Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkan dari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa Lembaga Akreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga pembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantif dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatu konsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya. sebagai pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi pada pelaku usaha, sebagai jaminan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Tesis ini mengkaji tentang keterkaitan hukum dan prinsip pertanggungjawaban produk dalam e-commerce berupa perlindungan para pihak untuk mendapat informasi yang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melalui internet menurut hukum dan regulasi terkait, sehingga menandakan pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Melalui konsep kelembagaan yang diadopsi dari Singapura dan Uni Eropa, kesejahteraan sosial masyarakat akan tercipta melalui peran lembaga peradilan, dimana dalam hal ini LSK selaku pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam pertanggungjawaban produk yang diperoleh dari perniagaan online, melalui penafsiran perjanjian pihak yang berkepentingan satu sama lain dalam bentuk kontrak elektronik dan peran penyediaan layanan dalam penyelesaian sengketa yang ada dalam tujuan peningkatan efisiensi ekonomi.

---

ABSTRACT
Contractual certainty for consumers in e-commerce cannot be separated from a reliable protection system in a country, in the form of Certification Authority accrediting the market products. It is naïve to believe that the Certification Authority will exist independently, aloof from the world's legal systems due to the vast difference between virtual and actual transactions in terms of legal acts, its effects, the sanctions system, and the burden of proof. Besides, any legislation enacted for consumer protection on e-commerce can substantively build a major concept in cyberspace as the prime consideration underlying the entrepreneurs’ accreditation. There are areas of potential legal exposure for an organization such as a Certification Authority involved in e-commerce product liability. Working from this baseline of exposure, it will be incumbent on Certification Authority authorities and the legislative bodies that would endorse them to engineer effective risk management strategies so as not to jeopardize the ameliorative effects. The avowed, logical, and admirable purpose of a Certification Authority system in Singapore and European Union is to establish a fully functional self- and third-party rating system enabling patients and consumers to filter harmful information and to positively identify and select high quality information. This thesis outlines and evaluates the current discussion on the propriety and feasibility of enacting a national law in Indonesia enunciating a body of general principles overarching e-commerce legislations on product liability. By way of the critical and comparative appraisal, it advocates the enactment of such general principles and suggests the salient features and the essential structure of the future code.