Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pengendalian IMEI terhadap telepon seluler ilegal yang beredar di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler secara ilegal di Indonesia. Dengan peredaran telepon seluler ilegal, maka dapat memberikan dampak negatif bagi beberapa pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dengan merujuk kepada bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa dengan adanya berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian IMEI tersebut tentunya dapat melindungi konsumen dari pendistribusian telepon seluler ilegal di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan pengendalian IMEI dilakukan oleh ketiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas untuk mengumpullkan data IMEI yang diperoleh dari operator seluler, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan validasi IMEI. Sementara itu, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler. Berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pengendalian IMEI yang dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan maka pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan. Namun, dalam penyelenggaraannya justru Indonesia justru lebih tertata dibandingkan dengan Pakistan.
This thesis discusses legal protection over IMEI's control against the cellular phone in Indonesia. Many business people who distribute illegal cellular phone in Indonesia. With the distribution of illegal cellular phone, it will give a negative impact on several parties. This research uses juridical normative, which observes and explores regulations. In this research, the author also interviewed with related parties. Based on research conducted by the author, the results are obtained that the existence of various regulations relating to the IMEI control policy can certainly protect consumers from the distribution of illegal cellular phones in Indonesia. In implementing the IMEI control policy carried out by the three ministries namely the Ministry of Communication and Information, the Ministry of Trade and the Ministry of Industry. The Ministry of Communication and Information is tasked with collecting IMEI data obtained from cellular operators, the Ministry of Industry is tasked with validating IMEI. Meanwhile, the Ministry of Industry is tasked with supervising business operators who distribute cellular telephones. In connection with the implementation of the IMEI control policy carried out by Indonesia and Pakistan, there are no significant differenc

Abstrak :
Kemajuan teknologi disamping memberikan kemudahan bertransaksi, juga menimbulkan beberapa kasus seperti perdagangan barang ilegal dan penipuan secara online. Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan masyarakat akan perangkat seluler meningkat, kemudian hal ini diikuti oleh peningkatan pernyelundupan perangkat seluler. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pencegahan penyelundupan perangkat selular impor melalui e-commerce di Indonesia dan juga untuk melakukan studi komparasi kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Indonesia dengan Kolombia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan untuk pengumpulan data penulis melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce. pertama, DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan cyber patrol. Kedua, DJBC Indonesia melakukan kerjasama dengan Instansi lain. Ketiga, Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dan dokumen dengan melakukan x-ray. Keempat, DJBC terbuka atas pengaduan mengenai permasalahan kepabeanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penyelundupan perangkat seluler yaitu, pemerintah kehilangan potensi penerimaanya, ketidakdilan persaingan insudtri, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan barang konsumen, selain itu IMEI yang tidak terdaftar akan menyebabkan penggunanya tidak dapat mengakses layanan seluler. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peredaran perangkat seluler ilegal dengan IMEI, walaupun IMEI di Indonesia belum dapat selengkap di Kolombia. ......Technological advances in addition to providing convenience in transactions, have also led to several cases such as trade in illegal goods and online fraud. The state of the Covid-19 pandemic has caused the public's need for mobile devices to increase, then this was followed by an increase in the smuggling of mobile devices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervision of the Directorate General of Customs and Excise on the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce in Indonesia and also to conduct a comparative study of Indonesia's International Mobile Equipment Identity (IMEI) policy with Colombia policy. This research was conducted with a qualitative approach, and for data collection the authors conducted a literature study and in-depth interviews. The results of this study discuss the implementation of monitoring the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce. first, DGCE through the Directorate of Enforcement and Investigation conducted cyber patrols. Second, DJBC Indonesia cooperates with other agencies. Third, Customs and Excise conducts physical and document checks by conducting x-rays. Fourth, DJBC is open to complaints regarding customs issues. The impact of cellular device smuggling practices is that the government loses its revenue potential, unfair industry competition, and guarantees the security and safety of consumer goods, besides that an unregistered IMEI will cause users to be unable to access cellular services. The Indonesian government has anticipated the circulation of illegal cellular devices with IMEI, although IMEI in Indonesia is not as complete as in Colombia.

Abstrak :
Gawai adalah perangkat yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia saat ini seperti menjadi alat belajar, alat berkomunikasi dan bersosialisasi, alat melakukan kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Gawai juga memiliki data-data pribadi dari pemiliknya yang membuat keamanan gawai sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan dan penanganan gawai yang hilang/rusak di Indonesia saat ini masih belum menggunakan sistem pemblokira IMEI gawai tersebut karena penggunaan IMEI dan CEIR di Indonesia hanya digunakan sebagai pemblokiran gawai ilegal dari luar negeri. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat sebuah mekanisme baru dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu kepolisian, operator seluler, dan pemerintah. Mekanisme dibangun dengan melihat penelitian yang terkait, melakukan analisis mekanisme yang ada di luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Perancis, Filipina, Australia, Inggris), melakukan analisis mekanisme kehilangan/kecurian untuk benda lain di Indonesia serta peraturan yang terkait, serta melakukan identifikasi risiko untuk keadaan dimana mekanisme baru diterapkan atau tidak diterapkan. Kuesioner juga dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap mekanisme yang telah dibuat. Hasil dari peneltian ini adalah mekanisme baru dengan menggunakan KTP, IMEI gawai, kotak asli/struk pembelian gawai untuk pelaporan ke kepolisian, lalu menggunakan berkas sebelumnya dan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk melakukan pemblokiran kartu SIM ke operator seluler dan nomor IMEI ke pemerintah yang mengurus IMEI dan CEIR. ......Gadgets are devices that have an important role in human life today, such as being a learning tool, a tool for communicating and socializing, a tool for carrying out economic activities, and many more. Devices also have personal data from their owners which makes device security very necessary. The mechanism for reporting and handling lost/damaged devices in Indonesia currently still does not use the device's IMEI blocking system because the use of IMEI and CEIR in Indonesia is only used to block illegal devices from abroad. Therefore, researchers want to create a new mechanism involving all parties involved, namely the police, mobile operators, and the government. The mechanism was built by looking at related research, analyzing existing mechanisms abroad (Malaysia, South Korea, France, the Philippines, Australia, England), analyzing the mechanism of loss/theft for other objects in Indonesia and related regulations, and identifying risks for circumstances where new mechanisms are implemented or not implemented. Questionnaires were also conducted with the public to provide input on the mechanisms that have been created. The result of this research is a new mechanism using KTP, device IMEI, original box/gathering purchase receipt for reporting to the police, then using the previous file and loss certificate from the police to block the SIM card to the cellular operator and the IMEI number to the government in charge of IMEI and CEIR.