Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga. Mekanisme pemberian dana kepada masyarakat untuk membeli rumah sesuai prinsip syariah yaitu KPR iB. Bila bank syariah menerbitkan KPR iB secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana jangka pendek akan menimbulkan kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding). Perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Sekuritisasi merupakan model transaksi yang tepat bagi penyalur KPR iB yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur modalnya dan dapat mengatasi kesenjangan pendanaan KPR iB yang berjangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana transaksi sekuritisasi syariah ditinjau dari maqashid syariah dan bagaimana implementasi pengaturan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang berdasarkan jenis data primer dan data sekunder. Hasil analisis memperoleh simpulan bahwa sekuritisasi EBAS-SP merupakan wujud implementasi dari salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yakni perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) dalam hal ini yaitu rumah yang layak dan terjangkau bagi keluarga Indonesia. Sampai tulisan ini dibuat, belum pernah ada sekuritisasi syariah di Indonesia. Sehingga menjawab permalasahan selanjutnya disimpulkan implementasi dari peraturan terkait sekuritisasi syariah bahwa aset KPR iB yang dapat di-sekuritisasi hanya aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada bank. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi sekuritisasi EBAS-SP itu sendiri yaitu Akad Wakalah bi al-ujrah, Akad Kafalah bi al-ujrah, Wa’d Al-bai' al-haqiqi. Penulis menyampaikan saran bahwa transaksi sekuritisasi syariah dapat terealisasi dengan adanya kolaborasi dan sinergi didukung dengan adanya sosialisasi edukasi dari stakeholder perbankan syariah dan pasar modal syariah kepada bank syariah dan investor. ......House as a basic need of every human being is the largest portion of the expenditure of every household. The mechanism for providing funds to the public to buy houses according to the sharia principle is KPR iB. If an Islamic bank issue KPR iB continuously with financing sourced from short-term funds, it will create a gap between the source and use of funds (mismatch funding). Efforts should be made to provide medium and long-term sources of funds from the capital market. Securitization is the right transaction model for iB mortgage lenders that have the desire to improve their capital structure and can overcome the long-term iB mortgage funding gap. Based on this background, this study analyzes two (2) main problems, namely how sharia securitization transactions are viewed from the maqashid sharia and how to implement and arrange the securitization of Sharia Asset-Backed in the Form of Participation Letters (EBAS-SP). The research method used is normative legal research with a legal approach based on primary and secondary data types. The results of the analysis conclude that the EBAS-SP securitization is a form of implementation of one of the objectives of the Islamic law (maqashid syariah), namely the protection of property (hifz al-mal) related to the tahsiniyat need to support the fulfillment of dharuriyat needs (primary needs), in this case is decent and affordable housing for Indonesian families. Until this writing, there has been no sharia securitization in Indonesia. Therefore, in answering the subsequent problem it is concluded from the implementation of the sharia securitization regulations that the KPR iB that can be securitized are only assets that arise from housing finance based on Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) contracts, Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) and/or other contracts where the asset ownership is still with the bank. Meanwhile, the contracts used in the EBAS-SP securitization transactions are Wakalah bi al-ujrah, Kafalah bi al-ujrah, Wa’d and Al-bai' al -haqiqi contracts. The author suggests that sharia securitization transactions can be realized through collaboration and synergy supported by educational outreach from sharia banking and sharia capital market stakeholders to sharia banks and investors.

