Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim. ......This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. ......The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision