Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kawasan Amerika Latin umumnya merupakan kawasan yang sedang berkembang. Perkembangan perdagangan merupakan salah satu hal penting yang tak dapat dilepaskan dari aspek perekonomian kawasan tersebut. Walaupun perekonomian mereka masih tidak sebesar perekonomian negara-negara Asia seperti Cina, India, dan Indonesia,namun mereka mempunyai indeks HDI yang lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak perdagangan terhadap indeks HDI negara-negara Amerika Latin. Sampel yang digunakan adalah 10 negara Amerika Latin pada periode 205-2010. Variabel dependenya adalah indeks HDI tersebut sementara variabel-varibel independenya adalah ekspor, impor, investasi luar negeri net inflow, Labor Force Participation age 15-24, dan precentage of health expenditure from goverment efpenditure. Regresi Panel data digunakan untuk mengobservasi sampel secara berulang-ulang disamping menggunakan metode OLS. Hasil penelitian adalah bahwa perdagangan berkorelasi secara positif dan mempengaruhi HDI melalui GDP per kapita.

---

Latin American region in general is an area that is growing. The development of trade is one of the important things that can?t be removed from the aspect of the region's economy. Although their economies are still not as big as the economy of the Asian countries such as China, India, and Indonesia, but they have HDI indices were higher than these countries. This paper aims to examine how the impact of trade on the HDI index of Latin American countries. The samples used were 10 Latin American countries in the period 205-2010. The Dependent variable is the index of the HDI while the independent variables are exports, imports, foreign direct investment net inflow, Labor Force Participation age 15-24, and the percentage of health expenditure from government expenditure. Panel regression of the data used to observe the sample repeatedly in addition to using OLS. Results of the study is that trade is positively correlated and affect the HDI by GDP per capita.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, yang digambarkan dengan PDRB per kapita per tahun dari 34 provinsi terhadap ketimpangan, yang digambarkan dengan rasio gini dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian dengan metode panel data ini menggunakan data 34 provinsi Indonesia dengan rentang waktu 10 tahun, yaitu 2010 sampai 2019. Penelitian juga dibagi menjadi tiga bagian, keseluruhan provinsi di Indonesia, 17 provinsi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, sebagai indikator provinsi yang maju, dan 17 provinsi dengan IPM rendah, sebagai indikator provinsi yang sedang berkembang. Tujuan pembagian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pada keseluruhan provinsi, provinsi maju, serta provinsi berkembang. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengisyaratkan jika pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan PDB per kapita per tahun meningkat, juga tidak akan mengurangi ketimpangan yang ada. Jadi, diperlukan indikator lain yang lebih merefleksikan keadaan ekonomi masyarakat, serta indikator pertumbuhan ekonomi lain yang mampu menjadi instrument penurun ketimpangan. ...... This study aims to look at the interrelation and influence of economic growth, which is illustrated by per capita GRDP of 34 provinces on inequality, which is illustrated by the Gini ratio of 34 provinces in Indonesia. This panel data research uses data from 34 Indonesian provinces with a span of 10 years, from 2010 to 2019. The study was also divided into three parts, overall provinces in Indonesia, 17 provinces with high HDI, as indicators of developed provinces, and 17 provinces with Low HDI, as an indicator of a developing province. The purpose of this division is to see whether there is a difference in the relationship of economic growth to inequality across provinces, developed provinces and developing provinces. The results of this study find that there is no relationship between economic growth and inequality in Indonesia. This suggests that if economic growth represented by GDP per capita increases, it will not reduce inequality. So, we need other indicators that better reflect the economic condition of the community, as well as other indicators of economic growth that can be an instrument to reduce inequality.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap IPM di Indonesia secara umum dan secara khusus, yaitu analisis spesifik terhadap provinsi yang sudah dipisahkan menjadi berbagai kategori. Lambatnya laju pertumbuhan IPM dan tidak meratanya IPM di berbagai provinsi mendorong pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong rasio elektrifikasi yang merata antar provinsi. Rasio elektrifikasi diketahui mempunyai peranan penting dalam meningkatkan seluruh indikator dalam IPM, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi pada tahun 2010-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum rasio elektrifikasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pengaruh rasio elektrifikasi pada berbagai kategori provnisi menunjukkan hasil yang bisa bernilai positif atau negatif. Rasio elektrifikasi mempunyai pengaruh terbesar pada sub kategori provinsi yang mempunyai PDRB rendah, IPM rendah dan kinerja PDRB rendah  IPM rendah. ......This study aims to analyze the effect of the electrification ratio on HDI in Indonesia for general and specific purpose: with a specific analysis of provinces divided into various categories. The slow growth rate of HDI and the disparity of HDI in various provinces has pushed the government to work out the right solution to overcome these problems. One effort that can be done is to encourage an equal electrification ratio between provinces. The electrification ratio is known to have an important role in improving all indicators in HDI, which include economy, health and education. This study uses panel data from 33 provinces in 2010-2018, with the fixed effect estimation method. The empirical results show that in general the electrification ratio has a positive effect on HDI. Meanwhile, the effect of the electrification ratio in various categories of provinces shows that the results can be positive or negative. The electrification ratio has the greatest effect on the sub-categories of provinces that have low GRDP, low HDI and low IPM low GRDP performance.

