Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadapa cost of equity. Unsur corporate governance yang digunakan yaitu efektivitas dewan, efektivitas komite audit serta kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor industry specialization. Penelitian ini menggunakan sampel 419 perusahaan (838 observasi) yang terdaftar di tujuh negara pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of equity. Efektivitas komite audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of equity. Ukuran KAP dan auditor industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity. ...... This research is aimed to examines the effect of corporate governance on cost of equity. Elements of corporate governance used are effectiveness of board, effectiveness of audit committee, and also audit quality is measured by audit firm size and audit industry specialization. The samples of this research are 419 firms (838 firm-years)listed in seven countries for period 2010 and 2011. This study finds that the effectiveness of board do not have significant impact on cost of equity. Effectiveness of audit committees have a negative impact on cost of equity. Audit firm size and auditor industry specialization have no significant effect on cost of equity.

Abstrak :
Sebagai the most high regulated industry, perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi Informasi sebagai core teknologi mereka terlebih dalam membantu untuk mematuhi aturan dari regulator seperti Bank Indonesia misalnya. Tingkat ketergantungan ini bahkan akan menjadi lebih tinggi bagi sebagian besar bank yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis bank, tata kelola teknologi informasi (IT governance) tentunya menjadi konsep yang penting dibicarakan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa perusahaan yang memiliki IT. Governace yang baik rata-rata memperoleh keuntungan 20% lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tata kelolaTI yang baik. Oleh karna itu penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk menggambarkan IT governance dalam sebuah Bank besar yaitu Bank XYZ dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model beebeda ini ternyata dapat memetakan kondisi IT Governance Bank XYZ dengan lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu model tertentu saja. Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan IT Governance di Bank XYZ sudah tergolong baik meskipun belum bisa dikatakan ideal. Namun demikian untuk lebih menyempurnakannya lagi maka harus dipastikan bahwa Post Implementation Review benar-benar dilaksanakan. Salah satu cara memastikannya adalah dengan memasukkan Post Implementation Review dalam KPI ataupun SLA unit kerja terkait. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat antara KPI dan SLA dengan IT Governance di Bank XYZ.

