Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi. Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACT
Based on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes. Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE.

Abstrak :
Aplikasi sebagai salah satu layanan TI yang ada di Perum BULOG, pengelolaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan, sehingga dapat menghasilkan layanan yang dapat dipercaya, efektif, dan efisien. Namun saat ini, layanan TI berupa aplikasi belum terkelola dengan baik, yang berdampak pada aplikasi yang dihasilkan sifatnya hanya sesaat dan perlu disesuaikan kembali, tidak terpenuhinya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta tingkat kematangan TI tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan akar permasalahan kebijakan dan prosedur sudah tidak relevan, di mana keduanya merupakan bagian dari tata kelola TI. Melalui pertanyaan penelitian “Apa usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi menggunakan COBIT 2019, ITIL 4, dan DevOps yang dapat diterapkan di Perum BULOG?”, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi atas permasalah tersebut. Usulan perbaikan dikembangkan dari basis pengetahuan terkait aplikasi dan siklus hidup pengembangan sistem (system development life cycle atau SDLC), DevOps, tata kelola TI dengan kerangka kerja COBIT 2019, dan manajemen layanan TI dengan kerangka kerja ITIL 4 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perum BULOG. Penelitian ini menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan dua iterasi untuk menghasilkan artefak yang merupakan tujuan penelitian ini. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah artefak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi, yang diwujudkan dalam bentuk usulan perbaikan prosedur kerja, dan juga memaksimalkan manfaat atas investasi teknologi berupa alat (tools) yang telah dimiliki Perum BULOG. Artefak tersebut dikembangkan dengan rujukan ITIL 4 yang berisi praktik pengelolaan layanan TI perusahaan, COBIT 2019 yang berisi objektif, praktik, serta aktivitas tata kelola TI perusahaan, serta DevOps yang menghadirkan otomatisasi melalui praktik dan alat tertentu. ......Application, as one of the IT services at Perum BULOG, its management must be comply with the required and applicable policies, so that it can be trusted, effective, and efficient. However, IT services in the form of applications have not been managed properly. The impact is that the resulting application does not last long and needs to be readjusted, the principles of good corporate governance are not met, and the IT maturity level does not meet the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprise (Kementerian BUMN). Based on further analysis, it was found that the root cause is policies and procedures were no longer relevant, and both of which were part of IT governance. Through the research question “What is the proposed improvement for application service governance by using COBIT 2019, ITIL 4, and DevOps that can be implemented in Perum BULOG?”, this research seeks to present a solution to this problem. Proposed improvements are developed from a knowledge base related to application and system development life cycle (SDLC), DevOps, IT governance with COBIT 2019 framework, and IT service management with ITIL 4 framework, tailored to the needs of Perum BULOG. This study uses a Design Science Research (DSR) research methodology with two iterations to produce artifacts which is the aim of this research. Some conclusions from this study are the artifacts produced are in accordance with the research objectives, which are manifested in the form of proposed improvements to work procedures, and also maximizing the benefits of technological investment in the form of tools owned by Perum BULOG. The artifacts were developed with reference to ITIL 4 which contains enterprise IT service management practices, COBIT 2019 which contains objectives, practices, and activities of IT governance activities, and DevOps which delivers automation through certain practices and tools.