Abstrak :
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat menempati dua urutan terakhir berdasarkan nilai IPM di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menikmati hasil pembangunan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan provinsi lain. Tetapi, IPM hanya dapat menggambarkan kesejahteraan dari dimensi pembentuknya saja, sehingga dibutuhkan indikator lain yang dapat menggambarkan kesejahteraan dari berbagai dimensi yang lebih luas. Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan terhadap kabupaten/kota yang ada di Pulau Papua agar pemerintah lebih mudah dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat di Pulau Papua. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis biclustering. Analisis biclustering merupakan metode pengembangan dari analisis clustering yang digunakan untuk mengelompokkan baris dan kolom pada data secara bersamaan. Salah satu metode dari analisis biclustering adalah menggunakan algoritma Cheng and Church. Algoritma Cheng and Church menghasilkan bicluster yang memiliki ukuran yang maksimal dan mempunyai nilai mean squared residue lebih kecil dari batas yang telah ditentukan. Evaluasi dari hasil biclustering menggunakan rata-rata mean squared residue terhadap volume bicluster dan indeks Jaccard yaitu kemiripan antara dua hasil biclustering. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data indikator kesejahteraan rakyat di pulau Papua tahun 2021. Analisis biclustering terhadap data indikator kesejahteraan rakyat di pulau Papua tahun 2021 menggunakan algoritma Cheng and Church mampu menghasilkan sebanyak 9 bicluster. Harapannya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan masalah yang terjadi pada setiap bicluster. ......The Human Development Index (HDI) is one of the indicators that can be used to describe the level of people's welfare in Indonesia. In 2021, Papua and Papua Barat Provinces occupy the last two ranks based on HDI values in Indonesia. This indicates that the welfare of the people in Papua and Papua Barat Provinces in enjoying the results of development has lagged compared to other provinces. However, HDI can only describe welfare from the dimensions that form it, so other indicators are needed to describe welfare from a broader range of dimensions. In this study, a grouping of districts/cities in Papua Island is carried out so that the government can more easily take the right policy to overcome the problems of people's welfare in Papua Island.  The analysis used in this research is biclustering analysis. Biclustering analysis is a development method of clustering analysis used to simultaneously group rows and columns in the data. One method of biclustering analysis is using the Cheng and Church algorithm. Cheng and Church's algorithm produces a bicluster with a maximum size and a mean squared residue value smaller than the predetermined limit. Evaluation of the biclustering results uses the average mean squared residue of the bicluster volume and the Jaccard index, which is the similarity between the two biclustering results. The data used in this study are welfare indicators data on Papua Island in 2021. Biclustering analysis of welfare indicators data on Papua Island in 2021 using the Cheng and Church algorithm produced as many as 9 biclusters. The hope is that the government can make the right policy according to the problems that occur in each bicluster.

