Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau lnternational Criminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50 tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946. Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan dari beberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinya dalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatan serius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus di Repubiik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesi Pre-Triai\l Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma 1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara seperti Republic Demokratic Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah dan Colombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998 namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM di dalam negeri mereka. Dibandingkan dengan indonesia yang bukan negara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama. Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negara khususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internal serta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupun belum dengan perkembangan baru dalam hukum internasional khususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari Andrew Moravcsik dalam artikelnya The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegations in Postwar Europe, dimana negara-negara tersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi dan mencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengan cara inilah menurut Moravesik negara tersebut tidak dapat kembali pada masa otoritarian.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini : 1) memeriksa nilai reliabilitas; 2) memeriksa urutan item berdasarkan tingkat kesukaran; 3) membandingkan data tingkat kesukaran pada saat mengadaptasi alat ukur dengan data yang digunakan sekarang; 4) meningkatkan validitas; 5) memeriksa Item Characteristic Curve (ICC) setiap item dan Test lnjbrmation Function (TIF) setiap subtes; 6) membandingkan tlngkat kesukaran (threshold) antara data politomos dan data politomos (Partial Credit Model) yang didikotomoskan; 7)memeriksa item-item yang tidak fit; 8) mcndctcksi DIF pada alat ukur Wecshler Intelligence Scale for Children Revised (WISC-R). Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis tes klasik dan analisis tes modem, serta dilengkapi dengan pengecekan asumsi-asumsi pada tes modem yaitu unidimensional (dengan analisis faktor), invarian pada parameter tingkat kesukatan. Metodologi yang dlgunakan untuk pendeteksi DIF adalah metode Mantel-Hacnszei. Rasch Model dan Item Response Theory Likelihood Ratio (IRT LR). Hasil yang diperoleh : 1) nilai reliabilitas baik; 2) urutan tingkat kesukaran perlu dipcrbaiki;3) syarat unidimensional dan asumsi invarian terpenuhi; 4) ada beberapa itcm yang tidak lit dengan model; 5) perlu dilakukan perbaikan untuk item-item yang terdeteksi mengandung DIF yaitu berturut-turut 7, 5, 5, 11, dan 6 item dari subtes Information, Similarities, Arithmetic, Vocabuiary dan Comprehension. lmplikasi dan keterbatasan dalam pcnelitian ini dapat digunakan untuk penelititan di masa yang akan datang. ......The current study highlights several components on Weschler's Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), including : 1) its reliability scores; 2) its item-ordering based on diliiculty level; 3) comparing the level of item difficulty before and aner the adaptation; 4) improving its validity; 5) looking at Test Infomation Function (TIF) on each subtest; 6) comparing the threshold between the original polytomous data and the modified polytomous data into dichotomous data (Partial Credit Model); 7) whether each item is fit or not; and 8) detecting its Differential Item Functioning (DIF). The analyses were conducted using the classical and modem test approaches, along with each approach assumptions such as unidimensionality (factor analysis) and invariant on the parameter ofthe difliculty levels. The methodologies used to detect DIP were Mantel-Haenszel, Rasch Model and ltem Response Theory Likelihood Ratio (IRT LR). The results were: 1) acceptable degree of reliability; 2) the item-ordering based on difficulty levels needs re-ordering; 3) assumptions on unidimcnsional and invariant were lil; 4) several individual items were not fit; 5) serious consideration needed to modify the items containing severe DIF, including 7, 5, 5, 11, 6 number of items on Information, Similarities, Arithmetic, Vocabulary, and Comprehension, respectively. Limitations and implications of the study are discussed along with recommendations for future research.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ditujukan evaluasi sistem pemadam kebakaran pada instalasi terminal khusus bongkar-muat minyak mentah. Keselamatan kebakaran adalah sangat penting mengingat terminal khusus bongkar-muat merupakan pintu gerbang bagi terjaminnya keberlangsungnya pengiriman hasil produksi minyak dan gas bumi. Analisis resiko kebakaran pada penelitian menggunakan subjek pada sebuah Terminal Khusus Bongkar-Muat minyak mentah yang bergerak dalam usaha hulu produksi migas. Data dianalisis menggunakan metoda analisis deskriptif kualitatif menggunakan petunjuk industri ICC Chapter 31F untuk sistem pemadam dan program software PHAST-DNV untuk perhitungan konsekuensi resiko kebakaran. Rekomendasi yang diberikan dapat digunakan sebagai masukan pertimbangan untuk perbaikan di masa datang.

---

ABSTRACT
The study with subject of application fire safety system on marine oil terminal. Fire safety is an important aspect and crucial since the marine oil terminal as a main gate that secures oil production process continuity through exporting the products. A marine oil terminal in upstream oil and gas producer is used as a subject analysis. Set of field data is evaluated and reviewed with qualitative descriptive approach as described in the ICC Chapter 31F (2013) for fire protection system and DNV-PHAST consequence modeling software package for consequence evaluation. Corrective recommendations are derived for better improvement in engineering design as well as operations practices in future.

Abstrak :
Membandingkan Konvesi Roma mengenai ICC (International Criminal Court) dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan sualu langkah awal yang harm dilakukan apabila ada niat pemerintah unluk meratifikasi Kovensi Roma. Sebagai syarat utama meratifikasi Konvensi Roma adalah menghindari adanya sualu ketidaksesuaian antara hukum nasional yang berlaku dengan Kovensi Roma Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan menyelaraskan hukum pidana dan hukum acara pidananya sesuai dengan konvensi. Konvensi Roma menyatakan "No reservations may be made to this Statute". Namun dalam UU No. 26/2000 penyelasaran yang dilakukan secara parsial telah menimbulkan suatu permasalahan dalam praktiknya, Komunilas hukum di Indonesia sangat mengerti kosekuensi dan meratifikasi Konvesi Roma seperti melakukan kerjasama dengan ICC dalam hal penyelidikan, penangkapan, dan pemindahan tersangka. Akan tetapi harusjuga dipikirkan foktor lain seperti dimungkinkannya ekstradiksi terhadap warga negara sendiri, menjamin berlakunya yurisdiksi universal. Dengan demikian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan ratifikasi terhadap Konvesi Roma, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengabil kebijakan.

Abstrak :
The rapid ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) and the orderly election of its judges and prosecutor believe the radical nature of the new institution. Indonesia is one of countries that rejected the International Criminal Court (ICC) Statute. Indonesia?s reason at that time was that Indonesian sovereignty would be threatened or its national security would be compromise. Interestingly, some of the crimes within the Rome Statute jurisdiction (Article 5 of the Rome Statute) had been adopted by Indonesia in its domestic law such as the Law No. 26 year 2000 concerning Human Rights Court. Jurisdiction of the Law No. 26 year 2000 is and genocide and crimes against humanity. The Law No. 26 year 2000 also adopts the idea of Ad hoc tribunal that is possible to apply ex post facto justice. Finally, it plays important role in order to protect Indonesian interest and to fulfill international community point of views.