Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

Abstrak :
This paper presents a preliminary effort to analyze the relationship between the region creation (pemekaran) and the regional inequality. Using the variation in the human development index (HDI) that has been widely accepted as a measure of human development, this paper confirmed that pemekaran or creation of new regions have caused regional inequality becoming more severe...

Abstrak :
Indeks pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan aspek kualitas manusia di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada negara-negara di negara anggota ASEAN. Teknik analisi yang dipergunakan ialah regresi dengan menggunakan regresi data panel dengan model efek tetap. Hasil pengolahan dengan model efek tetap menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian ini berimplikasi pentingnya pemerintah melakukan pengendalian jumlah penduduk dan akselerasi pertumbuhan ekonominya.

Abstrak :
Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut. Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian. Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya.

Abstrak :
Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator penting dalam mengukur upaya untuk membangun kualitas dan kesetaraan kehidupan manusia. IPM terdiri dari empat faktor termasuk harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini kami mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan IPM menjadi tiga kategori; daerah tinggi, sedang, dan rendah. Kami menggunakan analisis kluster untuk penelitian ini. Analisis klaster adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut klaster. Salah satu metode analisis kluster adalah K-Means. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok; daerah tinggi, daerah sedang dan daerah rendah. Kelompok pertama atau daerah rendah berisi 19 kota. Kelompok kedua atau area tengah berisi 381 kabupaten/kota. Kelompok ketiga atau daerah tinggi berisi 114 kabupaten/kota. Adapun beberapa cara atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kemakmuran di Indonesia dengan terfokus pada langkah-langkah percepatan seperti menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, memaksa anak-anak yang terpaksa bekerja-karena alasan ekonomi keluarga-untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi by name by address, dan lain-lain. ......Human development progress in Indonesia is characterized by the increasing score of human development index (HDI). HDI is an important indicator in measuring efforts to build the quality and equity of human life. HDI consists of four factors including life expectancy at birth, school continuity, average of school continuity and expenditure per capita. In this research we classify Indonesia regency or city based on the HDI into three categories; high, middle, and low area. We use cluster analysis for the research. Cluster analysis is a class of multivariate techniques that are used to classify objects or cases into relative groups called clusters. One of the cluster analysis methods is k-means. The result of this research are divided into three groups; high area, medium area and low area. The first group or the low area contained 19 cities. The second group or the middle area contained 381 regencies/cities. The third group or the high area contained 114 regencies/cities. As for several ways or policies that can be implemented by the government to accelerate prosperity growth in Indonesia by focusing on accelerating measures such as attracting children who drop out of school to return to school, forcing children who are forced to work-due to family economic reasons-to stop working and return to school, making illiteracy eradication a village-based movement with a model of intervention by name by address, and others.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara spasial dan mempelajari bagaimana hubungan antara rasio tenaga pendidik dan rasio tenaga kesehatan terhadap capaian IPM dengan dikontrol oleh variabel ekonomi, sosial dan demografi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi IPM, Daerah Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang telah diolah BPS. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi spasial lag, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan spasial yang signifikan pada capaian IPM antar kabupaten/kota di Indonesia dimana ketika terjadi kenaikan pada IPM disuatu kabupaten/kota maka akan memberikan efek positif pada kabupaten/kota disekitarnya. Rasio tenaga pendidik pada jenjang SD/sederajat dan rasio tenaga kesehatan baik dokter maupun non-dokter berpengaruh positif dan signifikan pada capaian IPM. Hasil perbandingan antara model regresi spasial dan Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa model spasial lebih baik digunakan dalam menganalisa IPM dimana nilai Akaike`s Information Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC) pada model spasial lebih rendah dibandingkan OLS.

---

This research was conducted to analyze the achievements of the Human Development Index (HDI) with spatial regression and to study how the relationship between ratio of educators and ratio of health workers to HDI was controlled by economic, social and demographic variables. This study uses secondary data derived from publication of Indeks Pembangunan Manusia, Daerah Dalam Angka , Indikator Kesejahteraan Rakyat and SUSENAS data in 2017. The unit of analysis in this study is all regency/city in Indonesia. By using a spatial lag regression model, the results of this study show that there is a significant spatial relationship between regency/cities in Indonesia where when is an increase of HDI in a regency/city it will have a positive effect on the regency/city in the surrounding. The ratio of educators at the elementary level and the ratio of health workers to both doctors or non-doctors has a positive and significant effect on HDI achievement. The comparison between spatial regression model and ordinary least square (OLS) model shows that the spatial model is better used to analyze HDI where the Akaike`s Infomation Criterion (AIC) and Schwarz Criterion (SC) values in the spatial model are lower than OLS model.