Abstrak :
Sejak tiga tahun terakhir, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah terus meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan naiknya persentase non performing financing (NPF) dari tahun ke tahun. Salah satu jenis pembiayaan yang memiliki porsi besar dalam menyumbang NPF perbankan syariah adalah NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kenaikan dan penurunan NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) periode Januari 2005 ? Maret 2015 kepada peningkatan kerugian sehingga akhirnya berdampak kepada kecukupan modal bank syariah serta untuk menghasilkan kisaran kebijakan Down Payment (DP) yang dapat diajukan untuk mengelola pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) dengan lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan simulasi kebijakan makroprudensial dan simulasi stress testing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) berpengaruh secara signifikan terhadap kecukupan modal perbankan syariah (CAR). Hasil simulasi stress testing Januari 2005 hingga Maret 2015 menunjukkan bahwa dengan NPF KKB iB sebesar 12,4%, 30,8% dan 41,8% akan menurunkan rasio CAR menjadi 13,85%, 13,74% dan 11,23% untuk pembiayaan dengan pola anuitas DP 30% berjangka waktu 1 tahun. Selain itu, hasil simulasi kebijakan makroprudensial menunjukkan bahwa besar kebijakan DP yang ideal untuk mengelola pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) yang lebih baik, dengan menekan pembiayaan bermasalah bank sehingga meminimalisir kerugian bank adalah pembiayaan KKB iB dengan DP 30%. ......Since three years ago, total of funding that Syariah Banking distributed is increasing. This rise is followed by Non Performing Financing (NPF) percentage rising in year by year. One of funding kinds that has a big portion to contribute NPF Syariah Banking is vehicle funding. The goal of this research is studying the influence of increasing and lowering NPF vehicle funding in January 2005 - March 2015 to the rising of financial loss and have the impact to Syariah Banking capital adequacy and produces Down Payment policy rate that can be proposed for the better managing of vehicle funding. The research method is macroprudential policy simulating and stress testing simulating. This research result shows that Non Performing Financing (NPF) of vehicle funding influences significantly for Syariah Banking capital adequacy. The outcome of stress testing simulation in January 2005 to March 2015 shows that by 12,4%, 30,8% and 41,8% of Non Performing Financing (NPF) of vehicle funding are going to reduce the ratio of Syariah Banking capital adequacy to be 13,85%, 13,74% dan 11,23% for funding by DP 30% in one year annuity system. Beside that, the result of macroprudential policy simulation shows that ideal DP policy for the better managing vehicle funding is push down the bank complicated funding so the minimizing bank financial loss is by 30% DP of vehicle funding.

Abstrak :
Tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan dalam proses geologi yang dapat digali langsung dengan peralatan penggalian. Di daerah tambang batubara ada lapisan penutup yang harus dipindahkan agar bisa mendapatkan lapisan batubara. Lapisan tanah penutup tersebut, meliputi : Top Soil, Overburden (OB) dan Interburden (IB). Untuk memindahkan material penutup digunakan alat berat Excavator untuk menggali material danDump Truck untuk memindahkan material ke area penumpukan material. Tanah mempunyai kekuatan untuk menahan beban yang ada diatasnya, untuk mengetahuinya diperlukan pengujian/pengetesan Dynamic Cone Penetrometer (DCP). Pengujian/pengetesan DCP akan menghasikan nilai Cone Index (CI) dengan satuan % CBR (California Bearing Ratio). Selain data daya dukung tanah, data teknis Dump Truck Komatsu HD785-7 diperlukan pada proses analisis studi kelayakan landasan kerja dump truck Komatsu HD785-7. Penulis menerapkan metodologi Praktik Keinsyuran, yaitu merupakan prosedur standar seorang insinyur dalam melaksanakan proyek, dari perencanaan, menentukan tujuan, prosedur pengumpulan data, prosedur pengelolaan proyek, pengujian/pengetesan, analisis, rekomendasi kesimpulan dan saran. Sebagai Insinyur ada tiga komponen utama sebagai pondasi untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran, yaitu : Profesionalisme, Kode Etik Insinyur (KEI), serta Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). ......Soil is the result of rock weathering in geological processes that can be excavated directly with excavation equipment. In the coal mining area there is overburden that must be removed in order to get the coal seam. The overburden layer includes: Top Soil, Overburden (OB) and Interburden (IB). To move the overburden material, excavators are used to excavate the material and dump trucks to move the material to the material stacking area. Soil has the strength to withstand the load that is on it, to find out it requires testing / testing the Dynamic Cone Penetrometer (DCP). DCP testing/testing will produce a Cone Index (CI) value in % CBR (California Bearing Ratio) units. In addition to soil carrying capacity data, technical data for the Dump Truck Komatsu HD785-7 is required in the feasibility study analysis process for the working foundation of the Komatsu HD785-7 dump truck. The author applies the Engineering Practice methodology, which is a standard procedure for an engineer in carrying out projects, from planning, determining objectives, data collection procedures, project management procedures, testing/testing, analysis, recommendations to conclusions and suggestions. As an Engineer there are three main components as the foundation for carrying out Engineering Practices, namely: Professionalism, Engineer Code of Ethics (KEI), and Health, Safety and Environment (K3L).