---

As the most highly regulated industry, banking is one of industry that has high level of dependency to information technology, to help them comply with regulations and authority, Bank Indonesia for example. This level of dependency tends to rise higher for most banks as they operate in competitive environment. With the increasing adoption of information technology in banking business, IT Governance has been major concept to be considered. This also supported by study that shows enterprises with good IT governance, in average, yield 20% higher than enterprise which do not have good IT governance. This descriptive study try to elaborate IT Governance in a big bank, XYZ, by using several existing IT Governance model. By using these models, a better mapping of IT Governance in Bank XYZ can be achieved, compared by using only one specific model. From the study, can be suggested that implementation of IT Governance in Bank XYZ can be classified as good. Nonetheless, to further improve it, there must be a certainty that PIR be conducted properly. One way to ensure that PIR is conducted properly is by putting the PIR in KPI or SLA of the related working unit. This is because of KPI and SLA is tightly-connected with IT Governance in Bank XYZ.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap tingkat underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Faktor-faktor corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor eksternal, dan kualitas monitoring bank. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 91 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002-2010. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan kualitas auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat underpricing. Namun tingkat independensi dari dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kualitas monitoring bank tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate governance on underpricing level at Initial Public Offering. The corporate governance factors tested include board size, board independence, the existence of audit committee, external auditor quality, and bank monitoring quality. Testing hypotheses are conducted using multiple regression models with observations from 91 sample IPO companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period of 2002-2010. The empirical results show that board size and external auditor quality have negative significant effect on underpricing level. However board independence, the existence of audit committee, and bank monitoring quality have no significant effect on underpricing level.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah komponen-komponen CG tingkat perlindungan tcrhadap hak pemegang saham, tingkat perlakuan yang adil untuk sernua pemegang saham, tingkat pengungkapan pemsahaan, tanggung jawab dewan komisaris, proporsi kepemilikan terbcsar, dan tingkat hutang mempengaruhi kemungkinan texj adinya RPT atau tidak. Penelitian ini juga mencliti apakah komponen-komponen CG, proporsi kepemilikan, tingkat hutang dan size semakin mempengaruhi kemungkinan tenjadinya RPT yang a priori merugikan. Hasil dari penelitian dengan sampel RPT dan non RPT menunjukkan bahwa komponen-komponen CG tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya RPT. Temuan ini mungkin disebabkan kamna RPT dapat berpengamh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan, dan jika pengaruh tersebut sama kuatnya, maka CG menjadi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan tmjadinya RPT. Atau temuan ini juga dapat mengindikasikan bahwa CG belum secara efektifbenjalan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Demikian pula dengan variabel total CG yang menggambmkan praktek CG secara keseluruhan suatu perusahnan tidak mempengaruhi kemungkinan texjadinya RPT. Proporsi kepemilikan tcrbesar mempcngaruhi kemlmgkinan teqiadinya RPT secara positif, karena dengan kepemilikan yang besar maka semakin mudah mercka melakukan RPT. Hasil penelitian ini juga mcncmukan tingkat humng tidak secara negatif mempengamhi kcmungkinan terjadinya RPT, melainkan mempengaruhi secara positif terhadap kemungkinan teljadinya RPT. Tcmuan ini merupakan anomali yang mengindikasikan bahwa kreditur di Indonesia kurang melakukan pengawasan terhadap RPT. Pengujian kedua yang dilakukan dengan menggunakan sampel RPT yang apriori merugikan dan tjdak merugikan menemukan bahwa peran dan tanggung jawab dewan signifikan mempengaruhi secara negatif kemungkinan tenjadinya RPT memgikan. Jadi semakin efektif peran dan tanggung jawab dcwan komisaxis maka semakin kecil kemungkinan tmjadinya RPT yang mezugikan karena dewan komisaris tersebut akan scmakin mengawasi dan mengatur konflik kcpentingan yang potensia] dari manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk Salah mengglmakan aset perusqhaan dan pclanggaran dalam RPT. Variabel kornponen CG tingkat perlakuan yang adil unluk semua pemegang saham mempengaruhi secara negatif dan signiiikan tcrhadap kemungkinan teljadinya RPT yang merugikan. Hal ini karena pcrusahaan akan melakukan transaksi yang tidak hanya menguntungkan bcberapa pihak saja dalam pcrusahaan, tetapi juga memperhatikan hak dad pemegang saham minoritas. Hasil pengujian menemukan proporsi kepernilikan terbesar mempenganzhi kemungkinan texjadinya RPT yang a priori merugikan secara negatifi Temuan ini berarti bahwa semakin besar proporsi kepemilikan terbesar suatu perusahaan malca semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan RPT yang a priori merugikan. Hasil pengujian kedua menemukan juga bahwa tingkat hutang tidak signiiikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya RPT yang cendemng merugikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peran pengawasan dari pihak ekstemal perusahaan bclum secara efektif mempengaruhi kernungkinan tenjadinya RPT baik yang ocnderung merugikan maupun yang ocnderung tidak merugikan. Meskipun bebcrapa komponen CG secara signitikan mempengaruhi kemungkinan tcnjadinya RPT, tetapi praktek CG secara keseluruhan suatu perusahaan tidak mempengaruhi kemungkinan tezjadinya RPT. Kata Kunci: transaksi hubungan istimcwa (related party transaction/RPT), struktur kepemilikan terbesar, corporate governance, tingkat hutang......The objective of this study is to invwtigate whether the Corporate Govemance (CG) components, rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, disclosure and tranparency, responsibilities of the board, majority ownership proportion, and leverage affecting the probability of RPT occur or not. This study also investigate whether the CG components, ownership proportion, and leverage more affecting the probability of RPT that a priori to expropriate occur. The finding of this study with RPT and non RPT sample show that CG components does not aiiecting the probability of RPT occur. This linding might because of RPT can affecting corporate value in a positive or negative way, and if the influence have the same strength, then CH becomes not affecting the probability of RPT occur. The same result was happen when this study using total CG as variable that show corporate CG implementation as a whole. Majority ownership proportion positively affecting the probability of RPT occur, because with a large ownership then it become easier for them to conduct RPT. This study were also find that leverage not negatively affecting the probability of RPT occur, but positively affecting the probability of RPT occur. This finding is an anomaly that indicating the lack monitoring of creditors in Indonesia against RPT. Second test using RPT a priori expropriate and not expropriate sampel find that the responsibilities of the board are negatively affecting the probability of RPT a priori exporpriate occur. the more effective the role and responsibilities of the board, then more less the probbaility of RPT that a priori expropriate occur because the board control and manage the potensial conlliet of interest from managemeng directors and shareholders, including the violation on RPT. Equitable treatment of shareholders negatively affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur, because the corporate will conduct the transaction that benefit all parties on firm. This study also find that majority ownership negatively affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur. This finding means that more larger the ownership on the lirm, more less the probability the limi conduct RPT that a priori expropriate. The second test also lind that leverage not affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur, so it can be conclude that external monitoring in Indonesia from external parties not yet eifectively affecting the probability of RPT that a priori expropriate and not expropriate occur. For this second test, even some of the CG components were significantly affecting the probability of RPT that a priori expropriatc occur, but the implementation of CG as a whole does not affecting the probability of RPT that a priori cxpropriate occur. Keywords: related party transaction (RPT), majority ownership proportion, corporate.

