Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN. ......This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project.

Abstrak :
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Implementasi rencana tersebut berdampak pada penyiapan daerah-daerah penyangga calon IKN baru. Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menyangga calon IKN baru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian Kalimantan Utara serta hubungan spasial provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) Kalimantan Utara, kajian ini berhasil mengidentifikasi leading sector di Kalimantan Utara serta keterkaitan antar sektor yang ada di provinsi tersebut. Kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan Tabel Interregional Input Output (IRIO) untuk mendapatkan hubungan kewilayahan ekonomi Kalimantan Utara dengan provinsi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa leading sector di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan pertanian sedangkan sektor unggulan di provinsi ini adalah industri pengolahan dan listrik. Dari sisi spasial, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terkena dampak paling besar ketika Kalimantan Utara mengalami perubahan permintaan akhir.

Abstrak :
Pemindahan ibukota negara ke Kawasan IKN tentunya membutuhkan penyediaan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah infrastruktur gas dengan menggunakan gas alam 80 % dan gas hidrogen 20 %. Tujuan penulisan kali ini adalah untuk mengembangkan konseptual desain jaringan pipa, menghitung life cycle cost dan mengusulkan skema KPBU yang digunakan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar dibidangnya. Studi dimulai dengan penentuan demand, kemungkinan supply dan dilanjutkan dengan pemilihan jalur transportasi gas. Konseptual desain terkait pemilihan jalur, diameter, tebal pipa, simulasi tekanan , desain stasiun, SCADA dan metering juga dilakukan berdasarkan data yang ada dengan tingkatan konseptual desain. Lyfe Cycle cost, berupa capex dan opex, juga dihitung berdasarkan data harga dari informasi terpublikasi, pendekatan empiris dan data benchmarking disalah satu perusahaan. Kemudian dilakukan Analisa sensitifitas dan IRR, NPV serta Pay Back Period. Dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar.Dengan mendapatkan konseptual desain jaringan pipa gas yang akan mensuplai KIPP, dimungkinkan untuk mencampurkan hidrogen kedalam jaringan gas alam yang akan dibangun, namun tantangan terbesarnya adalah besaran hidrogen yang dibutuhkan dan nilai perolehannya dikarenakan keterbatasan produsen hidrogen di Kawasan IKN. Dengan melihat besaran capex, opex dan pertumbuhan demand nya disarankan untuk menggabungkan Pembangunan jaringan gas ini dengan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Survei yang lebih detail sangat dibutuhkan sebelum dilakukan Keputusan investasi. ......Following the relocation of the national capital to the IKN Region comes the need to provide infrastructure, among which is a gas network using a mix of 80% natural gas and 20% hydrogen gas. This work aims to design a concept for the pipe network, calculation of life cycle costs and propose a recommendation of PPP scheme. The research method to be used is to firstly perform a literature study, which is then validated by experts in relevant fields. It begins with setting demands and supply possibilities, then selecting a transportation route for the gas itself. Based on available data, designs of route selection, pipe diameter and thickness, pressure simulation , station design, SCADA and metering, design conceptual also performed. Life cycle cost including capex and opex will then be calculated based on published prices, empirical data and benchmarks in a certain company; continued with sensitivity analysis and IRR, NPV and pay back period projection. With a concept of the gas pipe network to supply KIPP it is possible to mix hydrogen into the proposed network. However, the largest challenge is to determine how much hydrogen and how cost effective it will be as the region has few hydrogen producers. By looking at capex, opex and demand growth figures it is recommended to join the gas network’s construction with other infrastructure projects. A more detailed survey is needed before investment decisions can be made.

Abstrak :
Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi.  ......The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations.

Abstrak :
Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z .

