Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Mukti
"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada kota-kota besar saja,melainkan juga mencakup pembangunan desa yang jumlahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia, terlebih lagi bagi desa yang berada di luar Pulau Jawa yang relatif miskin termasuk Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang aktif dari seluruh lapisan, tetapi pada kenyataannya sistem perencanaan pembangunan desa selalu bertumpu pada sistem top down dengan mengabaikan bottom up. Atas dasar itulah PPK dirancang untuk lebih mengedepankan peran masyarakat desa dan pemerintahan yang paling rendah agar mampu membuat keputusan bagi pembangunan di desanya dengan tujuan utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat demi menangguiangi masalah kemiskinan.
Ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Desa Pelangko dengan 15 orang informan, menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur.
Setelah dilakukan penelitian, ternyata dari hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pelangko terhadap Program Pengembangan Kecamatan tersebut cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap PPK yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program.
Ada empat kegiatan yang dapat diukur sebagai partisipasi masyarakat dalam perencanaan PPK, yaitu pemilihan fasilitator desa, penggalian gagasan, musbangdes III dan penentuan usulan desa, TTD dan wakil desa. Seluruh proses pada perencanaan program langsung dilaksanakan oleh masyarakat, mereka mempunyai hak suara yang sama dalam memilih, dipilih maupun dalam hal pengajuan usulan kegiatan desa. Serta tiga kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan PPK, yaitu pencairan dana, usulan ekonomi produktif dan kegiatan sarana/prasarana. Adapun proses pada pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing baik oleh masyarakat maupun fasilitator dan penegakkan berbagai aturan yang ada dalam PPK itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat cukup baik dalam PPK adalah karena adanya tokoh-tokoh informal desa, kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4261
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farisya Isnaayu Khairunisa
"Kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak, sering terjadi di Provinsi Riau, Indonesia, terutama saat musim kemarau. Riau memiliki lahan gambut seluas sekitar 4.811.865 ha. Pada akhir 2023, terdapat 163 hotspot kebakaran di Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki hotspot terbanyak, yakni 69 titik, terutama di Kecamatan Rengat Barat, Rengat, dan Kuala Cenaku. Selain kondisi fisik lahan gambut, aktivitas manusia seperti kepadatan permukiman dan kerapatan parit juga berperan sebagai penyebab utama kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan overlay serta super-imposed untuk mengolah distribusi hotspot, dengan tujuan mengetahui hubungan distribusi spasial potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan faktor kedalaman lahan gambut, kepadatan permukiman, dan kerapatan parit berdasarkan wilayah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi potensi bahaya kebakaran cenderung mengelompok di area tertentu, seperti Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), Kelurahan Sungai Dawu (Kecamatan Rengat Barat), dan Kelurahan Rawa Asri (Kecamatan Kuala Cenaku). Distribusi spasial potensi bahaya kebakaran memiliki hubungan signifikan dengan kedalaman lahan gambut dan kerapatan parit. Kepadatan permukiman yang dekat dengan jaringan jalan cenderung berpotensi rendah terhadap kebakaran, sementara kerapatan parit yang lebih dekat justru berpotensi lebih tinggi karena parit berfungsi sebagai drainase air gambut yang tidak terkendali.

Forest and land fires in Indonesia's Riau Province are common, particularly during the dry season. Riau's peatlands span about 4,811,865 hectares. By the end of 2023, the province had 163 hotspots, with Indragiri Hulu Regency having the highest number at 69. The numerous hotspots and extensive peatlands in Indragiri Hulu, especially in West Rengat, Rengat, and Kuala Cenaku sub-districts, make these areas particularly vulnerable to fires. Human activities, such as settlement density and drainage density, also contribute significantly to fire occurrences. This study uses Kernel Density Estimation (KDE) and overlay methods to analyze the spatial distribution of fire hazards, focusing on peatland depth, settlement density, and drainage density across administrative areas. The results indicate that fire hazards tend to cluster in specific areas: Sekip Hilir Village (Rengat Sub-district), Sungai Dawu Village (West Rengat Sub-district), and Rawa Asri Village (Kuala Cenaku Sub-district). The spatial distribution of fire hazards is significantly related to peatland depth and drainage density. Areas with high settlement density and close proximity to road networks tend to have lower fire potential. Conversely, areas with higher drainage density have increased fire potential due to uncontrolled peat water drainage systems."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evi Irma Junita
"Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator untuk menggambarkan status kesehatan suatu bangsa. Angka Kematian Perinatal merupakan bagian dari (AKB) dan dapat menjadi indikator kualitas pelayanan obstetrik dan neonatal di suatu wilayah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pelayanan antenatal dengan kematian perinatal di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2002. Besarnya hubungan dilihat dari hasil perhitungan Odds Ratio antara bayi yang dilahirkan dari ibu yang memperoleh pelayanan antenatal dengan kualitas buruk dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang memperoleh pelayanan antenatal dengan kualitas baik.
