Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini berpendapat bahwa selain faktor internal perusahaan, Institusi juga dapat mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam jaringan produksi. Dengan menganalisis pengaruh akses ke kredit, lisensi impor, dan persaingan dari sektor informal, yang masing-masing mewakili lembaga keuangan, fasilitasi perdagangan, dan lingkungan bisnis, penelitian ini berupaya memberikan studi empiris tambahan tentang partisipasi lembaga dan perusahaan dalam Global Production Network (GPN), dengan fokus pada kasus Indonesia. Analisis regresi logistik menghasilkan temuan bahwa sebagian besar variabel signifikan secara statistik, dengan beberapa variasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Akses ke kredit, sebagai hambatan, tampaknya menjadi faktor yang secara negatif mempengaruhi partisipasi UKM dalam jaringan produksi, menyiratkan bahwa UKM di Indonesia masih terkendala oleh institusi keuangan. Sementara itu, lisensi impor dapat dianggap sebagai faktor paling penting yang mempengaruhi partisipasi perusahaan besar dan UKM, yang menyiratkan bahwa lisensi impor memberikan lebih banyak akses ke sumber daya kepada perusahaan yang mungkin menguntungkan daya saing mereka. Di sisi lain, sektor informal cenderung lebih berdampak negatif pada perusahaan yang lebih besar daripada UKM, menunjukkan bahwa dampaknya terjadi melalui saluran tertentu. Semua temuan menyoroti pengaruh institusi pada partisipasi perusahaan dalam GPN dan memberikan implikasi tertentu untuk kebijakan. Misalnya, sistem pengembangan keuangan, kebijakan pensinyalan, prosedur penyederhanaan pemberian izin impor, dan penerapan pajak untuk perusahaan informal adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam jaringan produksi global.

---

This paper argues that in addition to a firm's internal factors, institutions may also affect a firm's participation in the production network. By analyzing the effect of access to credit, import license, and competition from the informal sector, which represent a financial institution, trade facilitation, and business environment, respectively, this study attempts to provide an additional empirical study about institutions and firms' participation in the Global Production Network (GPN), focusing on the case of Indonesia. A logistic regression analysis led to the finding that most variables are statistically significant, with some variations between larger firms and Small Medium Enterprises (SMEs). Access to credit, as an obstacle, appears to be the factor that negatively influences SMEs' participation in the production network, implying that SMEs in Indonesia are still constrained by financial institutions. Meanwhile, an import license can be regarded as the most crucial factor that affects both the larger companies and SMEs' participation, implying that an import license provides firms with more access to resources that may benefit their competitiveness. On the other hand, the informal sector tends to more negatively affect the larger firms than the SMEs, suggesting that its impact occurs through a specific channel. All the findings highlight the influence of institutions on a firm's participation in the GPN and provide certain implications for policy. For example, financial development systems, signaling policies, simplifying procedures of granting import permits, and implementing a tax for the informal firm are some policies that can be implemented by the government to encourage local companies to participate in the global production network."

"ABSTRAKPenelitian ini mengacu pada studi kasus sengketa impor hortikultura, hewan, danproduk hewan antara Amerika Serikat dan Indonesia di WTO. Sengketa iniberawal dari sikap keberatan AS terhadap kebijakan prosedur impor Indonesiayang didasari oleh perangkat hukum Indonesia berupa Undang-undang danPeraturan Menteri. Atas dasar acuan itu berimplikasi pada penerapan prosedurimpor yang baru dan dianggap oleh AS sebagai rezim perizinan impor tidaklangsung atau Non-Automatic Import Licensing menyalahi ketentuan-ketentuanWTO. AS telah mengajukan permohonan kosultasi dengan Indonesia ke WTOdan telah dilangsungkan konsultasi tersebut dimana tidak dapat diraih kesepakatanbersama terkait Sengketa Impor Hortkultura, Hewan dan Produk Hewan. Olehkarena itu AS mengajukan permohonan pembentukan Panel dan hingga saat inikasus tersebut masih dalam proses Panel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pada dasarnya setiap negara baik AS maupun Indonesia memilikikepentingan nasional masing-masing yang diperjuangkan. Kepentingan nasionalAS ini sangat terlihat ketika AS berusaha menyimpulkan suatu ketentuan yangbersifat spesifik untuk dikorelasikan ke ketentuan yang bersifat umum. Melaluipenelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan dan menemukanupaya yang dapat diambil oleh pemerintah guna menghadapi tuntutan AS tersebut

---

ABSTRACTThe research‘s objective based on its case of study The Dispute of Importation ofHorticulture, Animal, and Animal Product Between United States and Indonesiain WTO. These research shows the explanation of Indonesia‘s interest and stepsthat might be used by the government in facing US complaint whose questioningIndonesia‘s transparency and by making an accusation related to the practice nonautomaticimport licese regime based on its law and regulations.US complaintderive from United States of Trade Representative that Indonesia weren‘ttransparent in practicing the import regulation. By implemeting those regulation,Indonesia have made a fallacies against the provision of WTO.As the conclussionof this research that naturally both US and Indonesia has it own national interestwhich suppose to be fight for.As in these case, US claimed that this barrier isagainst their national interest and they feel legitimate to propose it to WTO whichnow is in Panel Process. US national interest is clearly described when the USbegan to generate a specific provision in order to find its corelation as beingstrated in general provission.By doing this research, the author try to analyze theissues and finding the proper step that might be use by the government."