Abstrak :
Ibu kota baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2019, pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan landasan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tantangan lokasi menjadi jalur suplai logistik penghubung wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan wilayah sekitar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Dengan melihat perkiraan perkembangan lalu lintas arus barang dan penumpang akan terjadi pada saat konstruksi dan operasional IKN, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelabuhan eksisting. Dengan penerapan metode Value Engineering didapatkan komponen struktur dan operasional serta pengembangan Kawasan sekitar yang mempengaruhi nilai (value) pelabuhan. Berdasarkan analisa kelayakan financial yang dihitung dari life cycle cost analysis untuk masing-masing fungsi didapatkan bahwa pembangunan pelabuhan IKN dapat dilaksanakan dengan IRR 14,99 %, nilai ini lebih besar dari presentase cost capital yaitu 4,66%, dengan periode pengembalian di tahun ke-15. Sebagai nilai tambah pelabuhan, terlihat bahwa fungsi industry, pergudangan, perkantoran maupun mix used area dapat dikembangkan dengan nilai IRR19,52 % dan periode pengembalian di tahun ke 7 ......On August 26, 2019, the President of the Republic of Indonesia agreed to relocate the new capital city to East Kalimantan in accordance with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. The location issue is to establish a logistics supply line connecting the National Capital City (IKN) area in North Penajam Paser, East Kalimantan, and the surrounding area in order to create urban areas. By applying the Value Engineering method, structural and operational components as well as the development of the surrounding area are obtained which affect the value of the port. Based on the financial feasibility analysis calculated from the life cycle cost analysis for each function, it is determined that the construction of the IKN port can be completed with an IRR of 14.99%, which is greater than the percentage of cost capital, which is 4.66%, and with a payback period of -15 years. As an added value for the port, the functions of industry, warehousing, offices, and mixed-use areas can be created with an IRR of 19.52% and a payback period in the seventh year.

Abstrak :
Emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh sektor energi menurut pendekatan kategori sumber emisi adalah sebanyak 638.452 Gigagram (Gg) CO2e pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, emisi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,13%. Bersamaan dengan visi Ibu Kota Nusantara, ditetapkan dalam salah satu key performance indexnya bahwa instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara dan target net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara tersebut menuju Net Zero Emission berikut dengan biaya siklus hidupnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi literature dan benchmarking dan akan dianalisis dengan perangkat lunak LEAP untuk mengakomodir simulasi. Strategi yang dihasilkan untuk mencapai net zero emission pada penelitian ini adalah berupa roadmap pengembangan energi terbarukan, berawal dari 27% energi terbarukan pada tahun 2022 oleh pembangkit listrik eksisting di Pulau Kalimantan, 80% energi terbarukan pada 2034, dan 100% energi terbarukan pada 2045, dengan biaya siklus hidup mencapai 9.161 juta USD. ......According to the category approach of emission source, in 2019, greenhouse gas emission released by the energy sector has reached 600 giga grams of CO2e. Compared to the previous year, emission in 2019 has increased by 7,13%. Along with the vision of Ibu Kota Nusantara, it is stipulated in one of its key performance index that the installation of renewable energy capacity must meet 100% of energy need of Ibu Kota Nusantara, and net zero emission in Ibu Kota Nusantara by 2045. This research aims to develop a renewable energy strategy in Ibu Kota Nusantara towards Net Zero Emissions along with their life cycle costs. This research will be carried out by means of literature and benchmarking studies and will be analyzed with LEAP software to accommodate simulations. The resulting strategy to achieve net zero emissions in this study is in the form of a roadmap for developing renewable energy, starting with 27% renewable energy in 2022 by existing power plants on Kalimantan Island, 80% renewable energy in 2034, and 100% renewable energy in 2045, with a life cycle cost of USD 9,161 million.