Abstrak :
Indikator pengukur tinggi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat melalui Human Development Index (HDI) yang dapat mengukur rata-rata pencapaian dimensi dasar berupa derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan keluarga pada pembangunan manusia. Ketiga faktor penentu HDI tersebut erat kaitannya dengan status gizi masyarakat. Masalah Kurang Vitamin A (KVA) merupakan salah satu dan empat masalah gizi utama yang ada di Indonesia. Penanggulangan masalah ini bukan hanya untuk mencegah kebutaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memacu pertumbuhan dan kesehatan anak guna menunjang penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan berpotensi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Sampai saat ini penggulangan KVA yang paling efektif dan efisien adalah pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi. Strategi penanggulangan ini diberikan kepada sasaran yaitu bayi berumur 6 - 11 bulan, balita berumur 1 - 5 tahun dan Ibu Nifas (Bufas). Berdasarkan laporan tahun 1998/1999, cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita masih di bawah 70% (target 80%) dan Bufas masih dibawah 40% (target 100%). Sedangkan pemberian kapsul Vitamin A pada bayi berumur 6 - 11 bulan barn dicanangkan bulan Februari 1999 oleh Menteri Kesehatan RI. Keadaan di atas menggambarkan dari target yang ditentukan selalu tidak pernah tercapai. Penulis ingin menggali apa sebenarnya penyebab akar masalah kegagalan itu. Pelaksana pemberian kapsul Vitamin A di ujung tombak pelayanan kesehatan adalah petugas puskesmas. Oleh sebab itu penulis ingin menganalisis cakupan program pemberian kapsul Vitamin A yang merupakan studi kasus di Puskesmas Kampung Sawah. Penggalian informasi berupa keterkaitan dengan sumber daya puskesmas yang ada, kepemimpinan kepala puskesmas, imbalan yang diterima, supervisi dari atasan, motivasi kerja dan hubungan kerja di antara petugas puskesmas dan lintas sektoral. Penunjukan Lokasi penelitian dilakukan secara purposive (non probability) yaitu Puskesmas Kampung Sawah di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada 4 orang informan yang terdiri dari 3 orang petugas puskesmas yaitu kepala puskesmas, bidan, tenaga gizi dan 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu kepala seksi gizi. Hasil penelitian menunjukan yaitu (1) Tingkat kinerja petugas puskesmas selama 5 tahun terakhir (dari tahun 1997 - 2001) kurang optimal, haI ini terlihat bahwa realisasi cakupan program pemberian kapsul Vitamin A masih berada di bawah target 80% untuk balita dan 100% untuk bayi dan bufas. (2) Ketersediaan kapsul Vitamin A tidak sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan droping tidak sesuai dengan bulan promosi Vitamin A (Pebruari dan Agustus). (3) Imbalan berupa dana operasional pemberian kapsul Vitamin A sangat kecil Rp. 5000,- per kelurahan tidak proporsional, karena tidak menurut jumlah posyandu serta pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan jadwal bulan promosi. (4) Rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan sekali kurang efektif, karena hasil rapat tidak dibuat notulen rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring tindak lanjut rapat tersebut. (5) Pelaksanaan supervisi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai alat monitoring kegiatan sangat dirasakan positif, tetapi frekuensi kunjungan perlu ditingkatkan jangan hanya 1 kali dalam setahun serta substansi supervisi harus spesifik dan tajam. (6). Hubungan kerja antar petugas puskesmas terjalin dengan baik karena masing-masing petugas puskesmas atau pemegang program mempunyai kesamaan dalam sasaran pelayanan kesehatan. Beberapa rekomendasi yang penulis dapat kemukakan pada hasil penelitian ini adalah (1) Perlu adanya keterpaduan penatalaksanaan program pemberian kapsul Vitamin A yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi harus tetap dilaksanakan dan dilanjutkan tetapi sebelum rapat dipersiapkan terlebih dahulu agenda rapatnya dan diakhir rapat dirumuskan serta dibuat agenda rapat yang berfungsi sebagai alat monitoring. (3) Imbalan berupa dana harus proporsional dan diupayakan untuk mencari inovasi baru jenis imbalan lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunan pemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerah di provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukup besar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen komposit penyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnya terhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun 2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkan capaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACT
Change of developmental paradigm from economic growth development toward human development, it makes improvement of Human Development Index (HDI) as government developmental target. However, to increase HDI achievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policy sufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increase HDI, also it means increasing of its composite component. In this research, it had been studied local governmental expenditure of regencies/cities at Bengkulu Province in sectors of education and health against HDI composite component, ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result of panel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of local governmental expenditure in educational sector will influence Mean Year of Schooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increase achievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province. Additionally, other variable which have significant influence against component of Human Developmental Index is total schools, total centers for public health and employment rate.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara spillover R&D Internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing terhadap produktivitas (TFP) berdasarkan teori pertumbuhan endogen di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam periode 1996-2010. Penelitian ini menemukan bahwa spillover R&D internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing merupakan faktor penting dalam meningkatkan TFP. Penelitian ini juga menemukan bahwa perdagangan internasional (ekspor dan impor) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas di ASEAN. Selain itu, Human Development Index (HDI) juga siginifikan dalam mempengaruhi produktivitas di ASEAN. ......This research attempts to explain the relationship between international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment on Total Factor Productivity (TFP) based on the endogenous growth theory in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) during the period 1996-2010. The study found that international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment are significant factors in increasing TFP. The research also discovered that international trade (exports and imports) has a significant impact on productivity in ASEAN. Additionally, the Human Development Index (HDI) also plays a significant role in influencing productivity in ASEAN.