Abstrak :
Manajemen Layanan TI (ITSM) memainkan peran penting dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan dengan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola layanan TI, menyelarasinya dengan tujuan bisnis, dan memastikan keamanan siber yang kuat. Horangi, sebuah startup perangkat lunak keamanan siber yang didirikan pada tahun 2016, menyadari pentingnya ITSM dan telah menginisiasi rencana untuk menerapkan kerangka kerja guna membentuk pedoman dan dasar yang kokoh, terutama karena tim TI baru saja dibentuk pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alur kerja Incident dan Service Request karena merupakan tugas yang paling dasar dan penting. ITIL 4, versi terbaru dari kerangka kerja ITIL, dianggap cocok karena pengakuan dan penggunaannya yang luas, selaras dengan tren manajemen TI saat ini seperti Agile dan DevOps. Model Continual Service Improvement dan Service Value Chain akan digunakan untuk menciptakan pedoman dan rekomendasi, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan proses yang ada. Model-model ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan standardisasi, konsistensi, dan pendekatan holistik terhadap kepatuhan peraturan, sambil juga memungkinkan perbaikan berkelanjutan untuk beradaptasi dengan lanskap TI yang selalu berubah. Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi perusahaan, studi literatur dari penelitian sebelumnya serta buku pedoman membantu dalam melakukan kajian kondisi layanan saat ini dan mencari peningkatan. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi dan fondasi dalam pembentukan panduan serta alur kerja pada area Incident and Service Request Management. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak bisa dilakukan sampai implementasi rekomendasi sehingga disarankan pada penelitian terkait adalah bisa sampai dengan proses implementasi agar dapat mendapatkan hasil evaluasi yang lebih optimal. ......IT Service Management (ITSM) plays a crucial role in managing a sustainable environment by providing a structured approach to managing IT services, aligning them with business objectives, and ensuring robust cybersecurity. Horangi, a cybersecurity software startup founded in 2016, recognizes the importance of ITSM and has initiated plans to implement a framework to establish solid guidelines and foundations, especially since the IT team was recently formed in 2021. This research focuses on the management of Incident and Service Request workflows as they are among the most fundamental and critical tasks. ITIL 4, the latest version of the ITIL framework, is considered suitable due to its widespread recognition and usage, aligning with current IT management trends such as Agile and DevOps. The models of Continual Service Improvement and Service Value Chain will be utilized to create guidelines and recommendations, aiming to identify weaknesses and enhance the current processes. These models are chosen for their ability to provide standardization, consistency, and a holistic approach to regulatory compliance, while also enabling continuous improvement to adapt to the ever-changing IT landscape. Data collection through interviews, company documentation, literature review from previous research, and guidebooks will assist in assessing the current service conditions and seeking improvements. The outcomes of this research will provide recommendations and a foundation for developing guidelines and workflows in Incident and Service Request Management. The limitation of this research is that it could not be carried out until the implementation of recommendations, therefore it is suggested that future related research should include the implementation process to obtain more optimal evaluation results.

Abstrak :
PT. Datacomm Diangraha yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama kurang lebih satu tahun dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan TI yang diberikan kepada pelanggan/customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya SDM di divisi service management, dan tidak up-to-date nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan TI dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan maka diperlukan evaluasi manajemen layanan TI secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas saat ini. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI saat ini dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur tersebut. Pada penelitian ini tahap-tahap yang dilalui dimulai dengan pemetaan permasalahan ke dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011. Setelah itu dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COBIT 5 sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap process practice yang terpilih. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas proses dengan cara PAM (Process Assesment Model) diperoleh bahwa tingkat kapabilitas proses-proses yang ada di PT. Datacomm Diangraha berada pada level 2 (managed), level 3 (established), dan sebagian kecil pada level 4 (predictable). Rekomendasi aktivitas untuk masing-masing proses kemudian ditentukan melalui panduan dari COBIT 5.

---

PT. Datacomm Diangraha have already implemented IT service management for approximately one year and there are some realities that have not met the expectations or targets of management and it makes the IT services provided to customer are not optimal. This is evidenced by some SLA target which not achieved, unmet human resources management service division, and the configuration item which is not up to date to the latest change. To determine the achievement of IT service management and improvement recommendations, it is necessary to evaluate the management of the overall IT service rekated process by measuring the level of current capability. COBIT 5 framework used as a guideline in assessing the capability of the current process of IT service management and combined with the ITIL V3 2011 framework in selecting the processes that will be measured. In this study the stages starts with mapping the problem in the life cycle of ITIL V3 2011 framework then mapping again to the processes in COBIT 5 in order to obtain the processes that will be measured and analyzed. Then the expected targets are determined and carried out a gap analysis and process improvement priorities. The final stage is done by create KPI and recommendations based on each process activity practice which has selected. Based on the assesment of process capability using PAM (Process Assesment Model), it showed that the level of capability of the processes that exist on PT. Datacomm Diangraha are at level 2 (managed), level 3 (established), and a small portion at level 4 (Predictable). Recommended activities for each process then determined by the guidelines of COBIT 5 framework.

