Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menyajikan tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan penyajian laporan keuangan. Penelitian tingkat ketaatan biasanya berupa tingkat ketaatan dihubungkan dengan perbedaan 'rezim' akuntansi. Penelitian mengenai pengungkapan (disclosure) lebih banyak berhubungan dengan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan laporan keuangan wajib (mandatory disclosure). Metode statistik yang digunakan adalah regresi tinier berganda dengan metode enter. Sample penelitian adalah laporan keuangan tahun 2001 dari perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur pada Bursa Efek Jakarta. Total sample berjumlah 41 perusahaan dari populasi sebanyak 150 perusahaan. Data laporan keuangan diambil dari situs Bursa Efek Jakarta (www.jsx.co.id) sedangkan data keuangan diambil dari Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange. Tingkat ketaatan penyajian lapoan keuangan diukur dengan menggunakan checklist penyajian laporan keuangan yang dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Checklist tersebut bersifat dikotomis karena yang hendak diketahui adalah tingkat ketaatan yang terbagi antara tacit dan tidak tacit. Tingkat ketaatan disajikan dalam dua bentuk yaitu tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan yang disesuaikan. Tingkat ketaatan yang disesuaikan mengeluarkan 6 item penilaian bersifat wajib pada Kebijakan Akuntansi Tertentu yang tidak didasari alasan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mula-mula penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib berkisar 65,95%-90,22% dengan nilai rata-rata 75,17% dari seharusnya 100%. Sedangkan tingkat ketaatan disesuaikan berkisar 70,11%-94,19% dengan nilai rata-rata 79,74%. Perbedaan pencapaian tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan disesuaikan mengindikasikan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan yang ada didasari alasan yang kuat Untuk itu otoritas bursa disarankan untuk hanya mewajibkan item pada laporan keuangan yang mendasar dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi secara sukarela. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. kinerja perusahaan, rasio hutang, ukuran perusahaan, proporsi pemegang saham publik, keberadaan komite audit, dan skala kantor akuntan publik secara bersama-sama (dan tidak harus seluruhnya) mampu menjelaskan variasi tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 2. semakin baik kinerja perusahaan, yang ditunjukkan semakin tingginya price to book value ratio, semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 3. semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah tingkat ketaatan penyalan laporan keuangan bersifat wajib. 4. semakin tinggi proporsi pemegang saham publik semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 5. skala kantor akuntan publik secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 6. tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan dengan rasio hutang dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konfirmasi ulang atas penelitian oleh Fitriani (tt) yang berusaha mengungkapkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan publik yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dengan data laporan keuangan tahun 1996 dan 1999.

---

This research is aimed to present the compliance level to the financial accounting standards in financial statement and to test the factors that influence the financial statement compliance. Research on the compliance level is usually a compliance level that in connection with the difference in accounting "regimes' Research about disclosure is more connected with voluntary disclosure. This research is focus on the mandatory disclosure of the financial statement. Statistical method that is used is double linear regression with entering method. The research sample is the financial statements for the year 2001 of the companies that are categorized as manufactured industry at Jakarta Stock Exchange. The total samples are 41 companies out of 150 companies in the population. The income statement data are taken from Jakarta Stock Exchange site (www.jsx.co.id) and the financial data are gotten from Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange. The financial statement compliance level is measured by using the financial statement checklist that are made referring to The Income Statement Reporting Guidance/Guidelines issued by Bapepam. The checklist has a dichotomy characteristic since the purpose is know the compliance level that is divided into compliance and noncompliance. The compliance level is presented into two forms that are the original compliance level and the adjusted compliance level. The adjusted compliance level produces 6 items measurement that is mandatory to the Particular Accounting Policy that is not based on strong reasons. The result of the research shows that the original compliance levels of the financial statements that are mandatory are about 65,95% - 90,22% with the average 75,17% out of 100% that it should be, whereas the adjusted compliance levels are about 70,77% - 94,19% with the average 79,74%. The difference in the original compliance levels and the adjusted ones demonstrates the companies' disobedience to the existing rules has valid reasons. Based on that rationale, the stock authority is suggested to only set any mandatory items that have good basis in the financial statement and support the companies to voluntarily give the information. Based on the result of the hypothesis test it can be concluded that: 1. The company's performance, debt ratio, company measurement, public stockholders proportion, the existence of the audit committee, and the public accountant scale collectively (but doesn't have to be all) can explain the variety in the compliance level of the mandatory financial statement. 2. The better is the company performance, which is showed by the higher price to book value ratio, the higher is the compliance of mandatory financial statement 3. The bigger is the company size the lower is the compliance of mandatory financial statement. 4. The higher is the proportion of the public stockholders the higher is the compliance of mandatory financial statement. 5. The public accountant scale significantly has a positive influence to the compliance of mandatory financial statement. 6. Any significant statistic relation among the compliance level of the financial statement with the debt ration and the existence of the audit committee is not found. The result of this research can be utilized to reconfirm the research previously done by Fitriani who tried to reveal the level of completeness of mandatory and voluntary disclosure in the public financial statement that were registered/documented at the Jakarta Stock Exchange which used financial statement data for the years 1996 and 1999.