Abstrak :
Transportasi merupakan hal yang krusial di dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari mobilisasi yang semakin meningkat, baik mobilisasi barang maupun manusia. Oleh karena peningkatan mobilisasi, perkembangan dari transportasi ini ikut meningkat. Peningkatan perkembangan transportasi ini sejalan dengan peningkatan kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu terutama daerah pusat transit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat asosiasi antara aglomerasi ekonomi dengan pemilihan moda transportasi umum yang dipilih oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menggunakan metode two-step least-squared (TSLS) dan proporsi populasi kota-kota di Jabodetabek sebagai proksi untuk menggambarkan aglomerasi ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan antara aglomerasi ekonomi dan preferensi pemilihan moda transportasi umum. Hubungan ini berpengaruh signifikan pada variabel biaya perjalanan dan pekerjaan individu. Dari hasil tersebut, penulis mengadvokasi bagi instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dari transportasi umum terutama kemudahan transit bagi penggunanya. ......Transportation is a crucial factor in economics, we can see this from the increasing number of mobilizations, whether it is a person mobilization or goods mobilization. Increasing numbers of mobilization also increases development in transportation. This development of transportation followed by increasing number of population density, especially cities with transit centre. This study aims to estimate the association between economic agglomeration and transportation preferences chosen by public to do their daily activities. Using two-step least-square (TSLS) and population proportion of cities in Jabodetabek as a proxy to present economic agglomeration. This study finds that there is an association between economic agglomeration and public transportation preferences. This association is significant travel cost and individual job variable. From this finding, author advocates for related institutions to improve the quality public transportation especially for transit convenience.

Abstrak :
Indeks pembangunan manusia masih menjadi tolok ukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam kemampuan dasar manusia, dimensi tersebut meliputi: indikator umur yang panjang, pencapaian pendidikan, dan standar hidup yang layak, tetapi dalam indikator standar hidup yang layak, indeks pembangunan manusia hanya memperhitungkan pendapatan nasional bruto dan tidak mencerminkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, kritik dalam indeks tersebut ada pada data yang buruk, indikator yang salah, dan spesifikasi yang salah. Penyandang disabilitas selalu dianggap tidak mampu menggunakan seperangkat “fungsi” terkait kapabilitasnya sebagai manusia dalam mengoptimalkan kesejahteraan. Artikel ini menggunakan pendekatan kapabilitas untuk membahas kerangka kesejahteraan penyandang disabilitas, yakni untuk mengusulkan pergantian utilitas dengan kapabilitas sebagai objek nilai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan refleksi kritis untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mendapatkan sumber. Tujuannya adalah untuk mengkritik indikator dari indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks penilaian pembangunan manusia harus melibatkan konsep pendekatan kapabilitas yang menyeluruh agar para penyandang disabilitas juga mampu menggunakan fungsi dan kemampuan mereka terhadap sumber daya yang mereka miliki dan mengusulkan kerangka kerja baru untuk implikasi kebijakan yang diterapkan melalui pembangunan inklusif. ......The human development index is still a benchmark for a country's average brand in basic human capabilities, these dimensions include long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living, but in indicators of a decent standard of living, the human development index only takes into account income national gross and does not reflect justice for persons with disabilities. Thus, the criticism of the index is on bad data, wrong indicators, and wrong specifications. People with disabilities are always considered unable to use a set of "functions" related to their capabilities as humans in optimizing their welfare. This article uses a capabilities approach to discuss the well-being framework for persons with disabilities, namely to suggest replacing utility with capabilities as objects of value. To answer these problems, this article uses literature study and critical reflection methods to collect, present, and obtain sources. The aim is to highlight the indicators of the human development index. Therefore, this study concludes that the human development assessment index must involve the concept of a comprehensive capability approach so that people with disabilities are also able to use their functions and abilities with the resources they have and propose a new framework to imply policies implemented through inclusive development.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan. Selain itu juga menganalisa pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan baik secara parsial maupun simultan. Dari pengujian regresi dapat diketahui bahwa inflasi secara parsial mempunyai pengaruh negatif sebesar -0,772 dan IPM -0,703 terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan taraf signifikansi sebesar 0,007 < 0,05 dan 0,010 < 0,05. Sementara itu Inflasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai pengaruh masing-masing sebesar -0,075; -0,927; 0,115 terhadap kemiskinan dengan taraf signifikansi masing-masing sebesar 0,705; 0,006; 0,615. Untuk nilai signifikansi Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ( 0,075 dan 0,615 > 0,05) berarti pengaruh secara individu atau parsial inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tidak signifikan. Sedangkan pengaruh variabel IPM terhadap kemiskinan mempunyai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 maka variabel IPM secara individu atau parsial berpengaruh negatif dan signifikan. Pengaruh simultan antara inflasi dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai F sebesar 14,644 dengan signifikansi 0,008 < 0,05. Hal ini berarti inflasi dan IPM secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga inflasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan , hal ini dapat dilihat dari nilai F = 49,774 dengan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Nilai R Square 85,4% (persamaan sub-struktur I) menunjukan bahwa inflasi dan IPM memiliki sumbangan terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 85,4%, sedangkan sisanya 14,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Begitu juga nilai R Square 97,4% (persamaan sub-struktur II) menggambarkan bahwa inflasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi memiliki sumbangan terhadap naik turunnya kemiskinan sebesar 97,4%, sedangkan sisanya 2,60% dipengaruhi oleh variabel lain.