Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang. ......The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage.

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaturan dan praktik port state measures dalam menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan port state measures dan penerapannya terhadap Negera-Negara Pihak dari FAO Port State Measures Agreement 2009 yaitu Australia, Selandia Baru, St. Kitts and Nevis, Uni Eropa, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan port state measures di negara-negara tersebut berbeda-beda. Namun dapat digarisbawahi bahwa port state measures mempunyai kelebihan tersendiri yang pada akhirnya ketentuan ini akan lebih efektif dalam menanggulangi IUU Fishing. Penelitian menyarankan pentingnya kodifikasi atas peraturan mengenai port state measures yang bertujuan langsung untuk menanggulangi IUU Fishing khususnya di Indonesia.

---

ABSTRAK
This study focuses on international law regime and state practices on port state measures in mitigating illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). This normative juridical and descriptive research is addressed to give an understanding on port state measures and its implementation towards State Parties of FAO Port State Measures Agreement 2009, spesifically Australia, New Zealand, St. Kitts and Nevis, European Union, and Indonesia. This study shows that the implementation on port state measures from those countries are vary. However, port state measures has its own advantages that ultimately this provision will be more effective in mitigating IUU Fishing. The researcher suggests the importance of putting regulations into codification that focusing on port state measures in mitigating IUU Fishing especially in Indonesia.