Abstrak :
ABSTRAK
Thesis ini membahas pelaksanaan business coaching di Segi, UKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Selama proses business coaching ditemukan bahwa Segi belum dapat menghitung biaya dari produknya dan mereka juga belum mempunyai laporan rugi laba dimana keduanya diperlukan untuk membantu mereka dalam melakukan keputusan bisnis yang penting. Hasil dari business coaching di Segi adalah mereka telah dapat menghitung biaya dari produk mereka dan juga dapat menghasilkan laporan rugi laba dengan menggunakan template yang disediakan oleh coach

---

ABSTRACT
This thesis discusses about business coaching at Segi, a small medium enterprise in food and beverage industry. In the course of business coaching it was found that Segi was not able to calculate the cost of their menu and they also do not have income statement where both are needed for them to make important business decision. The result of business coaching is Segi able to calculate the cost of goods sold and also can produce their own income statement by using a template that is provided by the coach.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kegiatan business coaching atas penyusunan dan penerapan instrumen harga pokok penjualan dan anggaran laba rugi pada UMKM CV. Sugiyama Surya Perkasa. Rancangan model usaha tidak berubah karena penambahan aktivitas ini untuk meningkatkan efektifitas perusahaan. Rencana kegiatan business coaching yang dilakukan adalah penyusunan instrumen harga pokok penjualan sebagai dasar penetapan harga jual dan penyusunan instrumen anggaran laba rugi yang berguna bagi pemilik bisnis untuk perencanaan bisnis yang sesuai dengan strategi, menjalankan proses bisnis secara efektif dan efisien, dan evaluasi antara angka aktual dan anggaran pada periode berjalan. Penyusunan instrumen harga pokok penjualan dimulai dari penetapan harga bahan baku, tarif tenaga kerja, bahan pembantu produksi, dan penetapan marjin laba. Penyusunan instrumen anggaran laba rugi dimulai dari penetapan tujuan, penyusunan anggaran per fungsi sampai evaluasi anggaran dengan analisis varians. Pada akhir sesi business coaching, UMKM dapat mengaplikasikan instrumen harga pokok penjualan dan anggaran laba rugi sebagai alat bantu UMKM dalam membuat keputusan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses business coaching activities for preparation and application of cost of sales instrument and budgeted income statement instrument in SME CV. Sugiyama Surya Perkasa. The business model would not be affected directly since these activities improve the overall performance. Coaching activities for the session will be arranging cost of sales account to be used as basis for pricing and arranging instrument of budgeted income statement that will help SME to plan their business align with its strategies, run the business efficiently and effectively, and evaluating the actual numbers to its budgeted numbers in specific period. Preparing the cost of sales instrument starts with determining the raw material cost, labor rate, overhead material, and determining the profit margin. Preparing the budgeted income statement instrument starts with determining the objectives, arranging budget for each function, and evaluating the budget with variance analysis. In the end of business coaching session, SME will be able to apply the instrument for their tools to make a decision.

Abstrak :
Penyempurmaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 77 menjadi PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengubah pelaporan beban pajak dari pendekatan laba rugi (deferred method/income statement approach) menjadi pendekatan neraca (balance sheet approach) merupakan langkah awal yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia. Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif. PSAK No. 46 mulai berlaku e£ekiif pads tanggal I Januari 1999 untuk perusahaan yang go public dan tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan non go public. Laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mencoba mengangkat masalah kompleksitas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan pengaruhuya terhadap laporan keuangan khususnya terhadap perubahan laba kena pajak, mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut dalam dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengiventarisasi penyebab timbulnya aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan dan mengetahui apakah penyajian Realty sudah sesuai dengan PSAK No. 46, serta untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan menyebabkan kampleksitas dalam penglhitungannya. Metodologi penelitian dalam karya akhir ini adalah melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan penelitian lapangan ke PT Wika Realty dengan cara observasi langsung dan mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusuuan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada PT Wika Realty, yaitu: terdapat unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan masa manfaat untuk aktiva tetap antara taksiran masa manfaat secara akuntansi komersial dengan ketentuan pajak. PT Wika Realty telah melakukan penyajian aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang sesuai PSAK No. 46 sejak tahun 2001 secara retrospektif; serta dalam hal kompleksitas penghitungan dalam penerapan PSAK No. 46 sebenarnya hanya terjadi pads tahun pertama pemberlakuan saja, sedangkan untuk tahun selanjutnya perusahaan dimudahkan dengan pemberlakuan balance sheet approach karena hanya membandingkan dengan periode sebelumnya dan itu pun telah dapat diidentifikasi jumlahnya di neraca periode sebelumnya tanpa melakukan perhitungan ulang setiap tahunnya terlebih dahulu. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir ini adalah perusahaan tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 tersebut, karena hal ini terkait dengan Undang undang Perseroan Terbatas Pasal 58; metode pengakuan pajak terutang dart perubahan income statement approach ke balance sheet approach pads dasarnya kan mempengaruhi laba kena pajak, hanya berbeda dari segi pengungkapannya saja di neraka, sehingga perubahan ini lebih kepada tujuan pelaporan kenangan untuk komersial saja, bukan pajak. Sebenamya pajak tidak terlalu membutuhkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut, sehingga pemberlakuan PSAK No. 46 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Selain itu, saran yang lain untuk PT Wika Realty adalah perlu adanya penyesuaian atas masa manfaat aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, agar rekonsiliasi fiskal atas perbedaan temporer tidak perlu dilakukan lagi.