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunan pemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerah di provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukup besar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen komposit penyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnya terhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun 2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkan capaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACT
Change of developmental paradigm from economic growth development toward human development, it makes improvement of Human Development Index (HDI) as government developmental target. However, to increase HDI achievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policy sufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increase HDI, also it means increasing of its composite component. In this research, it had been studied local governmental expenditure of regencies/cities at Bengkulu Province in sectors of education and health against HDI composite component, ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result of panel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of local governmental expenditure in educational sector will influence Mean Year of Schooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increase achievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province. Additionally, other variable which have significant influence against component of Human Developmental Index is total schools, total centers for public health and employment rate.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk meneliti kaitan antara anggaran pemerintah khusunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan manusia di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012 Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM yaitu suatu indeks yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program UNDP untuk mengukur dan membandingkan kemampuan manusia di tiap negara Model yang digunakan dalam tesis ini adalah model panel dan hasil akhirnya menunjukkan variasi antara hasil yang diharapkan dan yang tidak antara pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia Anggaran kesehatan anggaran pertanian dan anggaran rumah tangga memiliki hubungan postitif dengan indeks pembangunan manusia sementara angggaran pendidikan dan infrastruktur tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan IPM Pada sisi pendapatan pemerintah tesis ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang paling kuat dengan IPM dibandingkan instrument instrumen lainnya yaitu Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Bagi Hasil DBH Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sumber pendapatan maupun perbedaan strategi pembelanjaan memiliki peran dalam perbedaan nilai pembangunan manusia di tiap daerah Relevansi Dengan Studi PembangunanFokus pada pembangunan manusia telah menjadi satu bagian penting dalam ilmu ekonomi dimana para ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya mencakup indikator indikator ekonomi seperti pendapatan negara atau standard hidup saja Selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah telah menjadi satu strategi untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk hal yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik Tesis ini juga mencakup analisa mengenai desentralisasi fiskal dimana pemerintah Indonesia telah mencoba memberi wewenang yang besar pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya Kata KunciIndeks Pembangunan Manusia IPM Pengeluaran Publik Pendapatan Pemerintah Transfer Daerah Pembangunan Manusia. ......This research paper aims to examine the effect of government spending particularly in education and healthcare on human development outcomes in 33 provinces of Indonesia from 2002 until 2012 The Human Development Index HDI is used to indicate the level of human well being as it has been proposed by the United Nation Development Program UNDP to compare human capabilities across diverse localities The model built in this paper employs panel regression and shows a variety of expected and unexpected relationships between HDI and several dependent variables Health agriculture and household expenditures each had a positive effect on HDI while education and infrastructure expenditure were not significantly related On the revenue side of provincial budgets this paper finds that original income PAD had a much more position impact of HDI as all three forms of central government transfer general allocation funds DAU special allocation funds DAK and revenue sharing funds DAK The outcomes suggest that the significant variety of revenue sources and expenditure strategies among Indonesia rsquo s provincial governments also translated into strongly divergent human development outcomes Relevance to Development StudyA focus on human centred development has become a recurring strain of argumentation among development scholars wishing to capture outcomes of development beyond the grasp of economic indicators such as growth GDP and income Furthermore increasing public expenditures is widely proposed as a strategy to increase human capabilities through equal access public services In addition this study also evaluates the relation between centralized and decentralized conditional and unconditional revenue streams and HDI and in this manner indicated a tentative measure of the impact of fiscal decentralization on human well being from a macroeconomic perspective KeywordsHuman Development Index HDI Public expenditures Government income Central Government Transfers Decentralization Capabilities approach