Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance. By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct.

Abstrak :
Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional, target Energi Terbarukan adalah 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana untuk menambah target energi terbarukan dan energi alternatif lainnya. Namun, masalah dalam keberlanjutan proyek ketenagalistrikan yang ada dimana mindset perusahaan terdahulu lebih memilih mengembangkan proyek energi fosil daripada energi terbarukan. Hal ini timbul akibat dari masalah organisasi yang masih belum dapat menyiapan kesiapan perubahan organisasi terhadap adopsi energi terbarukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi empiris secara kuantitatif dengan menggunakan structural equation model untuk menyeidiki tiga faktor penentu kesiapan perubahan yaitu external pressure, innovation intention, dan commitment of resources. Penelitian dilakukan pada perusahaan Independent Power Producer (IPP) di Indonesia dengan hasil menunjukkan bahwa innovation intention yang merupakan bagian dari budaya inovasi menjadi faktor terbesar penentu kesiapan perubahan organisasi pada sektor tenagalistrikan di Indonesia. Faktor penentu lainnya seperti commitment of resources yang merupakan dorongan internal dalam memberikan alokasi sumber daya tidak menunjukkan pengaruh yang kuat dalam mendorong kesiapan perubahan energi terbarukan. ......Based on the National Energy Policy, the Renewable Energy target in Indonesia is 23% of the national energy mix in 2025, the Indonesian government plans to add renewable and alternative energy power plants by 2028. However, the author acknowledges that there have been urgent problems in the sustainability of existing electricity projects where the mindset of previous companies prefers to develop fossil energy projects rather than renewable energy. The fenomena gap arises due to organizational problems that are still unable to prepare change readiness in the organizational level towards intention to adopt renewable energy. A rapidly changing environment in developing countries, especially in the electricity sector, moves this research to be carried out by conducting quantitative empirical study using the structural equation model to investigating the three determinants of change readiness namely external pressure, innovation intention, and commitment of resources. The study was conducted on the IPP in Indonesia with the results showing that the innovation intention which is part of the culture of innovation is the biggest factor determining change readiness. Other determinants such as commitment of resources do not show a strong influence to encouraging change readiness for renewable energy.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16. ......The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement.