Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asuransi Kesehatan merupakan jawaban dari sifat yang tidak pasti dari kejadian sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, dimana sakit yang merupakan suatu resiko yang ditransfer pada pihak lain yaitu asuransi. Undang-undang SJSN No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.1 Januari 2014 Jaminan Sosial Kesehatan mulai dilaksanakan di Indonesia dan menggunakan model tarif INA CBGs untuk pembayaran klaim nya. Penelitian ini dilakukan untuk Gambaran Manajemen Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim agar dapat meminimalisir resiko tersebut. ...... Health insurance is the answer to the uncertainty of illness occurrence and the need for health care, where pain is a risk that is transferred to the third party, which is the insurance. The Laws of SJSN No. 40 of 2004 and The Laws No. 24 of 2011 about BPJS mandatethat all health communities should be able to provide the good quality health care, equitable and affordable to all societies. In addition, the government also must be able to ensure the availability of health services to remote areas and the poor. January 1st, 2014,Health Social Insurance began to be implemented in Indonesia and used models INA CBGs for the payment of the claim. This study was conducted to determine the overview of hospitalization claim management of The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) at Pasar Rebo Hospital in 2014. This study used a qualitative method bymeans of in-depth interviews, observations and documents? analysis. The claim is done so that the third parties may pay the entire hospital's health cares that have been given to the participants of BPJS. These results indicate a fairly good claim management. It is Necessary to evaluate the writing of medical records in order to reduce the difference in the claims to minimize the risk.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kelengkapan pengisian resume medis (diagnosis utama, diagnosis sekunder, prosedur utama) terhadap kesesuaian standar Tarif INA-CBGs di Instalasi rawat inap Teratai Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian masih ditemukannya ketidaklengkapan pengisian resume medis terkait variabel diagnosis utama, diagnosis sekunder, dan prosedur utama, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian standar tarif INA-CBGs. Ketidaklengkapan pengisian resume medis disebabkan banyak faktor dan hasil peneltian ini menyarankan agar dilakukan evaluasi dan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO), diberlakukannya system reward dan punishment, Monitoring dan Evaluasi tentang formulir rekam medik, ditambahkan buku atau daftar kode diagnosis dan pemutakhiran software INA-CBGs. ...... This research discussed on the completeness of medical resume (primary diagnostic, secondary diagnostic and major procedure) in consistency with INACBGs costing at Teratai Inpatient Instalation Central General Hospital (RSUP). This research used mix methods approach with cross sectional design. This research found that there is still incompleteness in filling medical records especially for primary diagnostic, secondary diagnostic and major procedure that potentially may cause inconsistency with INA-CBSs costing. The incompleteness were caused by many factors, and this research suggest to conduct evaluation and socialization of the Standard Procedure Operational (SPO), the implementation of reward and punishment system, monitoring and evaluation on medical record forms, addition of book or list of diagnostic code, upgrading of INA-CBGs software.

Abstrak :
Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari ? Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs. ...... Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs.

Abstrak :
Sejak awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak sekali permasalahan yang timbul. Permasalah yang banyak menyita perhatian beberapa pihak terkait penyelenggaraan JKN adalah mengenai sistem tarif INA-CBGs. Sistem INA-CBGs diterapkan agar ada standar pengelompokan tarif RS yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Terjadinya selisih negatif di beberapa kasus pada penggunaan sistem INA-CBGs membuat RS harus lebih pintar dalam mengelola biaya. Maka guna mencapai standar pengelompokan biaya dalam sistem INA-CBGs yang sesuai, ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang dalam pembuatan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa perbedaan biaya riil dengan INA-CBGs pada perawatan pasien rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari pencarian online yaitu google scholar, Neliti, dan GARUDA. Hasil pencarian literatur yang masuk dalam karakteristik inklusi berjumlah 8 artikel dari tahun 2013-2021. Hasil Penelitian didapatkan faktor kelas perawatan, lama perawatan, tingkat perawatan, diagnosa, jenis perawatan, pemakaian obat, clinical pathway, dan jenis RS. Kesimpulan yang didapatkan adalah beberapa faktor menunjukan signifikan berpengaruh, lama perawatan dan clinical pathway menjadi masalah utama meningkatnya biaya. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki clinical pathway yang berjalan di RS dan mengkaji ulang pembentukan tarif INA-CBGs, sehingga INA-CBGs tidak lagi dibawah tarif RS. ......Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard classification of hospital rates paid by BPJS Health and encourages efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard of cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in making the system. The purpose of this study was to analyze the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems with increasing costs. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and review the establishment of INA-CBGs rates, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates.

Abstrak :
SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitu menggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways. Prioritas untuk pembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yang terbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapat diperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional. Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada 12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang paling minimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yang maksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp 9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memiliki pedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saran untuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost of treatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yang disepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, each resident is expected to meet the basic needs of living where things happen that can lead to lost or reduced income, because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement. Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advanced payment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts (prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INACBGs rates for hospital became polemic because there is a large enough difference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of the component that must be prepared by the hospital is making a guideline based on clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufacture of clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost is high, the disease course and outcome can be expected, has provided medical service standards and standard procedures operasional.For herniotomy procedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathway with calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a pure child herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy with concomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculation Hospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospective payment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation of the cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways in PMI Bogor hospital.

