Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai studi awal didapatkan temuan bahwa penanaman modal asing Jepang yang bersifat langsung di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh bentuk dan sifat dari masyarakat, sistem politik, sistem ekonomi dan jugs tingkat pendidikan dari negara penerima modal asing Jepang tadi. Sebagai contoh, PMA Jepang di Singapura banyak berkonsentrasi pada usaha yang sifatnya 'capital intensive', sedangkan PMA Jepang di Indonesia, lebih banyak yang berkonsentrasi dalam sektor 'labor intensive' pada bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan bagi PMA Jepang yang beroperasi di Malaysia, Thailand dan Philipina cenderung menggabungkan keduanya.Selain itu, PMA Jepang juga membedakan bentuk dan skala dari berbagai perusahaannya yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga. Untuk bidang usaha yang sifatnya 'capital intensive', penanganannya diberikan pada perusahaan yang berskala besar, dan bentuknya lebih berupa bisnis perbankan. Untuk menangani bidang usaha yang berorientasi pada 'labor intensive', maka pemerintah Jepang menyerahkannya pada perusahaan mereka yang skalanya kecil, menengah, dan besar, bentuk usahanya adalah pengeboran minyak dan penyulingan gas bumi, karat, batubara dan sebagainya.Dari literatur yang berhasil dikumpulkan didapat bahwa masuknya modal asing Jepang ke negara dunia ketiga bisa dikategorikan kedalam tiga gelombang besar. Gelombang pertama terjadi sejak awal tahun 1950, ketika perusahaan Jepang mulai melakukan investasinya di luar negeri, gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 1973. Gelombang kedua dimulai dengan beroperasinya perusahaan raksasa Jepang dalam bisnis di negara dunia ketiga, gelombang kedua ini berlangsung sampai akhir 1970an. Sedangkan gelombang ketiga berlangsung sejak awal 1980an, dan pada fase ini sektor usaha industri jasa dan perbankan menjadi sasaran utama perusahaan Jepang."

"ABSTRAKLatar Belakang Masalah Kebutuhan akan modal untuk mengembangkan perekonomian negara, menimbulkan gerak arus modal dari luar negeri. Negara yang mendambakan masuknya modal asing memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk menarik investor asing. Melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing Indonesia menawarkan pula berbagai rangsangan seperti keringanan pajak, penggunaan hak-hak atas tanah, dan juga kesediaan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan lain-lain. Perkembangan jumlah persetujuan penanaman modal yang telah dikeluarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :Tabel PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL PER PELITA dapat dilihat dalam file pdf.Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing sampai dengan bulan Desember 1997, tercatat 5.806 Proyek dengan nilai investasi sebesar US $ 191,85 Milyar.Dari persetujuan proyek PMA sektor yang paling banyak diminati Tahun 1997 adalah Industri Kimia (US $ 12,3 Milyar), Pengangkutan (US $ 5,9 Milyar), Industri Kertas (US $ 5,3 Milyar), Industri Barang Logam (US $ 2,3 Milyar), dan Listrik, Gas & Air Minum (US $ 1,8 Milyar).Sisi lain dari arus globalisasi dalam permodalan ini adalah akan meningkatnya benturan-benturan dari pelaku ekonomi. Karena itu perlu suatu tindakan antisipasi khususnya tentang persengketaan yang mungkin terjadi di antara investor asing dengan negara penerima modal dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal tersebut.Pembenahan hukum akan memberikan ketertiban dan kepastian hukum sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan ketertarikan investor asing ke Indonesia.Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA hanya menyatakan, bahwa bila ada nasionalisasi dan ada perselisihan yang timbul akibat sengketa, maka mengenai pembayaran kompensasi dapat diselesaikan melalui arbitrase.Pada saat ini dalam perdagangan internasional, berkembang suatu kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Priyatna mengemukakan bahwa:"ADR procedures are alternatives to the public judicial system found everywhere. Because private disputants are free to agree an variations to basic ADR procedures including adoption of those procedures and rules found in the public judicial system that can be used in ADR".Bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang mulai dipopulerkan di Indonesia saat ini adalah melalui arbitrase.Arbitrase lebih disukai, karena berbagai Masan seperti dikemukakan oleh Gautama Sudargo, Priyatna Abdurrasyid, Erman Rajagukguk, Rene David, dan telah disimpulkan oleh Tineke Louise Tuegeh Longdong."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek dinamis dalam keputusan struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia, sebagai lanjutan dari literatur yang ada di Indonesia dengan menggunakan model dinamis, termasuk keberadaan struktur modal yang optimal, faktor penentu, kecepatan penyesuaian, dan teori-teori yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia mempraktikkan struktur modal yang optimal dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bervariasi seiring dengan berjalannya waktu. Karena data yang digunakan relatif baru dan sampel yang digunakan lebih spesifik (hanya satu industri), hasil penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Karena sampel yang dipilih adalah sejumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, maka hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke semua perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi mendalam untuk studi masa depan struktur modal dan suatu hari nanti dapat membantu perusahaan, investor, dan otoritas dalam membuat keputusan yang efektif, serta analis dalam mengamati korelasi antara teori struktur modal dan praktik pembiayaan perusahaan manufaktur di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamic aspects in the capital structure decisions of manufacturing firms in Indonesia, offering a continuation to the existing literature on Indonesia by using a dynamic model, including the existence of optimal capital structure, the determining factors, the speed of adjustments, and the aiding theories to explain the findings. The findings show that Indonesian manufacturing firms do practice optimal capital structure and are altered by firm-specific and time-varying factors. Despite relatively recent data and more specific sample firms (one industry only), the results of this study still need to be further developed. The sample chosen focused on listed firms, hence the results may not be generalized to all Indonesian manufacturing firms. This research is expected to have profound implications for future studies of capital structure and might one day be able to help firms, investors, and authorities in making effective decisions, as well as analysts in observing the correlation between the capital structure theories and the financing practice of manufacturing firms in Indonesia."