrasi, efektif dan efisien sehingga bisa menghilangkan permasalahan seperti fasilitas dan infrastruktur pada bandara yang belum memadai dikarenakan belum tertatanya perkembangan bandara. Sebelum merealisasikan proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung, dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui kelayakan investasi dari proyek tersebut, sehingga pihak investor akan tertarik dan dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU dengan menggunakan metode Life Cycle Cost LCC yang perhitungannya akan melibatkan komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan yang akan diperoleh dari tahun 2022-2056. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kelayakan investasi dari proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung menghasilkan nilai IRR sebesar 8,80 yang masih berada dibawah nilai WACC. Dengan menggunakan sistem finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU , didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,81 dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan.

---

ABSTRACT
The concept of aerotropolis airport is expected to create an integrated, effective and efficient airport form so that it can eliminate problems such as facilities and infrastructure at airports that have not been adequate due to the unfocused development of the airport. Before realizing the development project of Radin Inten II Airport in Lampung, a financial feasibility analysis is conducted to determine the investment feasibility of the project, so that the investor will be interested and can join in the development of this infrastructure. The purpose of this research is to analyze financial and institutional feasibility based on Public Private Partnership PPP using Life Cycle Cost LCC method which the calculation will involve a component of investment cost, operational, maintenance and income that will be obtained from year 2022 2056. From the research, it is found that the investment feasibility of airport development project of Radin Inten II Lampung Airport resulted IRR value of 8,80 which is still below WACC value. Using the financial and institutional system based on the Public Private Partnership PPP , a final IRR of 15,81 was obtained with cost sharing between the government and private sectors of the investment, operational, maintenance and revenue.