Abstrak :
Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini secara umum bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor yang berhubungan dengan proses revisi berkas klaim pasien BPJS rawat inap dimana secara tidak langsung menjadi penyebab terhambatnya proses pencairan klaim BPJS rawat inap tahun 2015. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan Sejak Februari hingga Mei 2016, dengan mengambil 235 sampel dari total populasi 568 berkas yang bermasalah penyebab klaim pending, yakni berkas yang dikembalikan dan harus direvisi selama 4 bulan terakhir tahun 2015 (September - Desember 2015). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam untuk mencari hubungan faktor 5M (Man, Money, Methode, Material, Machine) terhadap revisi berkas yang mempengaruhi klaim pending. Wawancara dilakukan peneliti kepada seluruh pihak terkait pengelolaan klaim BPJS rawat inap sejumlah 14 informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sementara pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode checklist telaah berkas dan observasi untuk mencari hubungan faktor proses (alur penerimaan berkas, kelengkapan berkas, proses coding, proses entry, verifikasi) terhadap revisi berkas yang mempengaruhi klaim pending. Hasil penelitian kualitatif, diketahui bahwa kebijakan secara operasional belum dioptimalkan, tim casemix baru dibentuk sejak Februari 2016 (RS menerima BPJS sejak 2014), kinerja masih multijobdesk, sosialisasi dan edukasi belum merata, monitoring atau evaluasi belum diterapkan maksimal. Sementara analisa kuantitatif didapatkan bahwa faktor dominan penyebab revisi pada masing-masing kategori pasien BPJS berbeda, yakni; ada pasien PBI faktor dominan ada pada proses verifikasi yang lama justru menyebabkan revisi menjadi cepat; pada Non PBI sesuai kelas faktor dominan dipengaruhi oleh kelengkapan berkas, sama halnya dengan Non PBI upgrade. Secara umum, proses revisi berkas berhubungan dengan proses coding, kelengkapan berkas, proses entry serta proses verifikasi, dengan faktor dominan dipengaruhi oleh variabel kelengkapan berkas. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sangat diperlukan kebijakan untuk menetapkan Standar Operational Procedure, mengoptimalkan dengan memfokuskan tim Casemix tanpa multi jobdesk, melakukan sosialisasi, motivasi dan edukasi dalam pelaksanaan casemix. ......In general, the current qualitative-quantitative study aims to investigate the problems related to the file revisions process of the in-patient?s BPJS claim that may impede the searching process of the BPJS claim itself in 2015. The study was conducted for four (4) months, from February to May 2016. The study took 235 random sampling of the 568 problematic files in total that cause the claim into pending, in which the files should be returned and revised for the last four (4) months in 2015 (September to December 2015). The qualitative approach was conducted by thorough interview to find out the relationship between 5M factors (Man, Money, Method, Material, and Machine) and the file revision that causes the claim into pending. The interview with the fourteen (14) informants on the BPJS claim management was conducted based on the interview ethical guidelines. In addition, the quantitative approach was conducted with file searching checklist method and observation. It was conducted to find out the relationship between the process factors (file receiving process, the file completion, coding process, entry process, and verification) and the file revision that causes the claim into pending. The result of qualitative study illustrates that the operational policy has not been optimized. Moreover, the casemix team has just been established since February 2016 (in fact, the hospital has accepted BPJS since 2014), the multijobdesk still remains, socialization and education on the policy have not been spread evenly, and the monitoring or evaluation has not been applied to the greatest degree. Furthermore, the quantitative study depicts that the prevailing factors of the file revision on each BPJS patient category are different. On the PBI patients, the inverted relationship dominant factor of the lengthy verification process speeds up the revision. On the non-PBIs, the dominant factors are on the file completion, same as Non PBI upgrades. Overall, the prevailing factors of the file revision of BPJS generally are coding process, file completion, entry process and verification. Additionally, the dominant related factors is file completion. The current study concludes that the policy to formulate the Standard Operating Procedure is required. In addition, it is necessary to optimize the casemix team without multijobdesk. Furthermore, the socialization, motivation, and education in the casemix are required.

