Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 558/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor beras dan gula mulai berlaku tanggal 01 Januari 2000, tarif (bea masuk) impor beras sebesar Rp. 430 per kilogram. Dengan diberlakukannya tarif bea masuk tersebut diduga akan turut mempengaruhi harga beras dipasaran yang akan dirasakan oleh konsumen Indonesia. Hipotesa yang diajukan adalah harga eceran beras domestic dipengaruhi oleh tarif bea masuk impor dan variable lain yaitu selisih antara harga eceran beras domestic terhadap harga eceran beras dunia, kurs rupiah terhadap dollar Amerika, dan gross domestic product (GDP). Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan pengkajian dengan pengolahan data menggunakan model regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi a = 5%. Dart hasil pengolahan data dengan regresi liner bergabda tersebut menunjukkan bahwa harga eceran beras Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh selisih antara harga eceran beras domestic terhadap harga eceran beras dunia (IP), kurs rupiah terhadap dollar Amerika (ER1), dan gross domestic product (GDP). Namun koefisien dummy tarif impor beras adalah kurang signifikan, yang berarti bahwa dengan adanya pengenaan tarif tea masuk tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga eceran beras domestik.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas prosedur impor yang digunakan perusahaan untuk mengimpor barang mereka. Karena perusahaan biasanya membeli produk dalam jumlah besar, laporan ini secara khusus akan mencakup metode pengiriman Full Container Load atau FCL yang digunakan oleh perusahaan. Laporan ini akan mengungkap proses impor yang harus dilalui perusahaan mulai dari membuat pesanan hingga membongkar peti kemas. Selain itu, prosedurnya akan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait impor yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar data yang diperlukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama masa magang di PT ABC. ......This internship report discusses the import procedure that companies use to import their goods. As companies normally buy products in large quantities, this report will specifically cover a Full Container Load or FCL shipping method used by the company. This report will unearth the import process that a company needs to go through starting from creating an order to unloading containers. Also, the procedure will be compared to related import laws and regulations applied in Indonesia. Most necessary data are based on the experience and knowledge obtained during the internship period at PT ABC.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut. Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACT
During the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films. The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film.

Abstrak :
Penelitian tentang Analisa Pengaruh Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Nilai Ekspor Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar; (2) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE telah dlmanfaatkan secara optimal dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar di Indonesia. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat dan sumber bagi : (1) Pengambil kebijakan, guna meningkatkan fungsi dan manfaat pemberian fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan sebagai sumber pembiayaan sektor perekonomian; (2) Dunia akademis dalam rangka memperluas wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data realisasi jumlah nilai ekspor Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data jumlah uang beredar dan nilai tukar ruoiah terhadap dolar amerika yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan pemebrian fasilitas KITE terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia. Tingkat signifikan dan manfaat pemberian fasilitas KITE ini masih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar apabila pemberian fasilitas tidak hanya terhadap bahan baku. Pemberian fasilitas akan lebih mendorong naiknya nilai ekspor Indonesia apabila diberlakukan juga terhadap sarana atau peralatan industri pengolahan bahan impor tersebut sehingga mampu menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya peningkatan nilai ekspor Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut : (1) pemberian fasilitas yang diperluas terhadap kernudahan pemasukan mesin-mesin produksi yang pemanfaatannya untuk memproduksi produk ekspor; (2) memberikan bantuan tehnis dan ketrampilan dalam pengolahan bahan menjadi produk yang siap diekspor bagi produsen yang memanfaatkan fasilitas KITE; (3) melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pemberian fasilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan melalui tehnik audit dan verifikasi terhadap pembukuan dan pengelolaan barang; (4) mensosialisasikan perangkat hukum dan peraturan yang jelas dan tepat serta mendukung, sehingga pengguna fasilitas tidak mengalami keraguan dan memiliki pengetahuan yang benar.

Abstrak :
Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan. ......President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan impor mobil Indonesia dalam kerangka Import Licensing Agreement. Selain ilu juga membahas kebijakan perkembangan industri mobil Indonesia perihal mana yang lebih menguntungkan apakah melalui kebijakan impor atau pengembangan program mobil nasional. Penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai kebijakan impor mobil Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Imporr Licensing Agreement. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah untuk saat ini lebih memilih pengembangan industri mobil melalui impor mobil dibandingkan dengan pengembangan mobil nasional. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Import Licensing Agreement dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan program mobil nasional.

---

The focus of this study is to analyze and critize the regulation of four wheel car import with completely built up (CBU) condition in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that there is a lot of problem between the regulation of car import with Import Licensing Agreement. This research also suggests Indonesian Government must not depending to developed the Indonesia Car Industry with impor cars but they must developing Indonesia National Car Programme again. Because the Indonesia National Car Programme have so many advantage if use Indonesian National factory.

Abstrak :
Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melaluimedia internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

Current technological developments lead to changes in the conventional way of doing business, which is now to make buying and selling can be done through the internet. Sale and purchase of goods moving through the electronic media can be found in the import-export agreement. Sellers and buyers in the export-import transactions often make agreements without direct face to face because of differences within the State. Therefore, no meeting of the parties when making a deal, is questionable; when the birth of the electronic contract, the validity of the agreement through the electronic media and the parties’ responsibility of the electronic system. In addition, the goods that become the object of export import agreement requires to be insured for compensation for losses incurred as a result of an uncertain event.