Abstrak :
Salah satu cara mengukur kualitas layanan teknologi informasi adalah denganditerapkannya perjanjian tingkat layanan. Lamanya waktu penanganan terhadapinsiden dan problem terhadap SLA Service Level Agreement yang telah disepakatiserta masih terjadinya insiden setelah adanya perubahan yang terencana dapatmenurunkan kualitas manajemen layanan teknologi informasi TI sehinggamenurunkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi.PT XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan teknologi informasidi bidang infrastruktur TI. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengevaluasi serta mengukur tingkat kapabi litas proses-proses manajemenlayanan TI pada PT XYZ serta memberikan rekomendasi bentuk perbaikan prosesberdasarkan COBIT 5.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dimulai denganmengidentifikasi permasalahan di organisasi, kemudian menentukan proses domaindi ITIL Versi 3 yang terkait dengan permasalahan dan melakukan pemetaanterhadap proses-proses yang serupa di COBIT 5. Hasil pemetaan tersebut kemudiandiukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya menentukan target tingkat kapabilitasdan dianalisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target,membuat prioritas terhadap perbaikan proses yang kemudian dilanjutkan denganmenentukan KPI Key Performance Indicator dan rekomendasi aktivitas setiapproses TI.Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas layanan teknologi informasi denganmenggunakan PAM Process Assessment Model COBIT 5, didapatkan hasil bahwatingkat kapabilitas proses-proses TI berada pada level 3 established . Rekomendasiperbaikan proses tersebut telah tersedia melalui panduan dari COBIT 5. ......One way to measure quality of IT services is by applying SLA Service LevelAgreement . The length of time for incident and problem handling with the agreedSLA and incidents post planned change implementation can degrade the quality ofIT service management, thereby it will decreasing the level of customer satisfactionwith the organization.PT XYZ is an IT service provider and focusing on manage IT infrastructureservices. The main goal of this research is to evaluate and measure the level ofcapability of IT service management processes in PT XYZ and to providerecommendations on the form of process improvement based on COBIT 5The methodology used in this research is begin by identifying the problems in theorganization, then determine the process domain in ITIL version 3 which is relatedto the problem, mapping the similar processes in COBIT 5 and then measure itscapability level. Next step is determine target of capability level and then analyseits gap between current capability level with the target, prioritize the processimprovements which then proceed with determining the KPI Key PerformanceIndicator and activity recommendations for each IT process.Based on the assessment of the capability level of IT services by using PAM Process Assessment Model COBIT 5 showed that the capability level of ITservices are at level 3 established . Recommendations for such processimprovmenet are available through guidance from COBIT 5.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Gangguan fungsi TI pada organisasi dapat mengganggu bisnis organisasi. Oleh karena itu menjaga kualitas layanan yang tinggi dengan memaksimalkan ketersediaan layanan dan meminimalkan jumlah incident layanan TI menjadi hal yang penting. Pada kasus insiden mayor yang terjadi, penyelesaian gangguan TI yang berlangsung lama mengakibatkan terganggunya bisnis organisasi. Kecepatan memulihkan layanan setelah terjadinya gangguan tergantung pada seberapa cepat organisasi mengidentifikasi insiden dan seberapa baik disiapkan. Atas kejadian insiden mayor yang terjadi, Pimpinan tertinggi organisasi XYZ berharap adanya langkah taktis dan sistematis dalam antisipasi dan penanganan gangguan terhadap seluruh layanan TIK. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penelitian ialah mengetahui faktor utama penyebab utama keterlambatan pemulihan layanan TIK yang terjadi sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap masalah dalam pemulihan layanan. Permasalahan pemulihan layanan dilihat dari empat faktor, yaitu Teknologi, Organisasi, Lingkungan dan Individu. Masing-masing faktor tersebut memiliki subfaktor yang didefinisikan pada penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui masalah yang terjadi dilakukan wawancara dengan responden yang terlibat langsung serta dokumen terkait dengan pemulihan layanan. Untuk mengetahui faktor/subfaktor yang paling memengaruhi pemulihan layanan, maka dilakukan pembobotan terhadap faktor/subfaktor menggunakan teknik AHP. Hasil pembobotan faktor tertinggi ialah organisasi, sedangkan hasil pembobotan subfaktor tertinggi ialah persepsi manfaat kelangsungan bisnis. Setelah itu dilakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan studi literatur. Hasil dari studi literature dilakukan validasi oleh organisasi melalui FGD dan pakar. Hasil penelitian memberikan rekomendasi perbaikan dari masalah yang ditemukan menggunakan pendekatan best practice ITIL.

---

ABSTRACT<>br> Impaired IT functions in organizations can disrupt the business organization. Therefore maintaining high service quality by maximizing service availability and minimizing the incident number of IT services becomes important. In the case of major incidents, resolving long standing IT disruptions results in disruption of the business organization. The speed of restoring services after the occurrence of interference depends on how quickly the organization identifies the incident and how well it is prepared. On the occurrence of major incidents, top level management of XYZ organization expects a tactical and systematic step in anticipating and handling disruptions to all ICT services. Based on these conditions, this research aim to study the main cause factors of IT disaster recovery problem that occurs so as to provide recommendations for it. IT disaster recovery problem can be identified by 4 factors, which are technology, organization, environment and individual. Each of these factors has a subfactors defined in the previous study. To find out the problem, interviews with the respondents who involved directly as well as documents related to service recovery. To know the factors subfactors that most affect the recovery of services, then weighted factor subfaktor using AHP techniques. The result of the highest weighted factor is the organization, while the highest weighted subfactor result is the perception of business continuity benefit. After that, do the preparation of recommendations based on literature study. The results of the literature study were validated by the organization through FGDs and experts. The results provide an improvement recommendation of the problems using the best practice approach of ITIL.