Abstrak :
Sistem pembayaran prospektif dengan paket INA-CBGs pada pasien JKN menuntut rumah sakit agar dapat melakukan kendali biaya dan kendali mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya kendali biaya dan kendali mutu di RS MH Thamrin Salemba. Penelitian dilakukan pada kasus Demam Berdarah Dengue periode Januari-Maret 2017 secara kuantitatif (n=31), dengan membandingkan selisih klaim INA-CBGs dan tagihan rumah sakit, dan secara kualitatif dengan wawancara mendalam (6 informan). Selisih negatif yang didapat sebesar Rp177.880 dengan rerata selisih negatif sebesar Rp5.738 per kasus. Komponen kamar perawatan adalah komponen biaya tertinggi pada tagihan rumah sakit (30,62%). Manajemen rumah sakit menerapkan upaya kendali biaya mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan tetap mengutamakan mutu. Upaya efisiensi biaya dilakukan pada komponen farmasi, pemeriksaan penunjang, jasa medis dokter, dan kamar perawatan. Formularium RS yang digunakan sesuai dengan formularium nasional. RS MH Thamrin Salemba belum memiliki clinical pathways untuk mengontrol dan mengevaluasi pelayanan. Sistem insentif yang digunakan adalah sistem fee for service yang tidak sesuai dengan metode pembayaran prospektif. ......Prospective payment system with INA-CBGs tariff for cases using JKN demand hospital to control their cost. This study aims to see the cost and quality control in MH Thamrin Hospital. The study looked into Dengue Haemorrhagic Fever cases from January to March 2017, using quantitative method, comparing INA-CBGs claim and hospital billing (n=33), and using qualitative method through in depth interview (6 informants). It is noticed the deficit amount Rp177.880 and the average of deficit per case is Rp5.738. Accommodation/room rate became the biggest part of the hospital cost (30,62%). The hospital's management had worked efficiently to control the cost and assure the health service quality. Cost control efforts had been implemented from planning to evaluation in farmacy, laboratory diagnostic tests and radiology, doctor's insentive, and the accommodation (room). The hospital formulary using the national formulary. It is found that MH Thamrin Salemba does not have the clinical pathways as a tool in controlling and evaluation the health service in hospital. The insentive structure that is used is fee for service system which is not suitable for prospective payment method.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance.

Abstrak :

Penelitian menganalisis impelementasi Clinical Pathway (CP) Typhoid fever melalui deskripsi utilisasi pelayanan serta tagihannya pada periode sebelum dan sesudah implemenatsi CP. Studi dilakukan di RS PMI Bogor bertujuan untuk mengeksplor siklus pembuatan CP serta utilisasi pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga menimbulkan tagihan. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan tahapan dalam pembuatan CP dan metode kuantitatif digunakan untuk mengeksplor utilisasi layanan dan tagihan yang ditimbulkan serta melihat signifikansi implementasi CP terhadap utilisasi pelayanan dan billing. Simulasi INA-CBG dilakukan akibat temuan dalam penelitian. Data berasal dari sistem informasi rumah sakit, billing dan rekam medis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada signifikansi/perubahan pada utilisasi pelayanan secara statistik p-value >0.05 antara kelompok pada periode sebelum dan sesudah implementasi CP melalui Uji T dan Uji non parametrik Mann-Whitney U dengan tingkat kepercayaan 95%. Namun secara substansi terjadi perubahan tagihan pasca implementasi clinical pathway Typhoid fever dari Rp. 4,269,051 meningkat menjadi Rp. 5,225,384. Setelah dilakukan penyesuaian obat yang berfungsi terapeutik dan simtomatik terhadap Typhoid fever, maka total tagihan menjadi Rp. 4,771,016 dan meningkat menjadi Rp. 5,959,796. Proses pencatatan diagnosis di dalam rekam medis menjadi isu di RS PMI Bogor. Adanya potensi undercode yang mempengaruhi severity level kasus INA-CBGs (A-4-14), rumah sakit berpotensi kehilangan sebesar Rp. 485,200 hingga Rp. 1,450,400.

---

This research elaborated Typhoid fever Clinical Pathway (CP) implementation which were described using service utilization and the incurred billing before and after the implementation of CP. Study was conducted in PMI hospital Bogor and aimed to explore CP development cycle and the later service utilization delivered and hence, the incurred billing from each period (before and after CP implementation). Qualitative method was used to explore stages in CP development and quantitative method was used to explore the significance of CP implementation to service utilization and the billing. INA-CBGs grouping simulation was conducted due to a research finding. Data were derived from hospital information system, billing, and medical records. Study resulted in no significance of service utilization before and after CP implementation and it was predicted using T-test and Mann-Whitney U test showing p-value >0.05. However, changes in billing substantially changed from IDR 4,269,000 to IDR. 5,225,384. Adjustment was done by excluding drugs other than for therapeutic and symptomatic pursposes resulting in the increment of billings (e.g. IDR. 4,771,016 before and IDR. 5,959,796 after CP implementation). Simulation through INA-CBGs grouping showed that there were potential undercoding from higher severity level of Typhoid fever case (A-4-14). Hospital might subsequently lose IDR 485,200 up to IDR.1,450,400 each case reimbursed.

Abstrak :
Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biayalayanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harustetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuanmenganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs padapasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus padaJanuari sampai Agustus Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarifrumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 42 . Biaya pelayanan persalinan sesarringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biayatertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulangtarif pelayanan Sectio caesarea.

---

In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to beefficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INACBGs with the quality record of the service must be maintained properly. Thisquantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJSparticipants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanusregional public hospital on January until August 2016. The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp1.708.663.354 42 . The cost of light cesarean delivery service according tohospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710, , 2nd grade is Rp 9,441,399, and grade3rd is Rp 8,591,730, . The highest cost component is the cost of surgery. So it isnecessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.