Abstrak :
Corporate Governance merupakan suatu konsep yang mengatur struktur hubungan dan keterkaitan tanggung jawab antara pihak-pihak inti dalam perusahaan yaitu Pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris termasuk manajer,yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Mengingat banyaknya manfaat penerapan Good Corporate Governance, maka penelitian mengenai manfaat penerapan Good Corporate Governance bagi perusahaan sangat penting dilakukan. Sosialisasi mengenai manfaat-manfaat tersebut akan mendorong perusahaan untuk menerapkan Good Corporate Governance. Salah satu manfaat yang mungkin bisa dinikmati oleh perusahaan apabila menerapkan Good Corporate Governance adalah nilai Cost of Capital yang semakin rendah. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan Good Corporate Governance bagi perusahaan, yakni manfaatnya pada penurunan Cost of Capital. Penelitian ini mencoba mencari hubungan antara penerapan Good Corporate Governance dengan Cost of Capital perusahaan. Data-data mengenai skor Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari basil survey Good Corporate Governance Perception Index yang dilakukan oleh The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG). Sedangkan nilai Cost Of Capital diperoleh dari perhitungan Weighted Average Cost of Capital (WACC) dengan metode Historical Return. Nilai-nilai, yang diperoleh kemudian dilihat korelasinya dengan menggunakan metode korelasi Rank Spearman. Hasil perhitungan korelasi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara skor Corporate Governance dengan Cost of Capital perusahaan lemah dan tidak signifikan. Agar manfaat penerapan Good Corporate Governance pada penurunan Cost of Capital terjadi, diperlukan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni pasar modal yang efisien.

Abstrak :
Penelitian ini menginvestigasi efek dari mekanisme corporate governance terhadap rating sukuk. Proksi dari mekanisme corporate governance adalah blockholders, kepemilikan institusional, kepemilikan insider, kualitas audit, komite audit, jumlah dewan komisaris dan persentase dewan komisaris independen. Proksi tersebut merupakan variable independen dimana variable dependen nya merupakan rating sukuk. Model ordered logistic regression (logit) digunakan untuk menguji hipotesis. Sampel penelitian adalah sukuk yang dikeluarkan perusahaan pada periode 2005 - 2012, dan data diambil dari Bursa Efek Indonesia dan PT Pefindo. Hasil penelitian empiris menemukan bahwa komite audit mempengaruhi secara signifikan pada rating sukuk perusahaan. Untuk meningkatkan rating dari sukuk, penelitian ini merekomendasikan bahwa keberadaan dari komite audit menjadi perhatian serius bagi perusahaan yang mengeluarkan sukuk dalam meningkat kan rating sukuk

---

This study investigated the effect of corporate governance mechanism to sukuk ratings. The proxies of corporate governance are blockholders, institutional ownership, insider ownership, quality of audit external, audit committees, number of commissioner, and percentage of independent commissioners. Those proxies are independent variables, and the dependent variables are sukuk rating. Ordered Logistic regression (logit) is used to examine the hipothesis. The samples are sukuk that issued on period 2005-2012, and data are collected from Indonesia Stock Exchange and PT Pefindo. The results of empirical studies have found that the audit committee as an indicator of corporate governance mechanisms affect the rating of corporate sukuk significantly. To be able to increase the rating of the sukuk is the study recommends that the existence of audit committees must be a serious concern for companies that issue a sukuk in improving the rating of the sukuk.