Abstrak :
Penyediaan infrastruktur gas bumi di IKN Nusantara menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya infrastruktur gas bumi terpasang di sekitar Kalimantan Timur dan jumlah kebutuhan/permintaan gas bumi di IKN Nusantara yang tidak besar. Kedua hal tersebut secara langsung mempengaruhi keekonomian proyek agar dapat memenuhi indikator kelayakan. Oleh karena itu diperlukan asesmen terhadap alternatif penyediaan infrastruktur yang mampu memberikan benefit optimal. Penelitian dalam tesis ini mengkaji alternatif penyediaan infrastruktur gas bumi di IKN Nusantara dapat mencapai kelayakan secara tekno ekonomi dengan tiga kelompok utama opsi moda transportasi gas bumi, yaitu (1) moda pipa penyalur (pipeline), (2) moda beyond pipeline, dan (3) kombinasi kedua moda tersebut. Berdasarkan perhitungan dan analisis teknikal, opsi kombinasi: pipeline dan LNG adalah yang paling aplikatif, terbaik, dan layak sebagai solusi penyediaan gas bumi di IKN Nusantara untuk pelanggan rumah tangga, kecil dan komersial dengan biaya investasi (CAPEX) sebesar Rp 6 triliun hingga tahun 2045. Agar proyek penyediaan gas bumi di IKN Nusantara dapat layak dan memberikan manfaat bagi badan usaha yang akan ditunjuk oleh pemerintah, maka harga jual gas bumi kepada pelanggan rumah tangga, kecil, dan komersial adalah sebesar Rp 13.250,- sehingga memberikan nilai NPV sebesar Rp 1,4 triliun, IRR sebesar 10,961%, dan PBP pada tahun ke-14,48. Variabel yang paling berpengaruh pada kelayakan ekonomi proyek adalah CAPEX dan harga jual gas bumi, sehingga diperlukan peran pemerintah berupa kompensasi seperti subsidi atau penetapan harga jual gas bumi yang sesuai agar proyek penyediaan gas bumi di IKN Nusantara dapat menarik bagi badan usaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara. ......The provision of natural gas infrastructure in IKN Nusantara is a challenge due to the limited natural gas infrastructure installed around East Kalimantan and the amount of natural gas demand in IKN Nusantara which is not large. Both directly affect the economics of the project to meet the feasibility indicators. Therefore, it is necessary to assess the options for infrastructure provision that may provide optimal benefits. This study assesses how feasible it is for a natural gas infrastructure project in IKN Nusantara to achieve techno-economic viability under three main groups of natural gas distribution options, i.e., (1) pipeline mode, (2) beyond-pipeline, and (3) the combination of both mode options. Based on the calculations and technical analysis, the combination option: LNG and pipeline is the most applicable, best, and feasible option as a natural gas supply solution in IKN Nusantara for household, small and commercial customers with an investment cost (CAPEX) of Rp 6 trillion until 2045. For the natural gas supply project in IKN Nusantara to be feasible and provide benefits for the business entity later appointed by the government, the selling price of natural gas to household customers, small, and commercial customers is at Rp 13,250, - thus providing an NPV value of Rp 1.4 trillion, IRR of 10.961%, and PBP in year 14.48. The variables that play the most role in influencing project feasibility are CAPEX and natural gas selling price, so that the government's role is needed in the form of subsidies or setting appropriate selling prices so that natural gas supply projects may attract business entities to invest in IKN Nusantara.