Abstrak :
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future.

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN. ......Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio.

Abstrak :
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan mendorong penyediaan layanan TIK yang semakin berkualitas sehingga diharapkan kinerja semakin efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dan observasi kondisi saat ini diketahui bahwa Div TIK Polri belum mempunyai struktur service desk untuk menangani insiden, pelaporan gangguan serta permintaan layanan dari pengguna TIK. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat rancangan desain service desk yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Div TIK Polri. Penelitian ini diawali dengan kegiatan wawancara, observasi dan studi literatur dokumen organisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini terkait implementasi manajemen layanan teknologi informasi sehingga diperoleh kebutuhan rancangan service desk yang sesuai. Langkah selanjutnya dengan melakukan pemetaan rancangan service desk, dengan menggunakan kerangka kerja ITIL 4, berpedoman pada kebijakan dan prosedur yakni MPTIK Polri dan dokumen Tata Kelola TIK Polri serta model dan komponen service desk yang akan menghasilkan draft rancangan service desk. Tahap selanjutnya menguji rancangan yang telah dibuat dengan triangulasi yakni meminta pendapat dari pakar/ahli ITSM, wawancara dengan stakeholder serta studi literatur. Melakukan validasi rancangan service desk untuk menghasilkan rancangan yang akan dijadikan rekomendasi rancangan desain service desk yang tepat untuk Div TIK Polri sehingga meningkatkan layanan TIK kepada pengguna. ......The use of information and communication technology in the government sector encourages better quality ICT services so that performance is more effective and efficient. Based on interviews and observations of current conditions, it is known that the ICT Division of INP does not yet have a service desk structure for reporting, disturbance reporting and service requests from ICT users. Based on this, it is necessary to design a service desk design in accordance with the needs of the ICT Division of INP. This research begins with interviews, observations and document literature studies conducted for current conditions related to the implementation of information system management in order to obtain the need for an appropriate service desk design. The next step is to do a service design mapping, with the ITIL 4 framework, guided by policies and procedures (MPTIK Polri and ICT Governance documents) as well as service desk models and components that will produce a service desk design. The next stage of the design that has been made by triangulation is the opinion of the ITSM experts, interviews with stakeholders and literature studies. Validating the design of the service desk to produce a design that will be the design of the service desk that is the best for the ICT Division of INP so as to improve ICT for users.

Abstrak :
Pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. SPAN-LAPOR! merupakan salah satu media pelayanan publik yang di mana masyarakat bisa memberikan langsung pengaduan kepada pemerintah. Pada SPAN-LAPOR!, masyarkat bisa melaporkan pengaduan terhadap lembaga atau badan pemerintah yang di mana salah satunya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdapatnya beberapa pengaduan yang belum ditindaklanjuti mempengerahui tidak tercapainya pengelolaan pengaduan yang belum efektif di BNN. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan jumlah pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi SPAN-LAPOR! dan meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian campuran (mixed methods), metodologi kuantitatif digunakan pada saat kuesioner kepada seluruh satuan kerja dan kualitatif yang dilakukan dilakukan dengan wawancara dan asesmen kepada narasumber di BNN. Framework ITIL untuk mengukur tingkat kapabilitas layanan di BNN dan framewok SPAN-LAPOR! digunakan untuk menganalisis kondisi pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR! pada BNN.  Hasil penelitian menunjukkan tingkat kapabilitas layanan di BNN untuk proses incident management adalah satu dan untuk proses problem management adalah satu. Roadmap rencana aksi sebagai hasil akhir penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan aduan pada BNN. ......Public service is a government step to meet the needs of the community. SPAN-LAPOR! is one of the public service media that can provide direct complaints to the government. In SPAN-LAPOR!, the public can report complaints against government institutions or agencies, one of which is the National Narcotics Board (BNN). Several complaints have not been followed up for the follow-up, the ineffective management of complaints at BNN has not been achieved. The purpose of this study was to analyze the implementation of complaint management at the National Narcotics Board to increase the number of complaints from the public through the SPAN-LAPOR! and the percentage of complaint resolution. This research is a mixed research study, quantitative methods used in questionnaires to all work units and qualitative research carried out by interviews and assessments of resource persons at BNN. ITIL framework to measure service capability level in BNN and SPAN-LAPOR! used to analyze the management conditions of the SP4N-LAPOR! at BNN. The results show that the level of service capability at BNN for the incident management process is one and for the problem management process it is one. The action plan roadmap as the final result of this research is expected to be a guide in implementing the development of a complaint management system.