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda Kasus Kontrol dengan jumlah sampel keseluruhan 180 responden yang terdiri dari 90 kasus dan 90 kontrol. Kasus adalah bayi yang dilahirkan pada periode Januari-Desember 2002 dan meninggal pads masa perinatal. Kontrol adalah bayi yang dilahirkan dalam periode Januari-Desember 2002, tidak meninggal pada masa perinatal dan tinggal dibatas wilayah yang sama dengan kasus. Kasus diambil dari laporan audit maternal perinatal sedangkan kontrol diambil dari batas wilayah yang sama dengan kasus tanpa dilakukan matching.
Pengolahan data dilakukan dengan program SPSS versi 10. Analisa statistik yang digunakan adalah regresi logistik sederhana untuk bivariat dan regresi logistik ganda (model faktor risiko) untuk multivariat.
Secara statistik ditemukan keeratan hubungan antara pelayanan antenatal dengan kematian perinatal (p= 0001) di mana ibu yang memperoleh pelayanan antenatal buruk memiliki risiko 4.059 kali (95% CI : 1.263 - 6.241) terhadap kematian perinatal dibandingkan ibu yang memperoleh pelayanan antenatal yang baik, setelah dikontrol oleh variabel paritas dan jarak antara kelahiran.
Peningkatan kualitas pelayanan antenatal harus ten's dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan jenis pemeriksaanlpelayanan yang diberikan dan keteraturan kunjungan berdasarkan kriteria minimal 1,1,2. Mu !until sebagai pihak yang berkepentingan harus memiliki kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur dan petugas kesehatan wajib memberikan pelayanan antenatal sesuai standar minimal yang telah ditetapkan oleh Depkes RI.
Daftar bacaan : 54 ( 1984 - 2002 )

The Relationship Between Antenatal Care With the Perinatal Mortality in Indragiri Hulu Regency year 2002 Infants mortality rate is the indicator to describes health degree of a country. Perinatal mortality rate, as the part of infants mortality rate, can be the indicator of the obstetrics and neonatal services in a territorial.
The objective of this study is to find out the relationship between antenatal care with the perinatal mortality in Indragiri Hulu year 2002. The size of the relationship is described from the result of Odds Ratio measurement among the babies, which were born from mothers who obtained bad quality antenatal care compared to babies who were born from mothers who obtained good quality antenatal care.
The research plan, which was used in this study, is the Case Control method with 180 respondents as the sample on the whole, which include 90 cases and 90 controls. Cases are babies who were born in the period of January-December 2002 and passed away on the perinatal stage. Controls are babies who were born on the period of January-December 2002, did not passed away on the perinatal stage, and lived in the same region as the cases. Cases were taken from perinatal maternal audit report without undertaken matching.
Data processing was carried out using SPSS program 10 version_ Statistical analysis which was employed is the simple logistic regression for bivariat and multiple logistic regression (risk factor model) for multivariate. Statistically that the meaningful relationship between antenatal care with perinatal mortality it is acquired (p = 0.001) where mothers who obtained bad quality antenatal care has the risk of 4.059 times higher (95% CI : 1.263 - 6.241) towards perinatal mortality compared to mothers who obtained good quality antenatal care, after being controlled both by parity variable and ranges between births variable.
The improvements of antenatal care quality must be continuously undertaken through consideration of the completeness of examination/service types, which is given, and the consultation regularity based on the minimal criteria of 1,1,2. Pregnant mothers as the concerning components must have mindful to check up their pregnancy regularly, and the health workers are obliged to provide antenatal services which are in accordance to the minimum standards which has been established by the Health Ministry.
Bibliography List: 54 (1984-2002)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T11259
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library