Abstrak :
Fisiognomi secara umum merupakan metode untuk menilai ciri-ciri fisik yang tampak pada permukaan seluruh tubuh, khususnya wajah seseorang. Dalam tulisan ini, fisiognomi urban berfokus kepada pengetahuan tentang metoda fisiognomi urban secara empiris untuk memahami perubahan atau dinamika arsitektur dan ruang kota. Adapun dinamika arsitektur ruang IKN paska kolonial ini kemudian menelusurinya lebih lanjut melalui wacana tropikalitas dalam perspektif techno-socio-culture, mulai dari IKN Jakarta, rencana pemindahan IKN ke Palangka Raya hingga ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Metodologi sejarah ini melalui strategi multi narasi dan taktik sinkronis dan diakronis dari berbagai sumber seperti investigasi ke Jakarta, Palangka Raya dan Nusantara di Kalimantan Timur, diskusi, dokumen, foto, surat kabar, buku dan multi-media, Museum Tjilik Riwut, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna yang muncul di masyarakat dan pemerintah terhadap sejarah pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia khususnya dinamika arsitekturalnya dengan penekanan pada masa kepresidenan Sukarno, Suharto, dan Joko Widodo. Analisis menunjukkan bahwa terbentuknya IKN-Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur telah mencakup perubahan arsitektur dan perkotaan masa kini dibandingkan dengan terbentuknya Jakarta yang bangkit dari era kolonial. Disertasi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan rinci melalui fisiognomi perkotaan secara empiris dan tropikalitas Ibu Kota Negara di Indonesia mengungkapkan bahwa kompleksitas ruang kota IKN-Jakarta dan arsitekturnya melebihi karakteristik permukaannya. Ditemukan bahwa dengan merosotnya kualitas kota Jakarta adalah sebuah alasan untuk memindahkan IKN negara yang baru ke Kalimantan. Paska Kolonial di Indonesia dengan politik demokrasinya telah mengubah cara pandang baru arena kontestasi, sebuah jalan untuk mendominasi Indonesia (neo-post kolonial) yang perlu menjadi perhatian. ......Physiognomy is generally a method for assessing physical features that appear on the entire body's surface, especially a person's face. In this paper, urban physiognomy focuses on knowledge of urban physiognomy methods empirically to understand changes or dynamics of architecture and urban space. The dynamics of post-colonial IKN space architecture were then explored further through the discourse of tropicality in a techno-socio-cultural perspective, starting from IKN Jakarta, the plan to move IKN to Palangka Raya to IKN Nusantara in East Kalimantan. This historical methodology is through multi-narrative strategies and synchronic and diachronic tactics from various sources such as investigations to Jakarta, Palangka Raya, and Nusantara in East Kalimantan, discussions, documents, photographs, newspapers, books and multi-media, Tjilik Riwut Museum, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. The main objective is to understand the meaning that arises in society and government to the history of the relocation of Indonesia's national capital (IKN), especially its architectural dynamics, emphasizing the presidencies of Sukarno, Suharto, and Joko Widodo. Analysis shows that the formation of IKN-Indonesia in Nusantara, East Kalimantan, has included changes in today's architecture and cities compared to Jakarta's formation, which rose from the colonial era. This dissertation concludes that a detailed examination through empirical urban physiognomy and tropicality of the national capital in Indonesia reveals that the complexity of the IKN-Jakarta urban space and its architecture exceeds its surface characteristics. It was found that the deterioration in the quality of Jakarta was a reason to move the new state IKN to Kalimantan. Post-colonial Indonesia, with its democratic politics, has changed a new way of looking at the arena of contestation, a path to dominate Indonesia (neo-post-colonial) that needs attention.

Abstrak :
Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki tujuan untuk menjadi kota yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Prinsip yang menjadi dasar bagi IKN untuk mencapai tujuan tersebut adalah memanfaatkan energi terbarukan untuk memasok kebutuhan energi listrik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemenuhan kebutuhan energi listrik IKN perlu dilakukan dengan membangun sistem tenaga listrik berbasis grid-connected microgrid yang memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi untuk pembangkitan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis dan kapasitas pembangkit listrik yang optimal dengan menggunakan perangkat lunak XENDEE. Optimasi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak XENDEE terdiri atas tiga opsi tujuan yang berbeda, yaitu menekan biaya, menekan emisi karbon, dan multi-tujuan untuk menekan biaya dan emisi karbon secara bersamaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada optimasi menekan biaya, total biaya energi tahunan dapat ditekan dengan meningkatkan bauran pembangkit konvensional. Di sisi lain, pada optimasi menekan emisi karbon, total emisi karbon dapat dikurangi dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dan impor energi listrik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa optimasi multi-tujuan memiliki total biaya energi tahunan yang tidak berbeda jauh dengan optimasi menekan biaya, sementara total emisi karbon yang dihasilkan tidak berbeda jauh dengan optimasi menekan emisi karbon. ...... Ibu Kota Nusantara (IKN) has a vision to become an environmentally friendly and low carbon emission city. The principle that becomes the basis for IKN to achieve this vision is to use renewable energy to supply the electrical energy needs. To realize the vision, IKN's electrical energy needs must be fulfilled by designing a grid-connected microgrid-based power system that utilizes renewable energy as a source of energy for generation. This research aims to determine the optimal type and capacity of power plants using XENDEE software. The optimization performed using XENDEE consists of three different objectives: reduce costs, reduce carbon emission, and multi-objective. The simulation results show that in the reduce cost optimization, the total annual energy cost can be reduced by increasing the conventional generation mix. On the other hand, in reduce carbon emission optimization, the total carbon emission can be reduced by increasing the renewable energy mix and importing electricity. The simulation results show that multi-objective optimization has a total annual energy cost that is not significantly different from reduce cost optimization, while the resulting total carbon emissions are not significantly different from reduce carbon emission optimization.