Abstrak :
When an exchange of goods and services takes place across national boundaries, it is called international trade. Import is the part of international trade. The focus of this research is only about import. Indonesia has a lot of airport and seaport where the part of controlling by customs. An individual customs officers has limited hours each day in which to do his job. During this time the officer must decide which cargo to search and how detailed the search should be. It is impossible to examine all movements with only the limited resources of manpower and equipment that customs authorities have. The Research Method that used in this research is qualitative method. The data collecting techniques that used are field and library research. While the analyzes technique which the writer used is descriptive technique. Risk from a customs viewpoint, consider what risks would be involved in clearing import consignments based solely on the trader declaration. Risk management is adopted by customs. Analysis of determination risk ranking in import is based on importer profile and goods profile. The Categories of Importer Profile are divided into three groups, which are Hi-Risk, Medium Risk, and Low Risk. Also, The categories of Goods Profile are divided into three groups. They are Very Hi-Risk (which is determined by Government), Hi-Risk and Low-Risk. Based on these two profile, will be applied risk management. The output of risk management is the line which is determined by Customs, they are Red Line and Green Line. For the Red Line which will be applied physics and document examination. For the green line, there will be no physics examination, only document examination. The aim of risk management is to reach an ideal condition from controlling function and service function which was doing by Customs. The Purpose of customs control is to ensure that all movements of goods, vessels, vehicles, aircraft crossing national borders occur within the framework of laws, regulation and procedures that comprise the customs clearance process. In addition, this research is also expected to give suggestions for government to make a transparency of profiling process, socializing goods profile in order to let importer know about the criteria of profiling and also systemic and integrated improvement through National Single Window within another Department.

Abstrak :
Perusahaan yang memiliki arus kas dalam bentuk valuta asing akan mempunyai risiko terhadap fluktuasi valas. Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, Rupiah terdepresiasi terhadap hampir semua mata uang asing termasuk Dollar Amerika. Hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan perusahaan yang melakukan perdagangan internasional, terutama perusahaan yang memiliki hutang dalam valuta asing, karena jumlah yang harus dibayar bertambah besar. Krisis ini menyebabkan perusahaan menanggung kerugian yang cukup besar. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko dari valuta asing adalah dengan menerapkan strategi hedging. Penelitian ini mencoba mengetahui Teknik hedging mana yang memberikan keuntungan kepada PT X untuk hutang impornya yang memiliki jatuh tempo 30 hari selama periode 2004 dengan membandingkan antara penerapan strategi forward contract hedging dengan money market hedging . Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan tidak melakukan hedging PT X akan membayar total nilai hutang impornya adalah sebesar Rp. 15.582.756.237,55. Dengan Teknik forward contract hedging jumlahnya adalah sebesar Rp. 15.633.094.495,05. Sedangkan dengan Teknik money marker hedging adalah sebesar Rp. 15.854.059.322,01 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik forward contract maupun money market, ternyata tidak dapat meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar America seperti yag diharapkan oleh manajemen PT X. Meskipun demikian, berdasarkan nilai inefisiensi yang dihasilkan, forward contract hedging menghasilkan inefisiensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan money market. Di mana bila memilih Teknik forward contract hedging manajemen PT X akan lebih untung sebesar Rp. 220.964.826.9. Strategi hedging yang diterapkan akan memberikan kepastian cash flow perusahaan meskipun terkadang tidak selalu membuat perusahaan untung. Untuk itu perusahaan harus membuat kebijakan hedging seperti penentuan Teknik apa yang akan diterapkan, batasan nilai hutang yang harus di-hedging dan mengurangi transaksi impor mereka serta meningkatkan transaksi ekspor agar perusahaan mampu menutupi nilai hutang valuta asingnya.

---

The company that has cash flow in foreign currency will face a risk from foreign currency fluctuation. Since economic crisis in Indonesia, Rupiah depreciated from all foreign currency especially US Dollar. It gave a big impact for corporate financial international trader. For a company which have payable in foreign currency this situation could make the company suffer big loss cause they have to pay more their payables than they should. A company could use hedging strategy to minimize the risk from fluctuation of foreign currency. This research try to find which technique could give benefit for PT X's payable in foreign exchange that comes from import transaction which has maturity for 30 days during 2004. The purpose of this research is to compare between the use of forward contract and money market hedging. According to the calculation, it is known that the company's payable in foreign exchange without hedging (open position) is Rp. 15.582.756.237,55. If company used forward contract so total of company's payable is Rp. 15.633.094.495,05. And it used money market total of company's payable is Rp. 15.854.059.322,01. The conclusion is either forward contract and money market cannot minimize foreign exchange risk like management wish. But, forward contract hedging has less inefficiency compared to money mantel hedging. Hedging strategy will guarantee company cash flow though sometimes it will not beneficial financially to the company. Thus, a company should employ hedging policy such as which hedging technique to be applied, the payable limitation that should be hedged, and reduce their import transactions and increase export transactions to cover company's payable in foreign exchange.