Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?. Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Abstrak :
Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta. Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

---

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method. Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination. This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : NazmiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat KesehatanDalam NegeriTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industrialat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alatkesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian inidilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkandengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasikebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalancukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmenpemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masihbanyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnyaSDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalamnegeri.Kata kunci:Implementasi kebijakan, alat kesehatan

---

ABSTRACT
Name NazmiStudy Program Public Health ScienceTitle Policy Implementation of Local Medical Device IndustryThe focus of this study is about policy implementation of local medical devicesbecause Government stated that medical device industry is one of priority industryto be developed. The design of this study is using qualitative method, whereinformation gathered by in depth interview and data collecting. The policyimplementation of local medical devices has gone quite well in terms ofcommunication, coordination and Government commitment. But it rsquo s also had notbeen optimal due to lack of technical human resources and public belief in localmedical device.Keywords Policy implementation, medical device

Abstrak :
ABSTRAK
E-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulai diperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistik itu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun, hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistik masih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasi yang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas, serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akan kebutuhan menggunakan e-logistik.

---

ABSTRACT
E-logistics is one of the policies in the field of medicine and vaccine management to improve accountability and transparency of medicine and vaccine supply chains, which was introduced since 2015, and set in 2017 through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/422/ 2017. In addition to the e-logistics application itself, financial support is also provided for the implementation of this policy. However, by the end of 2017 the percentage of Provincial and District Pharmaceutical Installation which used e-logistic were still low, about 20.26%. This study aims to obtain information about the performance of the implementation of e-logistics policies in West Java Province in 2018. This study uses qualitative research methods, carried out during March to June 2019 at the Ministry of Health, West Java Provincial Health Office, Sukabumi City Health Office, and Depok City Health Office. Data were collected through in-depth interviews with key informants, observation, and document review. This study uses the approach of Van Meter and Van Horn policy implementation model. The variables studied were the standard and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, the disposition of implementors, economic, social, and political conditions that influence the performance of policy implementation. The results showed that e-logistics was not institutionalized yet, there were differences in perceptions regarding standard and objectives of the policy, utilization of policy resources were not optimal, limited capacity of e-logistics managers at the central and provincial levels, communication transmission was not effective yet, the intensity difference of implementors, economic, social and political condition were less supportive. In conclusion, the implementation of the elogistics policy in West Java Province in 2018 has not been optimal. For this reason, there is a need to arrange this policy in form of Minister of Health Regulations, increase the capacity of e-logistic managers at the central, provincial and district levels, improvement of e-logistics to reach Health Center Office, and transmition communications aimed at raising awareness of implementers of the need to use e-logistics

Abstrak :
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. ......Lampung Utara is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center (Puskesmas) as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.

Abstrak :
Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mamu meningkatkan daya saingnya dengan melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Global Innovation Index, peringkat negara sangat inovatif juga akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing sebagaimana data yang tertera dari Global Competitiveness Index. Di Indonesia, telah dihasilkan beberapa kebijakan terkait inovasi daerah untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi di daerah yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pada bidang lainnya. Sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index belum menunjukkan peningkatan yang signifikan begitu juga dampaknya terhadap daya saing pada Global Competitiveness Index. Berbagai masalah menjadi penyebabnya, termasuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sejauh ini belum maksimal. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mewujudkan peningkatan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi daerah sekaligus melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigm post-positivisme dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah telah dilaksanakan melalui beberapa program yaitu, penyusunan indeks inovasi daerah, replikasi inovasi daerah, penilaian, dan pembinaan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, diantaranya yaitu dana dan kualitas serta kuantitas aparatur dalam menjalankan program inovasi daerah. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan program inovasi daerah tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kolaborasi dari beberapa pemangku kebijakan yaitu, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat sehingga tujuan program inovasi daerah tersebut dapat terwujud. ......It is hoped that the change in the paradigm of regional government administration is able to further improve the services produced by the regions. To achieve this, the regions are expected to be able to increase their competitiveness by implementing regional innovations. Based on data from the Global Innovation Index, a highly innovative country ranking will also have an effect on increasing competitiveness, as shown in the data from the Global Competitiveness Index. In Indonesia, several policies related to regional innovation have been produced to increase the implementation of innovation in the regions which function to increase innovation and competitiveness in governance, public services, and innovation in other fields. Since this policy was implemented, Indonesia's ranking in the Global Innovation Index has not shown a significant increase nor has its impact on competitiveness on the Global Competitiveness Index. Various problems are the cause, including the implementation of policies implemented by the Research and Development Agency so far has not been optimal. For this reason, a study was conducted to see how the Research and Development Agency implemented these policies to realize increased regional innovation. This study aims to analyze the implementation of regional innovation policies as well as to see the factors that influence the implementation of these policies. This study uses a paradigm post-positivism with qualitative methods, where data collection is carried out by in-depth interviews and document studies. The results show that the implementation of regional innovation policies has been implemented through several programs which are regional innovation index preparation, regional innovation replication, assessment, and regional innovation coaching. The implementation of this activity is carried out with due regard to the availability of resources, including funds and the quality and quantity of personnel in carrying out regional innovation programs. So it is hoped that the implementation of the regional innovation program will be carried out with increased collaboration from several policy makers that are Ministries/ Institutions, Academics, the Business World, and the Community so that the objectives of the regional innovation program can be realized.

Abstrak :
Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

---

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School. This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005. The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard. This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor. The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy.

Abstrak :
Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya. ......The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy. Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Penyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan, Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja. ......This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and financial bureu. Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theories used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory. This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer ftom financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure. Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget.